Program pemerintah menujukan menggeliatnya permintaan KPR subsidi | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pertumbuhan laba yang signifikan tersebut merupakan dampak dari program 1 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat Indonesia melalui Kredit Pemilikan Rakyat (KPR)
Tahun 2016, BTN berhasil menyalurkan kredit hubgga Rp164,4 triliun naik 18,34 persen dari tahun 2015 yang sebesar Rp138,95 triliun. Dari total tersebut, kredit di sektor perumahan tercatat menjadi penyokong utama kenaikan pinjaman di Bank BTN. Kredit yang memiliki porsi hingga 89,97 persen ini naik hingga 18,43 persen year on year (yoy) dari Rp124,92 triliun di akhir 2015 menjadi Rp147,97 triliun di tahun 2016.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) mencatatkan perolehan laba bersih tahun 2016 senilai Rp2,61 triliun, melejit 41,49 persen dari perolehan tahun 2015 yang sebesar Rp1,85 triliun.
"Artinya bahwa dengan program pemerintah telah menujukan menggeliatnya permintaan KPR subsidi. Laba kami juga didominasi oleh pendapatan bunga dan pendapatan non operasional," ujar Maryono dalam konferensi pers, di Menara BTN, Senin (13/2).
Pertumbuhan kredit tersebut juga mengerek nilai aset BTN hingga 24,66 persen dari Rp171,8 triliun menjadi Rp214,16 triliun akhir tahun lalu. Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), BTN mencatatkan peningkatan hingga 25,4 persen dari Rp127,74 triliun di 2015 menjadi Rp160,19 triliun.
"DPK meningkat hingga 25,4 persen didominasi oleh hampir semua produk-produk DPK khususnya adalah giro, yang meningkat 40,6 persen," jelas Maryono.
Tahun lalu, BTN memperoleh pendapatan bunga bersih yang naik 20,17 persen dari Rp6,86 triliun menjadi Rp8,25 triliun serta pendapatan operasional mencapai Rp3,35 triliun. Pendapatan operasional tersebut diperoleh BTN melalui upaya right off atau hapus buku atas aset yang bermasalah.
Di tengah tren kenaikan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) industri tahun lalu, BTN justru berhasil mencatatkan penurunan NPL melalui aksi restrukturisasi. NPL BTN berhasil ditekan turun menjadi 2,84 persen dari 3,42 persen di tahun 2015.
Khusus untuk tahun ini, Maryono melihat kinerja perseroan akan tetap berjalan mulus mengingat pemerintah telah meningkatkan target penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP). Dengan demikian perseroan mengejar target pertumbuhan kredit hingga dua digit.
"Tahun 2017 tetap dilanjutkan dengan tetap melakukan pembiayaan perumahaan dengan target kredit hingga 21-23 persen dan laba meningkat di atas 20 persen," ujarnya
Di sisi lain, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BTN membaik dari 16,97 persen di Desember 2015, menjadi 20,34 persen di Desember 2016. Peningkatan CAR tersebut disumbang revaluasi aset yang dilakukan oleh BTN pada April 2016 lalu.
Berpenghasilan Rp 2,6 Juta, Masyarakat Bisa Manfaatkan KPR Mikro | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Bank Tabungan Negara (BTN) berencana meluncurkan kredit pemilikan rumah (KPR) mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal. Menurut rencana, KPR mikro tersebut akan diluncurkan akhir Februari 2017.
program KPR mikro ini berbeda dengan program bantuan yang diberikan pemerintah kepada MBR yang telah berpenghasilan tetap. Dari sisi besaran bantuan, misalnya, program KPR mikro ini baru sekitar Rp 1 triliun – Rp 2 triliun
“Jadi ini dikhususkan kepada MBR yang punya penghasilan tidak tetap,” kata Dirut BTN Maryono usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (13/2/2017).
“Sedangkan, kalau yang MBR (penghasilan) tetap kan tadi Rp 9 triliun. Kalau yang non tetap ini mungkin tidak sampai,” ujarnya.
Saat ini, ia menambahkan, potensi tenaga kerja informal yang ada di Indonesia sekitar 6,3 juta. Pihaknya pun telah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kredit macet bila nantinya program tersebut telah digulirkan ke masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, MBR yang nantinya dapat memperoleh fasilitas KPR mikro yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp 1.200.000 hingga Rp 2.600.000.
“Nah, yang berpenghasilan tetap sampai Rp 2.600.000, itu yang akan disediakan KPR mikro ini,” ujar Basuki.
Menurut dia, para pekerja informal ini kurang tersentuh fasilitas pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) maupun subsidi bunga, yang diperuntukkan bagi MBR yang berpenghasilan tetap. Pasalnya, untuk dapat memperoleh bantuan tersebut, gaji mereka harus berada pada kisaran Rp 1.200.000 hingga Rp 4.000.000.