Jumlah utang Indonesia masih dalam tahap yang wajar | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini Indonesia masih mencatatkan defisit anggaran dalam neraca keuangan beberapa tahun terakhir.
Namun, saat ini jumlah utang Indonesia masih dalam tahap yang wajar jika dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang yakni masing-masing 62.000 dollar AS per kelapa dan 82.000 dollar AS per kepala.
Menurut Menkeu, besaran utang sebesar 997 dollar AS per tidak akan memberatkan penduduk Indonesia, karena saat ini dari 260 juta penduduk 40 persennya adalah usia muda dan produktif.
Dia juga menegaskan, pemerintah juga terus berusaha menekan agar jumlah utang Indonesia tidak terlampau tinggi dengan mengoptimalkan dan peningkatan penerimaan pajak.
"Di Jepang itu 85.000 dollar AS per kepala, dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging (penuanaan), orangnya sudah sepuh, jadi buat mereka masih punya utang 85.000 dollar AS per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," paparnya.
Menkeu menjelaskan hal itu terlihat dari penerimaan negara tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp 1.750 triliun lebih kecil ketimbang pagu anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.020 triliun. Dengan itu, Indonesia harus berutang Rp 270 triliun untuk menutupi defisit tersebut.
Menurut Sri Mulyani, dengan rasio utang Indonesia yang saat ini sebesar 27 persen dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap penduduk di Indonesia saat ini memiliki utang 997 dollar AS per orang.
"Jika lihat, Rasio utang kita (Indonesia) memang cukup tinggi, tetapi tidak tinggi sekali, jika dibandingkan dengan negara lain, jika dihitung jumlah penduduk sebesar 260 juta penduduk, kira-kira utang kita 997 dollar AS per kepala," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu Tak Suka Dikritik Soal Utang Negara Tanpa Dasar | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Banyaknya publik yang mengkritisi soal utang negara menjadi perhatian serius bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tak jarang kritik tersebut berujung pada aksi demonstrasi oleh para mahasiswa yang gundah akan kondisi utang negara saat ini.
"Mahasiswa STAN ada yang ikut demo anti utang enggak? Kalau ada, tolong tunjukkan, coba nanti kalau ada yang keberatan utang nanti di-list, bikin daftar mahasiswanya nanti organize. Jadi jangan bilang terus, Anda enggak suka utang, kalau Anda jawabannya cuma ngomong itu, saya bilang, saya enggak suka kamu," kata Sri Mulyani di Politeknik Keuangan Negara, STAN, Tangerang Selatan, Senin 17 April 2017.
Dalam paparan Sri Mulyani di Politeknik Keuangan Negara STAN, ia menekankan agar mahasiswa harus mampu menyaring informasi sesuai dengan konteksnya. Ia mengimbau agar mahasiswa mampu memahami konteks sebelum melakukan unjuk rasa.
Ia mengatakan, PKN STAN sebagai institusi negara diberikan berbagai macam fasilitas yang tentunya berasal dari APBN. Ani juga mengingatkan agar lulusan STAN nantinya harus taat membayar pajak dan jika berhasil duduk di institusi keuangan agar tidak melakukan korupsi.
"Duit yang Anda dapat dari negara berapa? dan yang Anda sumbangkan berapa?. Itu baru namanya akuntan. Anda kan akuntan, kalau mau ngomong tentang beban, mari kita hitung-hitungan, ya kan. Satu lagi, jangan sampai nanti kalau anak STAN sudah banyak dapat fasilitas, bilang enggak mau bayar pajak," tegas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disiasati melalui utang karena tuntutan negara yang membutuhkan anggaran besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur hingga subsidi.
"Tapi kalau Anda enggak suka utang karena Anda concern tahu persis dan bisa menjelaskan, saya mau mendengar apa keberatan Anda," kata Ani, panggilan akrab Sri Mulyani.
Infrastruktur RI Tertinggal, Menkominfo Tanggapi Sri Mulyani | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Sebelum diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hingga saat ini Indonesia masih tertinggal di berbagai sektor dibandingkan dengan banyak negara lainnya.
"Indonesia masih tertinggal di bidang infrastruktur, teknologi, dan skill, dan juga dari sisi pasar keuangan atau pasar modal yang masih belum mampu menjadi institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan," ungkap Sri Mulyani di Politeknik STAN, Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017).
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kata dia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing yang ada.
Dirinya juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia penting dilakukan, karena saat ini, ada sekitar jutaan tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya
"Setiap investasi membutuhkan biaya, dan juga pembangunan manusianya, setiap tahun ada 1,8 juta tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja," paparnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terus melakukan pembangunan infrastruktur khususnya, dari daerah pinggiran atau wilayah terdepan Indonesia, guna pemerataan ekononi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah.
"Presiden Jokowi ingin pembangunan dari pinggiran, karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan semua adalah Indonesia, tidak boleh ada yang merasa terpencil dan tertinggal," tukasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sektor teknologi infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Lantas, apa tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara?
"Secara umum, sektor ICT di Indonesia masih berbicara infrastruktur, terutama (ada kesenjangan) di luar Jawa apalagi di luar Jakarta," jelas Rudiantara, Senin (17/4/2017).
Maka dari itu, Rudiantara mengaku terus mengejar pembangunan proyek pembangunan jaringan serat optik tulang punggung atau dikenal dengan nama Palapa Ring.
Proyek soal internet cepat ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan di berbagai daerah di pelosok Indonesia. "Itu sebabnya kita menggelar Palapa Ring," ucap pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Selain itu juga, Indonesia tergabung dengan negara-negara besar dalam kelompok G-20. Beberapa waktu lalu, Rudiantar menghadiri pertemuan G20-Digital Ministeral Declaration di Dusseldorf, Jerman.
"Sedangkan negara lain dalam kelompok G-20, dimana Indonesia menjadi bagian G-20, sudah bicara aplikasi untuk meningkatkan ekonomi atau menjadi alat transformasi sosial," ucapnya.