Jikowi: 2018 akan terjadi keterbukaan informasi keuangan di dunia | PT Rifan Financindo Berjangka
Presiden mengatakan, uang yang disimpan di luar negeri sangat besar, sedangkan APBN hanya sekitar Rp 2.000 triliun.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada kurang lebih Rp 11.000 triliun uang milik masyarakat dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Ini ada Rp 11.000 triliun, bayangkan. Ngapain kita harus narik uang negara lain, uang kita sendiri ada. Hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. Tapi memang syarat-syarat harus kita punyai agar yang memiliki uang merasa nyaman membawa uangnya masuk," ungkap Jokowi.
"Kalau ada yamg ngomong enggak percaya, saya buka datanya sekarang. Kalau diperbolehkan, tapi karena tidak diperbolehkan. Yang tahu saya, Menkeu, Dirjen Pajak, itu aturan mainnya," kata Presiden saat berbicara dalam acara sosialisasi "tax amnesty" di Balikpapan, Senin (5/12/2016).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa pada 2018 akan terjadi keterbukaan informasi keuangan di dunia, yakni keterbukaan pertukaran informasi antar negara di dunia.
Dalam periode I program amnesti pajak, Jokowi mengungkapkan, baru sekitar Rp 143 triliun yang melakukan repatriasi. "Yang repatriasi baru terakhir Rp 143 triliun, sangat kecil. Buat saya masih kurang, masih ada uang yang besar di luar," kata Presiden.
"2018 semua negara akan tanda tangan untuk blak-blakan semua. Jadi sekarang ini saatnya kita untuk terbuka, tapi ada amnesti pajak yang bayar tebusannya masih murah sekali," kata Jokowi.
"Kita ini memang pemaaf kok", kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anjung, Ketua OJK Mulaiman D Hadad serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Presiden mengungkapan dalam program amnesti pajak ini Indonesia hanya mengenakan denda 3 persen dari total pajak yang tertunggak sedangkan negara lain masih 25 persen-30 persen.
Jokowi Belum Puas dengan Hasil Tax Amnesty | PT Rifan Financindo Berjangka
Presiden Joko Widodo mengaku belum puas dengan hasil program tax amnesty yang sudah memasuki tahap II di penghujung tahun 2016 ini. Presiden yang akrab disapa Jokowi ini menilai program pengampunan pajak belum maksimal dalam mengejar aset warga negara tersimpan di luar negeri sebesar Rp 11.000 triliun.
Jokowi mengatakan tax amnesty Indonesia sudah mengumpulkan uang tebusan wajib pajak sebesar Rp 99,2 triliun atau 30,38 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam negeri. Total uang tebusan tax amnesty Indonesia jauh melampaui negara-negara lain seperti Italia, Polandia dan Hungaria yang mengumpulkan tebusan berkisar Rp 15 triliun hingga Rp 50 triliun.
“Terbaik diantara amnesti negara lain, namun masih kecil dari potensi yang ada. Padahal kekayaan warga kita yang disimpan di luar negeri sangat besar mencapai Rp 11 ribu triliun. Nama-namanya di kantong saya,” kata Jokowi saat sosialisasi tax amnesty II di Balikpapan, Senin 5 Desember 2016.
Namun demikian, pemerintahan Jokowi sudah menargetkan pembangunan infrastruktur segala bidang yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 4.900 triliun. Selama kurun waktu 2014 – 2019, menurut Jokowi, negara hanya mampu menyiapkan dana Rp 1.500 triliun saja.“Sisanya dari dunia usaha, swasta dan tax amnesty ini,” ujarnya.
Selain itu, tax amnesty juga memulangkan dana luar negeri atau repatrisi sebesar Rp 143 triliun. Deklarasi harta wajib pajak Indonesia sudah menyentuh angka Rp 3.972 triliun.
“Tax amnesty di Indonesia sangat baik hati. Tapi nanti saat masanya selesai, semua akan saya serahkan pada Kementerian Keuangan dan Kantor Pajak. Silakan saja diproses,” tegasnya.
Jokowi meminta wajib pajak memanfaatkan maksimal program amnesty yang berakhir pada Maret 2017 mendatang. Selesai pelaksanaan program tax amnesty, dia memastikan akan ada penindakan tegas pada para wajib pajak nakal yang terbukti mengemplang pajak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam keikutsertaan dalam program tax amnesty. Hingga kini program tax amnesty hanya diikuti sebanyak 479 ribu wajib pajak dari total 20 juta wajib pajak SPT.“Masih banyak yang wajib pajak yang belum ikut tax amnesty di Indonesia,” ujarnya.
