Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka
Pemerintah membentuk BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO. BPDP merupakan skema industri membantu industri, di mana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN.
elapa sawit salah satu komoditas perkebunan unggulan nasional. Saat ini pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas CPO dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015.
"Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP Kelapa Sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, maka keberlangsungan BPDP Kelapa Sawit sangat penting dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peluncuran buku Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Dengan membentuk demand baru melalui program mandatory biodiesel yang dibantu dukungan BPDP Kelapa Sawit, pemerintah berhasil menstabilkan harga CPO dan tandan buah segar pada akhir 2015-2016 yang dinikmati seluruh pemangku kepentingan.
Dari semua upaya untuk menjaga eksistensi industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, sekali lagi pemerintah menegaskan komitmen menjaga industri kelapa sawit Indonesia berkembang dan dikelola secara berkelanjutan dengan mandatori standar ISPO (Indonesia Sustanable Palm Oil). Melalui ISPO dan mandatori biodiesel, Indonesia telah berkontribusi secara nyata terhadap pembangun ekonomi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Saat ini pemerintah telah melakukan proses penguatan ISPO yang melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, pelaku usaha , masyarakat, LSM, negara-negara konsumen untuk memberikan masukan dan saran penyempurnaan ISPO sebagai sistem yang mandatori, dan akan diangkat dengan keputusan Presiden.
Pada 2015 - 2017 dampak positif BPDP Kelapa Sawit bagi Indonesia dan khususnya Industri kelapa sawit domestik, mulai terlihat. Harga komoditas CPO yang pada pertengahan 2015 yang sempat mencapai US$ 437/ton berdasarkan indeks harga KPB pada pertengahan 2015, meningkat menjadi US$ 620/ton pada Maret 2017 atau meningkat sekitar 42% dari titik terendah harga CPO.
"Saya yakin dengan menjaga tujuan dan semangat pembentukan BPDP Kelapa Sawit pada masa ini dan masa akan datang, kita akan mampu memiliki industri yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah nasional," tutur Darmin
Untuk menjaga skema BPDP Kelapa Sawit tetap berkelanjutan, pemerintah telah menyusun buku "Menuju Kemandirian dan Keseimbangan Sawit Indonesia" yang memberikan informasi kerangka dasar dan latar belakang pembentukan BPDP Kelapa Sawit.
Selain membantu penyerapan program mandatory biodiesel, BPDP Kelapa Sawit memiliki beberapa program lainnya yang sangat membantu Industri Kelapa Sawit Indonesia baik pada sektor hulu maupun sektor hilir.
"Karena peranan BPDP Kelapa Sawit sangat penting bagi devisa negara dan nilai tambah industri domestik, maka terdapat beberapa aturan main yang harus diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan Industri kelapa sawit," lanjut Darmin.
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN: Ini 10 Prinsip Pengelolaan Industri Sawit | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan prinsip-prinsip tersebut merupakan upaya untuk menjaga industri kelapa sawit Indonesia berkembang dan dikelola secara berkelanjutan melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Prinsip-prinsip BDPD Kelasa Sawit ini disusun berdasarkan hasil diskusi pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi kelapa sawit Indonesia,” imbuhnya Selasa (2/5/2017) malam.
Pemerintah menetapkan 10 prinsip utama bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit agar industri sawit bisa dikelola secara berkelanjutan dan bertahan di kancah global.
Melalui ISPO, Indonesia ikut berkontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Berikut 10 prinsip utama BPDP Kelapa Sawit:
Kesepuluh, program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah-swasta dalam membentuk dana stabilisasi untuk komoditas kelapa sawit yang berfokus pada fungsi substansi pembentukan, bukan pada bentuk badan, sesuai dengan semangat awal dan peraturan yang berlaku.
Kesembilan, pembiayaan riset, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta promosi merupakan program lain yang harus menjadi perhatian.
Kedelapan, replanting atau peremajaan perkebunan kelapa sawit merupakan program penting untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
Ketujuh, subsidi biodiesel merupakan prasyarat terbentuknya pasar biodiesel domestik. Tanpa adanya permintaan tambahan, harga sawit akan jatuh dan semua stakeholder akan terpengaruh.
Keenam, alokasi dari penggunaan dana BPDP bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan, serta ditentukan oleh Komite Pengarah yang terdiri dari beberapa menteri dan perwakilan dunia usaha.
Kelima, BPDP dirancang untuk mendorong energi terbarukan yang berbasis kelapa sawit sehingga bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM).
Keempat, skema dari BPDP adalah dari sawit untuk sawit. Industri Sawit dikenakan pungutan ekspor untuk memberikan insentif kepada industri sawit sehingga terjadi permintaan tambahan untuk industri biodiesel domestik.
Ketiga, BPDP merupakan Badan Pengelola Dana atau Fund Management Company, sehingga dana harus dikelola dengan menggunakan modern portfolio theory untuk menghasilkan return yang optimal.
Kedua, BPDP merupakan BLU yang bersifat fleksibel. Semua pengurus lembaga ini bisa berasal dari pihak swasta, kecuali posisi Direktur Keuangan harus dari Pegawai Negeri Sipil.
Pertama, BPDP Kelapa Sawit mengelola dana pungutan kelapa sawit dari industri untuk industri.
Saat Sri Mulyani Singgung Kebakaran Hutan Di Acara Sawit... | ada yang tau tentang rifan financindo berjangka
Dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Sawit, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa industri kelapa sawit masih disorot dunia lantaran berbagai persepsi negatif.
"Indonesia sebagai pemain besar didunia harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5/2017).
Teranyar, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Sebab, perkebunan kelapa sawit dinilai menciptakan deforestasi hingga pelanggaran hak azasi manusia (HAM).
Bagi Sri Mulyani, persepsi negatif itu harus dijawab oleh para pelaku industri kelapa sawit termasuk BPDP Sawit dengan bukti nyata bahwa industri tersebut tidak seperti yang dituduhkan.
Ia menilai, itulah pekerjaan rumah yang besar di industri kelapa sawit.
Dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Sawit, hadir beberapa menteri diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro.
Selain itu hadir juga para pelaku usaha industri kelapa sawit diantaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sempat menyinggung persoalan kebakaran hutan. Selama ini banyak yang menilai penyebab kebakaran hutan adalah perluasan perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan laporan Parlemen Uni Eropa berjudul On Palm Oil and Deforestation of Rainforests menyebutkan, kebakaran lahan di Indonesia biasanya hasil dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
Sekitar 52 persen dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 tulis dokumen itu, terjadi di lahan gambut yang kaya karbon. Akibatnya, 69 juta orang menghirup polusi udara yang tidak sehat.
"Jangan sampai masyarakat Indonesia yang tidak terlibat harus menanggung katakanlah waktu terjadi kebakaran hutan sehingga mereka harus mengalami implikasi dari sisi kesehatan," kata Sri Mulyani.
"Biayanya menurut estimasi Bank Dunia mencapai 16 miliar dollar AS, jauh lebih besar dari nilai tambah industrinya sendiri. Jadi tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merusak kesehatan," sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.