Elektronik Warung Program Keluarga Harapan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, layanan ini akan mulai diluncurkan pada Mei 2017. Agen bank dan agen e-warong yang akan mendatangi penerima manfaat menggunakan sepeda motor. Hal ini dilakukan untuk memperluas pelayanan penjangkauan penerima manfaat. "Di bagian belakang ada kotak besar untuk menempatkan bahan pangan. Mereka berkeliling dengan membawa mesin EDC (Electronic Data Capture)," kata Mensos di Surabaya, Rabu (20/4), malam.
Kementerian Sosial menyiapkan "Layanan Bergerak Bantuan Sosial Nontunai" untuk mempercepat distribusi bantuan sosial nontunai dan memudahkan para penerima manfaat dalam mencairkan bantuan.
Khofifah mencatat jumlah penerima BPNT tahun 2017 sebanyak 1,2 juta keluarga di 44 kota. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 10 juta keluarga pada tahun 2018. Untuk pencairan BPNT, Kemensos telah menyiapkan e-warong yang dikelola oleh penerima manfaat KUBE dan PKH, agen bank milik HIMBARA dan Rumah Pangan Kita yang dikelola Bulog.
"Namun jumlahnya belum mencukupi, sehingga harus mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan agen yang cukup besar. Diperkirakan kebutuhan layanan elektronik warong mencapai 10.000 unit untuk 10 juta keluarga," ujar Mensos.
Mensos telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN, para Direktur Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), dan Direktur Telkom untuk bersinergi menyiapkan layanan bergerak ini. HIMBARA akan mendukung penyiapan layanan bergerak bansos nontunai, sementara Telkom akan mendukung dan memastikan ketersediaan jaringan internetnya mengingat pencairan ini menggunakan mesin EDC.
Untuk tahap awal, layanan ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Tahun depan, Khofifah mengatakan, layanan akan ditambah dengan bantuan elpiji dan subsidi listrik yang merupakan program dari Kementerian ESDM.
Diketahui, BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
Secara bertahap, BPNT akan menggantikan Program Subsidi Beras Sejahtera atau yang dulu disebut Raskin. BPNT diharapkan akan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Besaran BPNT adalah Rp 110.000 per KPM per bulan. Bantuan tidak dapat diambil tunai, melainkan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan.
Tingginya kebutuhan terhadap layanan e-warong, kata Mensos, diharapkan akan terpenuhi dengan adanya Layanan Bergerak Bansos Nontunai. Untuk tahap awal, layanan ini akan disiapkan di Mojokerto, Solok dan Trenggalek. Kedua wilayah ini dinilai siap karena masing-masing kepala daerah telah menyatakan kesanggupannya dan berkomitmen menghadirkan layanan jemput bola ini pada Mei 2017.
Mensos menjelaskan, Layanan Bergerak Bansos Nontunai ini tidak dianggarkan dalam APBN 2017. Karena itu, Kemensos menggandeng HIMBARA untuk berpartisipasi melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) dalam hal penyiapannya. Pihaknya juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan melalui pendanaan APBD atau Badan Amil Zakat (BAZ) di beberapa daerah.
Penyaluran BPNT adalah melalui sistem perbankan dimana pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dimana bantuan berupa uang tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing KPM. Selanjutnya mereka dapat megambil bantuan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera(KKS).
Khofifah juga menekankan agar perubahan-perubahan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Ke depan, menurut Mensos, tugas Pendamping BPNT akan sangat berat mengingat ada beberapa program bantuan dan subsidi dari kementerian lain yang akan masuk dalam KKS, seperti subsidi listrik dan elpiji.
"Untuk itu mulai sekarang kita harus siapkan infrastrukturnya dan siapkan para pendamping. Peran pendamping sangat krusial dalam menentukan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan," kata Mensos.
Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial BPNT diikuti para Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat kota dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah peserta 169 orang terdiri dari 154 Pendamping Sosial BPNT, 16 supervisor Dinas Sosial Kota, 5 penanggung jawab kegiatan Dinas Sosial Provinsi dan 15 orang peserta dari kementerian dan lembaga terkait.
Peserta berasal dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Khofifah meminta pendamping PBNT sebagai ujung tombak program ini dapat meneguhkan komitmen untuk melayani penerima manfaat.
