Terbaru

Pertamina Adu Nyali Antarkan BBM ke Daerah Rawan Konflik

Pertamina tidak akan melakukan diskriminasi terhadap penyaluran BBM | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC


Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, selama ini tidak ada orang yang mau berinvestasi di daerah rawan konflik tersebut. Namun pihaknya berpikir, masih ada masyarakat yang tinggal dan membutuhkan BBM di daerah tersebut.

Wianda menegaskan, Pertamina tidak akan melakukan diskriminasi terhadap penyaluran BBM. Seluruh wilayah di Indonesia yang masih dalam jangkauan Pertamina, dipastikan akan tersalurkan BBM. "Semua lokasi di wilayah Indonesia yang kita bisa hitung untuk masuk dan masyarakat disana membutuhkan BBM kita akan masuk kesana," imbuh dia.

"‎Kayak di 8 kabupaten (di Papua) kemarin, semua pembangunan APMS (Advanced Plant Management System) itu didukung oleh bupati masing-masing. Karena Bupati sendiri menyadari pentingnya tersedia BBM disana. Makanya kita tidak akan berjalan tanpa suport dari mereka semua," tandasnya. 

PT Pertamina (Persero) mengaku dalam waktu dekat akan segera melakukan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke daerah rawan konflik horizontal dan keamanan, seperti di Poso, Sulawesi Tengah. Meski risiko cukup besar, namun BUMN migas ini tetap akan mengantarkan BBM ke wilayah-wilayah tersebut.

"‎Pertamina justru harus masuk kesana, karena masyarakat disana kan juga membutuhkan BBM untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi," katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/10/2016). 

Untuk menjangkau wilayah tersebut, tambah Wianda, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, aparat kepolisian, aparat TNI, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Hal ini pun telah dipraktekkan saat Pertamina mendistribusikan BBM ke daerah terpencil seperti di Papua dan sekitarnya.

Kebijakan BBM Satu Harga Harus Dibarengi Tim Pengawasan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di wilayah Papua dan sekitarnya. Keadaan itu membuat Anggota Komisi VII DPR  Satya W Yudha mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait adanya potensi penimbunan BBM di wilayah tersebut.

"‎Justru saya ingin manfaatkan kesempatan ini, omongan Presiden (tentang BBM satu harga) harus disikapi seluruh aparat. Karena kita tau permainan banyak dimanfaatkan. Banyak sekali diselewengkan," ungkap Satya ditemui dalam diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Selain ditimbun, sambung Satya, kelangkaan BBM dikarenakan salah pengguna, yang seharusnya digunakan untuk kendaraan bermotor, tapi lari ke perusahaan batu bara. Maka dari itu, kebijakan BBM satu harga harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif.

"Karena kita tidak ingin suatu saat harga sudah bagus, tapi volume tidak sampai. Akhirnya langka. Terus harga naik lagi, sehingga cita-cita Presiden tidak tercapai," tutup Satya.

Keputusan harga BBM, diakui Satya, harus disikapi oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, mulai dari pengawasan dan sebagainya. Tujuannya, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kebijakan BBM satu harga tersebut.

"Jadi masalahnya adalah aspek hukum, ada disparitas harga, ada penimbun. Maka tidak aneh ada polisi di Papua punya tabungan miliaran, karena mereka menimbun," jelas Satya.

Ungkapan‎ Satya mengacu pada pengalaman BBM bersubsidi. Pada saat itu pemerintah menjamin harga BBM sama di seluruh wilayah, tapi yang terjadi kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia masih sulit dijangkau. Kondisi ini membuat banyak oknum yang menimbun BBM dan menciptakan kelangkaan BBM.

TERPOPULER: Biaya Distribusi BBM ke Puncak Jaya Rp29.000 per Liter | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC


Dana yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) untuk mewujudkan BBM satu harga di Papua tidak kecil. Untuk mengirim BBM ke kawasan Puncak Jaya, Papua, biayanya bahkan Rp29 ribu per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menuturkan untuk pengiriman 1 liter BBM ke Puncak Jaya, biaya distribusinya mencapai Rp29 ribu per liter. Untuk itu, Pertama perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk subsidi biaya distribusi agar harga BBM di Puncak Jaya dapat ditekan.

"Presiden sudah sangat mengerti dan memerintahkan kepada Pertamina, dan tugas Pertamina makanya kita lakukan hanya dalam hitungan kurang dari satu tahun instruksi presiden sudah kita jalankan. Kita masuk ke 9 kabupaten yang selama ini masih terisolir. Kita dirikan tadi 8 kabupaten, kita dirikan 9 APMS (Agen Premium Minyak dan Solar)," pungkasnya.

PT Pertamina (Persero) selama ini harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk melakukan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah kawasan Puncak Jaya, Papua.

"Itu yang kita butuhkan untuk Papua dan Papua Barat. Mensupply sekitar 28.000 KL premium dan solarnya sekitar 15.000 KL per bulan. Nah jadi itu yang kita kalkulasi, dana yang kita butuhkan termasuk pengadaan pesawat," tuturnya.

Untuk itu, Pertamina mengajukan anggaran untuk subsidi biaya distribusi sebesar Rp800 miliar per tahun. Menurut Wianda, dana ini telah diusulkan kepada DPR RI.

"Seperti Boven Digoel tadi sudah ada jalan darat bisa terkoneksi itu ongkos angkutnya sekitar Rp3.900 per liter, hanya ongkos angkut belum BBM-nya. Ongkos angkut ini berkisar dari Rp3.900 per liter sampai yang paling tinggi di Puncak Jaya sekitar Rp29.000 per liter. Nah itu semua yang nanggung Pertamina. Ongkos angkutnya, BBM, supaya di lembaga penyalur Pertamina tetap bisa menjual premium Rp6.450 dan solar Rp5.150 per liter," kata Wianda di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (23/10/2016).