Insentif diberikan kepada IKM yang 75% produknya berorientasi ekspor | PT Rifan Financindo Berjangka
Pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM) atas impor bahan baku kepada 22 pelaku industri kecil menengah (IKM), yang 75% produknya berorientasi ekspor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/2016 dan Perdirjen Nomor 1/2017. Fasilitas ini diluncurkan meskipun skema serupa sudah ada dalam paket kebijakan ekonomi I perihal fasilitas pusat logistik berikat (PLB) namun baru bisa dimanfaatkan pelaku usaha besar.
“Untuk industri kecil menengah kami bedakan, dibebaskan dari BM, PPN, dan PPnBM impor termasuk juga tidak diwajibkan menyertakan laporan surveyor pada saat mengimpor. Kami harap dengan fasilitas tersebut, sekitar 25% biaya produksi bisa turun sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar internasional,” kata Menkeu di Boyolali, Senin (30/1).
Di antara ke-22 IKM tersebut adalah produsen kerajinan Ragenda Mop (Lombok), produk furnitur CV Yudhistira (Sukoharjo), produsen home living CV Out of Asia (Bantul), produsen rambut wig PT Sari Rambut Bali, serta produk spa PT Bali Tangi (Denpasar).
“Kami akan terus fasilitasi IKM yang berorientasi ekspor terutama yang sudah memiliki reputasi dan pola impor yang jelas. Misalnya produsen furniture, mereka biasanya impor bahan baku 90%, biasanya dari Kanada atau AS kemudian mereka ekspor kembali dalam bentuk olahan. Ke depan, kami akan melihat apakah dengan skema KURBE atau apa kami sasar produsen manufaktur yang selama ini punya pasar tapi tertekan biaya nilai tukar atau persaingan negara lain. Kami akan bekerja sama dengan Kemenperin dan Kemendag,” kata dia.
Dia menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari pembebasan BM IKM yang rata-rata sebesar 5%, pembebasan pajak impor sebesar 10%, serta pemotongan pajak yang timbul dari efisiensi rantai bahan baku dan produksi sebesar 10% (bisa impor langsung dari biasanya melewati 2-3 distibutor), mengingat, daya saing IKM masih perlu terus ditingkatkan. Sementara kontribusi sektor IKM terhadap ekspor Indonesia di 2015 hanya 15,8%, masih lebih kecil dibandingkan Thailand sebesar 29,5% dan Filipina 20%.
Plt Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (EximBank) Susiwiyono Moegiarso mengatakan, pihaknya telah memberikan pembiayaan dan pendampingan kepada 5 dari 22 IKM, termasuk kepada PT Bali Tangi sebesar Rp 2 miliar. Tak hanya itu, untuk menjamin kelangsungan arus kas IKM, pihaknya juga menawarkan fasilitas anjak piutang ekspor atau pembayaran lebih awal hasil ekspor IKM yang biasanya baru dibayar pembeli 90 hari setelah barang diterima.
Salah satu pengrajin logam di konsorsium Dusun Tumang, Irfan Rofik mengaku terbantu dengan fasilitas ini. Ia biasanya mengerjakan body custom dari logam, kuningan, tembaga dan perak untuk produk otomotif dengan biaya produksi sekitar Rp 35 juta. “Biasanya kami impor bahan dari Bulgaria, Italia, Korea, dan Tiongkok. Dengan fasilitas ini biaya produksi bisa ditekan dan kami bisa lebih kompetitif di India, Tiongkok, dan Meksiko,” kata Rofik.
“Kami juga memberikan dukungan kepada UKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program coaching program for new exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara melatih dan mempersiapkan pelaku UKM untuk menjadi eksportir baru melalui pelatihan, pameran, dan bimbingan. Pada 2016 telah melahirkan lima pelaku UKM baru yang berhasil melakukan ekspor perdana produk: tepung singkong, kerajinan sapu rayung, tile stone, panel penyekat dinding/ruangan, lele fillet, dan dendeng beku,” kata dia.
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, dengan skema kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), IKM telah banyak menghemat biaya produksi. Misalnya konsorsium pengrajin logam di Dusun Tumang, Kecamatan Cepogo, Boyolali yang menghemat sekitar Rp 5,51 miliar per tahun. Kemudian produsen furnitur PT Out of Asia di Bantul yang menghemat sekitar Rp 180 juta, atau produsen wig rambut PT Sari Rambut Bali yang menghemat Rp 500 juta.