Bansos Disalurkan Nontunai, Mensos Minta Edukasi Masyarakat Miskin | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah dan perbankan berperan aktif mengedukasi penerima bantuan sosial nontunai. Hal ini guna menyukseskan program penyaluran bansos tunai dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu edukasi terus menerus kepada para KPM. Tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu ATM tersebut, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.
"Mereka (Keluarga Penerima Manfaat-red) baru pertama kali lihat, memiliki kartu ATM, dan bersentuhan dengan lembaga keuangan, jadi wajar kalau masih bingung," ungkap Khofifah saat penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut, Sabtu (4/3).
Mensos Khofifah menerangkan, penyaluran Bantuan Sosial PKH Nontunai sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, tentang Keuangan Inklusif. Ditekankan presiden setiap Bantuan Sosial dan Subsidi agar disalurkan secara nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
"Penyaluran bansos nontunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan memanfaatkan E-Warong KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA (BNI, BTN, Bank Mandiri dan BRI)," katanya.
Pemerintah daerah dan perbankan pun diharapkan bisa menggandeng Pendamping PKH dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mengedukasi masyarakat miskin. Mengingat mereka adalah kepanjangantangan Kementerian Sosial di daerah.
"Tidak mudah memang, tapi kalau tidak dilaksanakan dari sekarang maka sampai kapan masyarakat miskin tidak mengenal dan bersentuhan dengan industri perbankan," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Adhy Karyono mengatakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyesuaikan situasi kondisi masyarakat. Sehingga, untuk masyarakat korban bencana juga memungkinkan memperoleh bantuan nontunai PKH.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Garut, Mensos membawa bantuan sosial senilai Rp 393,5 miliar. Bantuan Sosial tersebut terdiri dari PKH Tunai, PKH Non Tunai, beras sejahtera (Rastra), bansos disabilitas, bansos lanjut usia, bantuan keserasian sosial dan bantuan hibah dalam negeri.
Selain itu juga diberikan bantuan logistik selama tanggap darurat, bantuan jaminan hidup, santunan ahli waris, bantuan bahan bangunan rumah, dan bantuan sembako bagi korban banjir dan tanah longsor.
Resmikan e-Warong di Nganjuk, Mensos Bagikan Telur untuk Anak-anak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Ada pemandangan tak biasa ketika Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan e-Warong KUBE PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan) Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Ahad petang (9/10).
Program e-Warong merupakan tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui e-Warong, pemerintah berharap dapat meringankan beban pengeluaran KPM dan membantu pengentasan kemiskinan.
Sementara itu Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman mengungkapkan tahun 2017 pihaknya akan meluncurkan sebanyak 84 unit e-Warong KUBE PKH dan e-Warong KUBE Jasa di 20 kecamatan se-Kabupaten Nganjuk.
E-Warong ini diharapkan dapat melayani seluruh penerima bantuan PKH dan BPNT. Dengan demikian masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat kurang mampu mendapatkan kemudahan memperoleh bahan pangan berkualitas, bebas memilih komoditasnya, serta kepastian harga yang murah.
Biasanya setelah meninjau proses transaksi di e-Warong yang dilakukan ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Mensos berdialong sebentar kemudian meninggalkan lokasi kegiatan.
Namun kali ini berbeda. Khofifah tiba-tiba memanggil anak-anak ibu penerima PKH untuk maju ke depan. Bocah-bocah itu berbaris rapi dan tersenyum lebar saat Mensos membagikan 1 kilogram telur yang dibungkus kantong plastik.
"Telur makanan bergizi dan enak sekali, nanti telurnya diberikan kepada ibu untuk dimasak ya. Kalian makan telurnya ya nak, supaya sehat dan pintar," ujar Khofifah seraya membagikan bingkisan.
Mensos mengatakan salah satu peruntukan bantuan sosial PKH adalah untuk pemenuhan gizi anak-anak. Kini dengan adanya e-Warong KUBE PKH di lingkungan sekitar warga penerima PKH dan BPNT, maka akan lebih mudah mendapatkan bahan kebutuhan pokok berkualitas baik dengan harga yang terjangkau.
"Ibu-ibu nanti bisa belanja menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di e-Warong dan bisa belanja beras, telur atau minyak goreng. Harganyapun lebih terjangkau karena disuplai langsung dari Bulog," kata dia dalam keterangan pers yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (10/4)