Banyak netizen yang mempertanyakan program tersebut | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Program pengadaan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang digagas paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno banyak menimbulkan tanya. Tak jarang pula banyak netizen yang mempertanyakan program yang banyak dilirik warga. Sebab, ketersediaan lahan di Jakarta sudah minim.
Sasaran utama dari program ini pun warga Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta setiap bulan dan belum memiliki properti sendiri. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.
Sebagaimana dilansir dari web resmi Anies-Sandi www.jakartamajubersama.com, properti yang dimaksud dalam program rumah DP Rp 0 ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta.
Berikut ini ilustrasi dari program DP Rp 0 yang digagas Anies Sandi bila terpilih pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.
Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen (15 persen x Rp 350 juta = Rp 53 juta). Hal ini tentu memberatkan. Dengan demikian, DP tersebut tidak perlu dipenuhi oleh konsumen, namun 'ditalangi' oleh pemprov dan konsumen melunasinya dalam cicilannya. Untuk mendapatkan fasilitas ini, konsumen harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Warga DKI Jakarta.
2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.
3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program
Rumah susun FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) seharga maksimal Rp 350 juta, bagi seseorang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta. Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) = Rp 350 juta.
Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun (asumsi bunga bank 5 persen untuk FLPP).
Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.
Saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Al Ikhsan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anies pun menjelaskan rencana program tersebut. "Rumah itu ada dua tipe, ada yang rumah tapak (landed house), ada yang rumah susun (vertical housing)," kata Anies di Jakarta Utara, Jumat (24/2).
"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," terang Anies.
Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).
Syarat Kredit Rumah DP 0 Rupiah: Wajib Nyicil Rp 2,3 Juta per Bulan | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Program kredit rumah dengan Down Payment (DP) 0 rupiah alias tanpa uang muka yang digagas oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masih terus diperdebatkan.
Menurutnya, program rumah tanpa uang muka sudah banyak ditemui untuk kredit rumah kelas menengah ke atas. Untuk itu, Sandi ingin menghadirkan program serupa namun menyasar kalangan menengah ke bawah yang memang kesulitan mendapatkan rumah.
"Mungkin sekali (ini diterapkan) dan ini bukan hanya di Indonesia, di Jakarta, di mana-mana yang memberikan sebuah program yang berpihak kepada warga masyarakat. Kalau untuk yang kelas menengah atas banyak sekali program-program seperti rumah dengan DP 0 rupiah gitu, tapi untuk warga Jakarta itu baru dihadirkan kali ini untuk menyasar ke warga yang kelas menengah," jelas Sandi saat ditemui di Melawai, Jakarta, Jumat (23/2).
Menjawab segala pertanyaan yang ada, Sandi kembali menegaskan program tersebut sangat mungkin untuk direalisasikan. Bahkan, menurut Sandi, program tersebut memang sudah banyak diterapkan di berbagai negara bukan hanya di Indonesia.
Sandi mengklaim, program yang ia usung merupakan terobosan pertama. Malah, Sandi tengah menggodok aturan untuk bisa menghadirkan varian lain selain program kredit rumah tanpa uang muka, misalkan sewa beli. Meski demikian, Sandi belum bisa menjelaskan skemanya seperti apa.
"Itu ada varian program itu untuk yang enggak bisa menghadirkan DP-nya itu namanya sewa beli. Itu yang lagi kita godok, nanti detailnya akan kita lakukan setelah kita lihat. Tapi ini prioritasnya kita prioritaskan kepada yang bisa menyicil Rp 2,3 juta per bulan," katanya.
Dia menambahkan, program yang ia usung diprioritaskan untuk masyarakat yang mampu mencicil Rp 2,3 juta per bulan.
Ditemui terpisah, Anies Baswedan mengkritik program petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat soal hunian rumah susun sewa (rusunawa) yang memberatkan warga Jakarta karena harus membayar sewa setiap bulannya. Ia menyebut program tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Masa menyewa kok seumur hidup. Masa kebijakannya berpihak pada yang besar-besar, enggak berpihak pada yang kecil-kecil," tutur Anies di kediamannya Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).
Dengan penekanan, Anies menyatakan, perbedaan dirinya dengan petahana soal tempat tinggal bagi masyarakat yakni dirinya berpihak pada rakyat kebanyakan.
"Bukan hanya naiknya harga sewa. Kan selama ini rakyat kebanyakan tidak menikmati kenaikan harga tanah, kenapa, karena enggak punya tanah. Enggak menikmati kenaikan harga bangunan, karena enggak punya bangunan," tukas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Sementara, program kredit rumah dengan DP nol rupiah diklaim lebih baik daripada program petahana tersebut. Sebab masalah utama masyarakat DKI ialah pada sulitnya membayar DP untuk memiliki tanah dan bangunan sendiri untuk tinggal.
"Nanti akan dikembangkan banyak sekali modelnya. Dan nanti dikembangkan berbagai bentuknya, jadi ada yang penghasilannya di bawah Rp 4 juta, ada yang penghasilannya di bawah Rp 7 juta. Beda-beda skemanya," terang Anies.
Program itu, kata Anies, berpihak pada masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki akses pada lembaga keuangan.
Skenario Rumah Tanpa DP Program Anies-Sandi | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Salah satu program andalan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah uang muka atau DP nol rupiah.
Dalam situs resmi Anies-Sandi, jakartamajubersama.com, menjelaskan, program DP nol rupiah adalah kredit rumah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menenangah ke bawah. Program tersebut hanya untuk warga DKI menenangah ke bawah dengan menyasar hunian seharga Rp 350 juta di Jakarta.
Program tersebut hampir mustahil. Praktis, banyak orang bertanya-tanya mengenai skenario rumah tanpa DP gagasan Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 ini.
Menurut program -Anies Sandi, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan dana talangan sebagai DP. Namun sebelum mendapat bantuan uang muka, konsumen harus memiliki tabungan sebesar Rp 13,8 juta atau Rp 2,3 juta selama 6 bulan.
Syarat ini guna menunjukkan, penerima manfaat rumah DP nol rupiah tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi harga rumah sepenuhnya.
Program ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, pembeli harus menyetorkan uang muka sebesar 15% dari harga rumah. Bila demikian, maka pembeli harus menyiapkan uang Rp 52.500.000 sebagai uang DP dengan harga rumah Rp 350 juta.
Hanya saja, situs tersebut belum memberikan secara rinci, lokasi untuk rumah seharga Rp 350 juta di Jakarta. Namun, dengan program ini mampu menarik pengembang untuk membangun rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.
Pemprov DKI tetap melakukan penilaian terhadap calon konsumen, bila lolos mereka bisa mencicil rumah sebesar Rp 2,3 juta selama 20 tahun atau 240 bulan dengan asumsi bungan bank untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).