Kemenhub akan menunjukkan entitas usaha untuk mengelola dana tersebut | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Kementerian Perhubungan akan meningkatkan kualitas transportasi pelayaran yang ada di Indonesia. Kemenhub pun berkomitmen memberikan subsidi sebesar Rp1 triliun dalam lima tahun untuk meningkatkan pelayaran rakyat.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, akan ada entitas usaha yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengelola perkapalan. Dengan dana Rp1 triliun itu, artinya tiap tahun ada subsidi untuk pelayaran sekitar Rp200 miliar.
"Sehingga, industri perkapalan tetap jalan. Dana yang dikeluarkan Rp1 triliun dalam lima tahun, dan pelayaran rakyat bisa beroperasi dengan kapal-kapal yang lebih bersih itu yang akan kita kenakan (subsidi)," kata Budi usai diskusi Transportasi Outlook 2017 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Kamis 26 Januari 2017.
Rencana untuk merombak sistem pelayaran rakyat ini menanggapi kasus terbakarnya KM Zahro Express, yang menewaskan puluhan orang pada Minggu lalu, 1 Januari 2017.
Terkait dana pelayaran rakyat itu, Kemenhub masih mempertimbangkan apakah akan dikelola Pemda, koperasi, atau individu. "Itu masih yang kita pikirkan, apakah Pemda, koperasi, dan individu, atau siapa. Saya tanpa bermaksud apa-apa, minimal koperasi yang kelola, kalau enggak Pemda yang mengumpulkan mereka," ujarnya.
Untuk jenis kapal yang diprioritaskan, Menhub mengatakan, akan mengoptimalkan kapal berbahan kayu, di samping adanya kapal modern denga bahan fiber atau besi. Kapal-kapal tradisional dan kapal kayu eksotif juga akan digunakan sebagai nilai jual.
"Kalau kapal kayu eksotik harus dipertahankan, itu akan melestarikan kemampuan kita membuat kapal, dan itu selling point bagi tempat wisata di timur, dan kapal tradisional," ujar mantan direktur utama Angkasa Pura II itu.
Kemenhub Berikan Beasiswa Vokasi Kepelautan kepada 50.000 Siswa | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan beasiswa pendidikan vokasi kepelautan kepada 50.000 siswa di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menambah tenaga pelaut di Indonesia. Pasalnya, tenaga pelaut Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan pelaut Filipina.
Budi Karya menuturkan, Nantinya siswa tersebut diajarkan pemamahan bagaimana menjadi seorang pelaut. Pihaknya juga telah menugaskan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) untuk melaksanakan sekolah vokasi. Sekolah vokasi, kata Budi, akan berlangsung selama dua minggu.
"Jumlah pelaut Filipina 10 kali lebih banyak dari Indonesia. Vokasi ini juga didasarkan pada gagasan Presiden. Beliau mengatakan banyak sekali masyarakat golongan menengah bawah dengan pendidikan SMP, itu 30 persen dari angkatan kerja. Oleh karenanya setiap departemen ditugaskan untuk menyekolahkan mereka dengan sekolah vokasi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam diskusi Teras Kita di Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Dirinya pun mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan sekolah vokasi sebesar Rp 300 miliar, dengan rincian Rp 5 - 6 juta per siswa.
Dua minggu lalu, Kemenhub dua juga telah melaksanakan sekolah vokasi kepada siswa di Semarang. Pelaksanaan sekolah vokasi ini bekerja sama dengan Universitas Diponegoro dan Universitas Gajah Mada.
"Pada 9 Febuari 2017 mendatang, bersama Hari Pers Nasional, kita berikan kesempatan 1.000 siswa untuk mendapatkan pendidikan vokasi, bekerja sama dengan Bupati dan BPSDM yang ada di Ambon," ucapnya.
Kemenhub Akan Kaji Struktur Biaya KA Barang | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui saat ini memang terdapat perbedaan harga antara angkutan barang berbasis moda transportasi rel dengan angkutan barang berbasis jalan raya.
Kementerian Perhubungan akan mengkaji struktur biaya pada angkutan barang dengan kereta api guna membuat tarif kereta api barang bisa setara dengan angkutan barang berbasis jalan raya truk.
Selain mengkaji struktur biaya pada angkutan barang dengan menggunakan KA, dia menyatakan pihaknya juga akan meningkatkan volume KA barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
“Prinsip itu menekan harga yang banyak, itu yang menjadi PR [pekerjaan rumah] kita,” katanya.
Perbedaan harga tersebut, dia mengatakan terjadi lantaran ada double handling pada kereta api (KA) barang sementara pada angkutan barang truk hal tersebut tidak terjadi.
“Kita akan kaji, struktur cost seperti apa. Apa yang akan dievaluasi,” kata Budi, Jakarta, Rabu (25/1/2017).