PLN seharusnya fokus dulu membangun transmisi tenaga listrik | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengkritik sikap PT PLN (Persero) yang merambah lini bisnis tenaga panas bumi di tengah belum rampungnya masalah utama di distribusi ketenagalistrikan. Ia mengutarakan, PLN seharusnya fokus dulu membangun transmisi tenaga listrik demi menuju distribusi yang merata.
Pasalnya, rasio elektrifikasi hanya mengkalkulasi konsumsi listik rumah tangga, namun tak menghitung fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat di wilayah bersangkutan.
Saat ini, lanjut Jonan, rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah mencapai 88,3 persen. Namun, pemerataannya terbilang masih kurang. Ia memberi contoh rasio cakupan (coverage ratio) listrik di Papua yang hanya sebesar 50 persen.
Lebih lanjut, ia memahami bahwa masuknya PLN ke bisnis panas bumi untuk menciptakan kondisi listrik yang lebih efisien. Namun, ia khawatir jika fokus PLN malah terpecah-pecah.
"Kami tak hanya ingin angka elektrifikasi yang besar, namun cakupan listriknya harus merata. Sekarang PLN malah mau merambah bisnis ke panas bumi, kami minta ya fokus saja sama apa yang belum dibangun, misalnya transmisi. Kalau tidak ada transmisi kan bahaya, ini harus jadi dulu," jelas Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (27/10)
Sebagai informasi, pembangunan transmisi di dalam megaproyek 35 ribu MW direncanakan mencapai 46.597 kilometer (km). Sepanjang 16.079 km, atau 35 persen, sudah memasuki pelaksanaan konstruksi dan sepanjang 26.709 km sudah memasuki masa pra konstruksi.
"Kalau memang PLN bisa (bangun trasmisi), ya laksanakan. Kalau tidak bisa ya gunakan swasta. Saya minta, hal prioritas seperti ini sebisa mungkin jangan gunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," terang Jonan.
Menanggapi ucapan Jonan, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso mengatakan perusahaannya tetap berupaya agar transmisi bisa selesai tahun 2019 meski mengaku banyak hambatannya. Pengerjaan itu akan dilakukan sembari mengembangkan tenaga panas bumi, mengingat persiapan pemanfaatan tenaga panas bumi membutuhkan waktu yang lama.
Sementara itu, transmisi yang sudah beroperasi tercatat sepanjang 3.809 km, atau 8 persen dari target.
Sebelumnya, demi menggiatkan lini bisnis panas bumi, PLN berminat untuk mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Selain itu, PLN juga tercatat mengikuti lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak dan Darajat, yang rencananya akan dilepas Chevron Indonesia Company.
"Transmisi memang harus selesai enam bulan sebelum pembangkit besar rampung. Kalau pembangkit selesai, tapi transmisi belum beres kan percuma. Tapi di sisi lain, pengembangan geotermal kan juga butuh waktu," ujarnya.
Per 1 Januari 2017, Jonan Targetkan BBM Satu Harga dari Sabang ke Merauke | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuat BBM satu harga di seluruh wilayah di Papua.
"Yang jadi tantangan pertama itu pengawasan harus dijalankan dari waktu ke waktu, supaya tidak ada harga eceran sampai ke tangan konsumen berbeda," katanya dalam Konferensi Pers Dua Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Kabar gembira berhembus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mulai tahun baru besok alias per 1 Januari 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan menargetkan, harga jual bahan bakar minyak (BBM) dari Sabang sampai Merauke satu harga.
Jonan menjelaskan, tantangan penerapan BBM satu harga adalah pengawasan yang harus dijalankan secara ketat. Dengan demikian, harga BBM yang sampai kepada konsumen sama dengan harga di tingkat penyalur.
Mantan Menteri Perhubungan ini menilai, penerapan BBM satu harga ini semata untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, selama ini masyarakat di Pulau Jawa telah menikmati harga BBM murah sementara di Timur Indonesia, harga BBM masih sangat mahal.
"Targetnya 1 Januari 2017 bisa berjalan. Ini yang penting sekali untuk pemerataan dan keadilan sosial," tandasnya.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan aturan pelaksanaan BBM satu harga. Nantinya, aturan tersebut juga akan mencakup perhitungan margin yang dianggap subsidi silang yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) ataupun badan usaha hilir migas lainnya.
"Atau badan usaha hilir lain yang menjual eceran itu di wilayah kerja masing-masing itu akan segera dikeluarkan. Mustinya minggu depan (keluar aturan)," imbuh dia.
Permen BBM Satu Harga Terbit Pekan Depan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan aturan yang diatur termasuk tentang perhitungan margin atau yang dianggap sebagai subsidi silang, yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atau badan usaha lain yang menjual eceran di wilayah kerja masing-masing.
Harga eceran BBM nantinya akan seragam diberlakukan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual produk BBM premium dan solar.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pemberlakukan Bahan Bakar Minyak Satu Harga, khususnya di daerah Papua direncanakan akan terbit pada pekan depan.
“Aturan menteri ESDM akan segera dikeluarkan, mestinya minggu depan. Karena targetnya 1 Januari 2017 sudah bisa berjalan,” katanya, dalam diskusi 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Kantor Staf Presiden, Kamis (27/10/2016).
“Jadi kalau yang diluar itu memang komersial seperti pertamax, solar dex. Yang jadi target itu dari Sabang sampai Merauke itu harga ecerannya ke konsumen harus sama,” ujarnya.
Adapun, Jonan memastikan pemerintah tidak akan memberi subsidi dalam pemberlakuan BBM satu harga tersebut.
Dia menjelaskan, tantangan penerapan BBM satu harga adalah pengawasan yang harus dijalankan secara ketat agar harga BBM yang sampai kepada konsumen sama