“Pembayaran pajaknya juga belum benar. Data kami mencatat perusahaan ini melaporkan hanya membayar pajak paling rendah Rp 5 ribu dan paling tinggi Rp 96,3 miliar,” ungkapnya.
Sri Mulyani mencontohkan tax amnesty perusahaan pertambangan dan migas yang mengumpulkan tebusan Rp 260 miliar. Hanya 1.041 perusahaan tambang ikut tax amnesty dari total keseluruhan 6.041 perusahaan tambang. Demikian pula peserta tax amnesty perusahaan migas sebanyak 78 dari total keseluruhan 1.114 perusahaan migas.
“Saat sudah tidak ada tax amnesty, pembayaran tebusan aset bisa mencapai 25 persen plus denda yang dihitung per bulan. Bisa jadi aset Anda akan kami sita seluruhnya untuk melunasi kewajiban pajak,” ungkapnya.
Dihadapan 3 ribu wajib pajak Balikpapan, Sri Mulyani mengingatkan adanya keterbukaan akses data keuangan dunia yang dilaksanakan 2018 mendatang. Saat itu, negara punya akses dalam menelusuri asset kekayaan warganya yang tersimpan di seluruh dunia.
Presiden Jokowi : Akhir Maret 2017 Denda Sangat Tinggi Sekali | PT Rifan Financindo Berjangka
"Saya tahu di sini (Kalimantan) ada pengusaha kayu, migas, tambang, sawit," kata Jokowi pada Sosialisasi Tax Amnesty di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (5/12/2016).
Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha kayu, tambang batubara, hingga kelapa sawit di Kalimantan agar mau memanfaatkan program pengampunan pajak dengan melaporkan harta mereka.
Jokowi kembali mengingatkan kesempatan pada tahap kedua dan ketiga nanti benar-benar bisa dimanfaatkan.
Banyaknya pengusaha tidak sebanding dengan semangat mengikuti program pengampunan pajak yang digelontor pemerintah. Dalam catatan Ditjen Pajak, hanya 23.000 WP dari 1,3 juta WP se-Kalimantan ikut program ini. Setara 1,8 persen dari total WP.
"Hati-hati, akhir Maret 2017 denda sangat tinggi sekali. Itulah aturan perpajakan. Mumpung uang tebusannya murah sangat. Mumpung kita pemaaf," kata Jokowi.
"Kalau boleh diungkap, saya ungkap. Hanya saya, menteri keuangan, dan dirjen pajak yang tahu. Tapi kan tidak boleh diungkap," kata Jokowi.
"Setelah 31 Maret, tiada maaf. Bayar apa adanya," tambah dia.
Program dari Kabinet Kerja ingin mewujudkan banyak pelabuhan besar di mana-mana, seperti Makassar New Port, Tanjung Priok, dan Buluminung. PLN juga membangun 35.000 MW, pembangunan bandara terpencil Bener Meriah, Pulau Miangas, Yahukimo di Papua, serta rel kereta di Sulawesi dan Kalimantan.
Program amnesti pajak ini, sebut dia, untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2014-2019, negara memerlukan Rp 4.900 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Sementara anggaran negara hanya Rp 2.000 triliun.
"Kenapa tidak kita kerjakan sendiri. APBN tidak cukup. Itulah pentingnya repatriasi uang dibawa masuk. Kalau kita pinjam, semua juga rebutan. Semua butuh uang. APBN tak memiliki kemampuan," kata Jokowi.
Belum lagi untuk pertanian dan perikanan yang memerlukan cool storage memuat ribuan ton. Mengatasi gula yang masih impor 3,4 juta ton dan jagung 3,2 juta ton.
Infrastruktur menjadi kebutuhan pokok bagi pengembangan pariwisata. Belum lagi investasi di properti. Masyarakat Indonesia masih kurang 13 juta rumah, terutama untuk yang berpenghasilan rendah.
Pemerintah tengah mengembangkan 10 destinasi baru, mulai dari Toba, Borobudur, hingga Tengger. Pemerintah berencana mendatangkan devisa besar lewat kehadiran turis China sejumlah 150 juta turis.
"Saya mengajak yang 98 persen (1,3 juta WP di Kalimantan) tadi ikut TA. Akhir Desember 2016 ini akan saya cek. Naik 90 persen bagus. Kalau naiknya juga kecil ya tak tahu lagi. Akan menjadi pekerjaan mereka (perpajakan)," kata Jokowi. (Kompas.Com)
Oleh karenanya, dia mengimbau warga Kalimantan, khususnya Kaltim, untuk ikut serta dalam tax amnesty ini.