Polemik Freeport telah merugikan rakyat Papua | PT Rifan Financindo Berjangka
Setelah di demo oleh puluhan karyawan PT Freeport Indonesia pada Selasa (7/3) kemarin, Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya bergerak cepat mengatur strategi untuk menyelesaikan polemik dari perusahaan asal Amerika Serikat ini.
Untuk itu, pada Rabu (8/3) Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung.
"Adalah namanya kita sebagai mantan, saya kan orang yang pernah menyelesaikan masalah Freeport, masalah Newmont ya tentu kota sharing terhadap pengalaman yang pernah ada," katanya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Chairul yang pernah menjabat sebagai Plt Menteri ESDM pada September-Oktober 2014 mengatakan, pertemuan ini guna membahas berbagai masalah, salah satunya mengenai PT Freeport Indonesia.
Seperti diketahui, puluhan karyawan Freeport menuntut pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menemukan kesepakatan agar perusahaan kembali beroperasi. Sebab, polemik yang terjadi antara pemerintah dan Freeport ini telah merugikan rakyat Papua, khususnya karyawan Freeport.
Semenjak perusahaan berhenti beroperasi karena tak juga mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), puluhan karyawan PT Freeport Indonesia telah 'dirumahkan'.
Salah satu karyawan PT Freeport Natalia mengatakan jika PT Freeport Indonesia berhenti beroperasi maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah juga diminta tak memutuskan regulasi secara sepihak.
Kementerian ESDM Janji Tak Utamakan Kepentingan Freeport | PT Rifan Financindo Berjangka
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji di akhir pertemuan dengan delegasi dua suku tersebut menjanjikan penyelesaian yang terbaik dalam perkara Freeport saat ini. Teguh mengatakan, Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah mengingatkan bahwa yang harus didahulukan yakni kepentingan Papua, bukan perusahaan.
Kementerian ESDM juga membawa hasil curhatan dua suku tersebut dalam pertemuan dengan pihak Freeport yang berlangsung usai pertemuan dengan dua suku tersebut. Teguh mengatakan semua masukan menjadi acuan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menemui dua suku di Mimikia Papua yakni Amungme dan Kamoro yang merasa terdampak dari aktivitas PT Freeport Indonesia (PTFI) selama 50 tahun.
"Pemerintah sedang mengadakan pembicaraan dengan Freeport. Kami tidak melihat kepentingan Freeport, tapi kepentingan Papua secara keseluruhan," kata Teguh di kantor ESDM, Jakarta Pusat, Rabu 8 Maret 2017.
Persoalan Freeport, kata Hadi, menjadi momentum perbaikan secara keseluruhan bukan hanya terkait perubahan KK menjadi IUPK serta divestasi saham, namun juga bagaimana masyarakat sekitarnya bisa mendapatkan manfaat dan kesejahteraan dari pengelolaan tambang Freeport.
"Bagaimana masyarakat Amungme dan Kamoro sebagai pewarus sah bisa terlibat dan jadi pihak yang diuntungkan dan memperoleh manfaat dari apa yang diusahakan di sana. Kita akan usahakan ini jadi momentum penyelesaian yang sifatnya menyeluruh. Masyarakat tidak akan diposisikan jadi penonton saja, apalagi jadi korban," pungkas dia.
"Ini jadi bekal. Kami akan berbicara lagi dengan Freeport. Semuanya akan kami bawa dan sampaikan," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama Staf Khusus Menteri ESDM bidang Komunikasi Hadi M Djuraid menambahkan, sebagai saudara sesama bangsa persoalan yang menimpa kedua suku ini juga menjadi kepedulian pemerintah.
Kebijakan PHK Massal Freeport 'Dihujani' Penolakan | PT Rifan Financindo Berjangka
Tokoh masyarakat Amungme Yosep Yopi Kilangin mengkritik kebijakan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya karena merumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawannya semenjak mengalami krisis akibat kebuntuan negosiasi dengan pemerintah pada awal Februari.
Yopi, putra kandung almarhum Mozes Kilangin, salah satu tokoh penandatangan dokumen "January Agreement 1974" itu menilai kebijakan Freeport dan perusahaan subkontraktornya yang melakukan PHK massal karyawan menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki perencanaan yang matang dalam hal penataan karyawannya.
Saya kira kebijakan PHK ribuan karyawan itu tidak masuk akal. Ini jelas pelanggaran Hak Azasi Manusia. Masa Freeport sudah keruk keuntungan selama hampir 50 tahun, tapi menangani masalah begini saja dia tidak sanggup sehingga dia harus melakukan PHK besar-besaran karyawan," kata Yopi Kilangin di Timika, Rabu.
Yopi secara khusus menyinggung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 sebagai pemicu atau "bencana kemanusiaan" bagi ribuan orang yang kini mengalami PHK dan sedang menunggu giliran akan di-PHK yang bekerja di area pertambangan PT Freeport di Mimika, Papua.
Akibat dari kebijakan PHK massal itu, demikian Yopi, ribuan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya tidak hanya kehilangan mata pencaharian guna menghidupi keluarga dan membayar angsuran kredit, bahkan ada karyawan yang sampai kehilangan nyawa akibat serangan jantung.
"Ya, saya terima laporan sudah ada dua orang meninggal begitu mereka menerima surat pemberitahuan PHK. Bagaimana nasib anak, isteri dan keluarga mereka. Saya menangis mendengar cerita itu. Bahkan sekarang masih ada ribuan orang lagi yang sedang menunggu antrean kapan mereka dipulangkan oleh pihak perusahaan," tutur Yopi, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 itu.
Menurut dia, seharusnya pemerintah Jakarta lebih bijaksana dalam menangani masalah Freeport karena berkaitan dengan hajat hidup ratusan ribu jiwa rakyat Indonesia baik yang bekerja sebagai karyawan maupun masyarakat lokal yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi kepada Freeport.
"Kalaupun pemerintah mau mengubah Kontrak Karya Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada masalah. Tapi harus tunggu dulu sampai masa waktu KK Freeport berakhir tahun 2021. Kan masih ada beberapa tahun lagi sampai KK Freeport itu berakhir, mengapa pemerintah tidak sabar," katanya.
Ia mengatakan tidak dapak dipungkiri keberlangsungan operasi pertambangan Freeport di Mimika menjadi jaminan bagi ratusan ribu masyarakat lokal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika dan RS Waa-Banti di Distrik Tembagapura.
Belum lagi ada sekian banyak pelaku usaha lokal yang terlibat dalam usaha bisnis yang berafiliasi dengan Freeport.
"Kalau pemerintah berani mengambil alih tanggung jawab itu semua dan ada keberpihakan terhadap masyarakat lokal, silahkan saja teruskan apa yang sekarang sedang dilakukan terhadap Freeport. Tapi kalau hanya sekedar janji, sebaiknya jangan menciptakan permasalahan baru," ujar Yopi Kilangin.
Ia mengatakan jika sampai krisis Freeport tersebut nanti dampaknya akan menimpa masyarakat lokal maka hal itu akan menuai masalah sosial yang lebih rumit dari kondisi sekarang.
Selain itu, kini terdapat hampir 1.000 pelajar dan mahasiswa asal tujuh suku yang menikmati beasiswa dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dengan dana yang digelontorkan Freeport.