Terbaru

Sri Mulyani: Jangan Pernah Biasa-biasa Saja kalau Republik Kita Ditertawakan...

Alumni LPDP memiliki tanggung jawab menjaga martabat negara di mata internasional | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta para alumnus penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi pejuang yang militan menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, negara sudah membiayai program beasiswa LPDP kepada sekitar 16.000 putra dan putri Indonesia yang terpilih.

Sebagai informasi, negara mengalokasikan rata-rata Rp 200 juta-Rp 300 juta per orang untuk penerima beasiswa LPDP program magister di dalam negeri. Adapun untuk program doktor mencapai Rp 700 juta-Rp 800 juta.

Sementara itu, untuk penerima beasiswa magister di luar negeri, dana alokasi mencapai Rp 1 miliar per orang. Adapun beasiswa doktor mencapai Rp 2 miliar per orang.

"Jangan pernah membiarkan republik dihina, jangan pernah membiarkan republik ini dikecilkan, jangan pernah biasa-biasa saja kalau republik kita ditertawakan, Anda harus merasa tersinggung," ujar Menkeu dalam acara penyambutan alumni LPDP di Jakarta, Senin (6/2/2017) malam.

Dana beasiswa itu bukan berasal dari utang, melainkan dari keringat rakyat melalui pembayaran pajak. Program beasiswa LPDP tidak hanya mencakup beasiswa magister dan doktor di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menuntut para alumnus penerima beasiswa LPDP untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara besar di dunia yang memiliki martabat dan harga diri yang layak untuk dijaga.

"Saya ingin titipkan beban ini, di puncak Andalah terjaga keberagamaan republik ini, di tangan Andalah muncul ide dan kreativitas republik ini. Jangan pernah minta, 'ah coba Indonesia harusnya begini begitu', jadikanlah Indonesia begini dan begitu," kata perempuan kelahiran Lampung, 54 tahun silam itu.

Oleh karena itu, alumni LPDP memiliki tanggung jawab menjaga martabat negara di mata internasional.

Setoran Pajak Masih Jadi Kekhawatiran Sri Mulyani di 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia di tahun 2017 adalah dukungan penerimaan dari sisi perpajakan. 

"Tantangan utama dari sisi revenue adalah tax base kita yang relatif sangat terbatas. Baik dari jumlah pembayar pajak efektif di Indonesia, kalau kita lihat hanya 62% dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak dengan SPT maupun dari sisi jumlah pelaku wajib pajak yang betul contribute dan segi sektoralnya," katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar 5,1%. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, penerimaan perpajakan harus dipastikan tercapai agar bisa disalurkan dalam belanja negara. Target perpajakan 2017 adalah Rp 1.499 triliun.

Pada periode 2016, perpajakan juga menjadi hal pertama yang dihitung ulang oleh Sri Mulyani. Setelah diketahui target yang ditetapkan tidak realistis, maka dalam hitungan hari, pemerintah langsung memangkas anggaran belanja negara agar defisit APBN bisa aman di akhir tahun.

"Policy pemerintah adalah memperbaiki seluruh iklim investasi agar sektor yang berpotensi baik bisa berkembang bahkan kalau perlu diberi pembiayaan. Misalnya pariwisata, apakah dari sisi transportasi, restoran, services sektor. Maka dia diberi support dalam bentuk pembangunan untuk akses sektor tourism," pungkasnya. 

Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan Indonesia sendiri banyak ditopang melalui sektor manufaktur. Namun tekanan pajak kepada sektor manufaktur dikhawatirkan dapat memberikan iklim investasi yang tak kondusif. Hal ini membuat pemerintah mendorong sektor lain untuk bisa ikut tumbuh di Indonesia. Bersamaan dengan itu, diharapkan dukungan pembiayaan kepada sektor lain yang belum tumbuh.

"Dari komposisi pajak, manufaktur yang terbesar. Tapi dari sisi produksi, belum ada keseimbangan antar sektoral dalam kontribusi negara. Ini pelajaran bagi kami, ekonomi harusnya base-nya besar dan tidak tergantung pada sedikit sektor," ujar Sri.