Peran Freeport untuk pembangunan Papua tidak begitu besar | PT Rifan Financindo Berjangka
Pemerintah membuktikan fokus pada pembangunan Papua bukan hanya sekedar wacana. Dana puluhan triliun rupiah disiapkan agar ekonomi Papua bisa tumbuh dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Dana transfer ke Papua itu Rp 57,4 triliun," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan dalam acara Diskusi Media di Cafe Kembang Kencur, Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, alokasi dana transfer untuk Papua mencapai Rp 42,1 triliun dan Papua Barat Rp 15,4 triliun. Ini sudah termasuk di dalamnya dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana desa.
"Sementara Freeport bayarnya Rp 8 triliun setahun, ini dana pemerintah untuk membangun Papua lebih banyak lho," imbuhnya.
Bila dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, ada kenaikan yang cukup signifikan. Pada 2014 dana transfer untuk Papua mencapai Rp 47,3 triliun. Jonan pun menyinggung, bahwa dibandingkan setoran penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia, maka tentu dana transfer daerah lebih besar.
Ini menandakan peran Freeport untuk pembangunan Papua tidak begitu besar. Sejatinya Jonan mengharapkan peran yang besar dari sektor swasta untuk memasukan perekonomian di Papua secara keseluruhan.
Demi Pemerataan, Pemerintah Anggarkan Rp 7,61 Triliun untuk Papua | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan fisik atau konstruksi di dua provinsi ini meningkat dalam dua tahun terakhir.
Jika dijabarkan, untuk Provinsi Papua saja pada tahun ini, alokasi untuk Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 411 miliar dan Bina Marga Rp 3,7 triliun.
Dalam rangka keadilan dan pemerataan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur fisik di Papua dan Papua Barat.
"Secara keseluruhan 2015-2017 meningkat. Tahun ini antara Rp 7 triliun-Rp 8 triliun. Kira-kira di Papua Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun," ujar Basuki saat Diskusi Media "Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua", Minggu (5/3/2017).
Sementara di Provinsi Papua Barat, alokasi untuk SDA sebesar Rp 343 miliar, Bina Marga Rp 1,5 triliun, dan Cipta Karya Rp 129 miliar.
Sedangkan untuk Cipta Karya Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85 miliar. Dengan demikian, total seluruhnya adalah Rp 4,9 triliun.
Basuki menjelaskan, seluruh proyek ini dibagi menjadi proyek prioritas dan padat karya. Menurut dia, Kementerian PUPR juga menjadi pembina dalam jasa konstruksi.
"Maka perlu melibatkan rekanan atau pelaksana lokal untuk mengerjakan pembangunan fisik melalui padat karya. Tidak boleh hanya yang besar-besar saja," kata Basuki.
Dengan demikian total alokasi pemerintah di Provinsi Papua Barat senilai Rp 2,64 triliun.
Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan, proyek di bawah Rp 5 miliar tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor besar seperti misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Ini amanah UU kita memberdayakan masyarakat Papua," kata Basuki.
Basuki mengatakan, meski kadang-kadang kontraktor tidak seluruhnya berasal dari Papua asli, misalnya Bugis dan Toraja, tetapi mereka sudah hidup lama di tanah tersebut.
Papua dan Papua Barat Dapat Anggaran Rp 245 Juta Per Desa | PT Rifan Financindo Berjangka
Pembangunan infrastruktur di Papua meliputi berbagai macam bidang. Salah di antaranya bidang Cipta Karya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dengan pendampingan, total alokasi dari pemerintah melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas) ini mencapai Rp 245 juta per desa.
"Papua maupun Papua Barat, pembangunan di bidang Cipta Karya melibatkan masyarakat yang didampingi tenaga pendamping," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Diskusi Media "Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua", di Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Dalam bidang ini, pemerintah memastikan penduduk Papua dapat menikmati pelayanan air minum dan sanitasi, khususnya di wilayan pedesaan.
Tujuannya, meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Terdapat 45 desa yang mendapat manfaat tersebut. Desa-desa ini berada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Maybrat, Sorong, dan Sorong Selatan.
Selain itu, pemerintah juga berharap program ini dapat mengubah perilaku buang air sembarangan dan menurunkan angka penyakit.
Sasaran dari program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan yang mengalami keterbatasan atau rawan akses air minum dan sanitasi layak.
Adapun dalam program ini, tidak hanya Kementerian PUPR yang bekerja, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri.
Terakhir, pemerintah bertujuan untuk mengarusutamakan program penyediaan ases air minum dan sanitasi melalui partisipasi aktif masyarakat.