Kicauan yang menyebut dirinya sebanyak 2.908 | PT Rifan Financindo Berjangka
Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini tiba-tiba saja populer di media sosial Twitter. Ia muncul di linimasa media sosial berlogo burung tersebut dengan kicauan yang menyebut dirinya sebanyak 2.908.
Selepas menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia, ia pun diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo mulai 27 Juli 2016.
Sebagian besar kicauan tersebut berasal dari akun media massa yang memberitakan soal sektor perekonomian. Sri Mulyani merupakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang menjabat selam enam tahun, mulai dari 2010 hingga 2016.
Dana transfer daerah belum kurangi kemiskinan | PT Rifan Financindo Berjangka
Pemerintah mesti memutar otak demi mengurangi angka kemiskinan di Tanah Air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, kualitas pertumbuhan ekonomi masih belum optimal mengurangi angka kemiskinan.
Angka kemiskinan yang 10,7% di tahun 2015 hanya turun sedikit dari tahun 2010 yang 13,33%.
Berdasarkan data yang dia miliki, transfer dana bantuan untuk daerah tidak disertai penurunan jumlah kemiskinan. Sejak tahun 2010 hingga 2015, anggaran dana transfer ke daerah meningkat dua kali lipat.
Ada dua perkara yang Sri Mulyani anggap jadi sumbatan. Pertama, pemerintah daerah belum bisa mengelola dana bantuan itu dengan baik.
“Dari pemerintah daerah, dengan uang yang banyak ini tidak selalu bisa diterjemahkan menjadi program yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat,” kata Sri Mulyani, Kamis (2/3).
Pada tahun 2010, dana transfer ke daerah nilainya mencapai Rp 335,7 triliun. Di tahun 2015 melesat menjadi Rp 622,6 triliun.
Sri Mulyani berjanji akan mengawal Rp 60 triliun dana desa yang digelontorkan pemerintah di tahun ini bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Oleh karena itu, pemerintah tahun ini akan mengubah formula pemberian dana transfer daerah
“Kita akan kawal melalui berbagai hal, kita harus lihat apakah ini permasalahan instrument atau persoalan kapasitas, pemerintah atau tata kelola," katanya.
Selanjutnya, Mantan Direktur Bank Dunia ini bilang setiap daerah memiliki situasi yang spesifik, baik dari letak geografisnya, atau tingkat kapasitas penduduknya, dan jenis aktivitas penduduknya seperi apa.
“Berbagai daerah pasti membutuhkan pendekatan yang berbeda,” cetusnya
Transfer ke Daerah Naik, Sri Mulyani Soroti Pengelolaan Pemda | PT Rifan Financindo Berjangka
Berdasarkan APBN 2017, alokasi anggaran untuk TKDD mencapai Rp764,9 triliun. Alokasi TKDD tahun ini meningkat drastis bila dibandingkan realisasi TKDD APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp710,9 triliun. Bahkan, alokasi TKDD dalam lima tahun terakhir meningkat hampir dua kali lipat, yakni dari Rp480 triliun menjadi Rp764,9 triliun.
"Alokasi TKDD Rp764,9 triliun ini mungkin lebih tinggi Rp1 triliun dari K/L karena memang tanggungjawab daerah semakin besar, mereka harus melayani langsung kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Sosialisasi TKDD di kantornya, Kamis (2/3).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) seefisien mungkin, mengingat alokasi TKDD lebih besar kalau dibandingkan anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Tak hanya tanggungjawab yang lebih besar, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pengelolaan TKDD wajib dikelola dengan baik agar tak ada alokasi yang terbuang percuma atau justru tidak digunakan dengan maksimal oleh pemda.
Sayangnya, penerbitan surat utang yang dilakukan pemerintah beserta bunga yang harus ditanggung justru hanya menambah daftar utang dan memperlebar defisit anggaran yang kembali membengkak di tahun ini menjadi 2,41 persen.
"Tahun ini, kami defisit 2,41 persen, lebih dari Rp300 triliun. Pemerintah sudah menerbitkan surat utang Rp300 triliun dengan bunga, tetapi Rp85 triliun tidak terpakai karena ada di dalam SiLPA. Seharusnya, kami bisa mengurangi beban yang tidak perlu," tekan Sri Mulyani.
Pasalnya, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mencatat selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp85 triliun yang tak digunakan untuk belanja pemerintah. Padahal, untuk menutup proyeksi belanja pemerintah, baik yang berasal dari TKDD dan belanja K/L, pemerintah telah mencari sumber-sumber dana lewat berbagai cara, termasuk menerbitkan surat utang atau obligasi.
Sebagai informasi, dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan belanja pemerintah, baik dari pusat dan daerah mencapai Rp2.080 triliun dengan target penerimaan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp1.750 triliun.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menekankan kepada pemda agar benar-benar menghitung dengan matang proyeksi anggaran. Toh, seluruh transfer daerah tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, baik dari sisi biaya pendidikan, dana kesehatan, perbaikan infrastruktur mendasar.