“Bayangkan, misalnya mereka produsen furnitur bisa lebih kompetitif menjual barangnya dari US$ 500 per produk menjadi hanya US$ 300 karena biaya produksi bisa ditekan. Jadi IKM bisa langsung mengajukan permohonan fasilitas ini ke DJBC, syaratnya dia IKM berorientasi ekspor. Saya rasa ini tidak akan mengurangi penerimaan dan bahkan akan men-generate revenue dalam bentuk lain,” kata dia.
Menperin Pamer Mobil Pedesaan Seharga Rp 60 Juta | PT Rifan Financindo Berjangka
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ikut ambil bagian dalam program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM). Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin.
Keberadaan mobil ini menjadi bagian dari pengembangan IKM di Indonesia. Airlangga mengatakan, potensi IKM di dalam negeri terus tumbuh.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memamerkan prototipe mobil pedesaan. Mobil yang telah lama menjadi pembicaraan ini dibanderol dengan harga Rp 60 juta dan akan dijual seusai peluncuran KITE.
Pada awal 2016, kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan industri non-migas meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir.
IKM juga mampu menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Serapan tenaga kerja pada sektor ini pada awal tahun 2016 mencapai 97,22 persen.
“Pada 2016, IKM di Indonesia tumbuh mencapai 166 ribu unit atau meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun 2015 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 350 ribu orang,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/1/2017). Mengenai KITE, lanjut Airlangga, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi IKM dalam mengimpor bahan baku untuk proses produksi yang akan diekspor kembali sebagai produk jadi.
Selanjutnya, ekspor IKM periode Januari-November 2016 mencapai US$ 24,7 miliar atau memberikan kontribusi 24,8 persen terhadap total ekspor industri non-migas.
Selain itu, IKM juga akan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
LPEI juga akan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk mendorong ekspor IKM dalam negeri.
Sementara dari sisi pembiayaan untuk IKM, Airlangga mengatakan, pihaknya lebih memilih lembaga pembiayaan yang sudah ada, yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekspor produk-produk IKM.
“Daripada mendirikan lembaga baru, kami lebih baik menggunakan yang existing seperti LPEI. Kami perluas dulu scope dari LPEI, nanti kami dorong juga pembiayaan jangka panjang yang lebih murah,” kata dia.Lembaga ini akan memfasilitasi IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor.
Jokowi Ingin Pengrajin Gandeng Desainer Internasional | PT Rifan Financindo Berjangka
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto giat mengembangkan kerja sama dengan desainer internasional. Hal ini guna mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri sehingga siap bersaing di pasar global.
"Saya tadi bisik ke Menteri Perindustrian dicarikan desainer untuk perajin yang di Tumang. Bisa dari Italia atau Perancis, sehingga desain jangan monoton. Tiap tahun desain bisa berubah-ubah," kata Jokowi di Boyolali, Senin (30/1).
Hingga kini, kontribusi IKM Indonesia terhadap ekspor nasional relatif rendah dibandingkan negara lain. Pada 2015, IKM Indonesia hanya menyumbangkan 15,8 persen. Sementara itu, kontribusi sektor IKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen.
Kebijakan ini mengatur pembelian langsung bahan baku, penghilangan biaya pajak impor, dsan penghilangan biaya masuk. KITE IKM diyakini meningkatkan efisiensi biaya produksi hingga 25 persen.
"Kalau tidak seperti itu ya sampai kapan pun kita sulit bersaing dengan negara lain. Ekspor memang kita dorong dengan cara efisiensi di semua sisi pembiayaan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Pengembangan kerja sama diperlukan karena pemerintah juga meluncurkan Kebijakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Kebijakan ini memberikan keuntungan yang mendukung IKM bersaing secara global.
"KITE IKM kami harapkan dapat mendorong, memotivasi karena kalau ini benar-benar berjalan, paling tidak biaya produksi di IKM bisa ditekan turun," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Oleh karena itu, KITE IKM dan beragam desain industri diharapkan dapat menggairahkan pelaku industri menggiatkan sektor usahanya dan bersaing dengan pengusaha negara sahabat. Dua program ini juga diminta dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi produk domestik bruto.