Sebagai wujud tindak lanjut program reformasi total koperasi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
"Saat ini secara nasional koperasi yang tidak aktif tercatat 212.000 unit,khusus di Provinsi Riau koperasi yang terdaftar 5.185 unit, namun yang aktif hanya 3150 unit," kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Dahrius Husin di Pekanbaru, Minggu (22/1/2017).
Pemerintah Provinsi Riau mengisyaratkan membubarkan koperasi yang tercatat sudah tidak aktif sebagai wujud tindak lanjut program reformasi total koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak dua tahun terakhir.
Kemudian juga disebabkan minimnya aset dimiliki koperasi, usaha yang hanya sekedarnya saja, koperasinya tidak berkembang, adanya pergantian pengurus serta sumber daya manusia yang tidak memadai. Oleh sebab itu, banyak koperasi yang telah dibubarkan dan akan ditutup guna mewujudkan koperasi yang berkualitas.
"Kami telah menyampaikan terkait pembubaran ini kepada koperasi yang ada di kabupaten maupun kota yang ada di Riau," ujarnya.
Ia mengatakan, koperasi tidak aktif itu disebabkan banyak faktor, di antaranya tidak melakukan rapat anggota tahunan (RAT) yang seharusnya dilakukan setahun sekali.
Kemudian juga disebabkan minimnya aset dimiliki koperasi, usaha yang hanya sekedarnya saja, koperasinya tidak berkembang, adanya pergantian pengurus serta sumber daya manusia yang tidak memadai. Oleh sebab itu, banyak koperasi yang telah dibubarkan dan akan ditutup guna mewujudkan koperasi yang berkualitas.
"Bagi mereka yang merasa koperasinya masih aktif, tetapi tercatat sebagai koperasi yang telah dibubarkan atau akan dibubarkan dapat mengajukan pengaduan secara online ke website kepada Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, dan pengaduan ini diberi waktu selama enam bulan terhitung sejak Oktober 2016 lalu," paparnya.
Ia mengatakan koperasi yang tidak aktif bertahun-tahun dicatat sebagai koperasi yang telah dibubarkan. Namun, lanjutnya koperasi yang masih bisa diperbaiki akan dilakukan rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi.
Pemprov Beri 1,9 miliar untuk Revitalisasi Pasar | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
“Alhamdulillah, kami dapat dana tunjangan perbantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hartono kepada Bulungan post, Sabtu (21/1).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1,9 miliar.
Dia mengatakan, anggaran tersebut tidak hanya Provinsi Kaltara.
Anggaran yang bersumber dari APBN itu untuk revitalisasi pasar rakyat di Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan dan di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
“Sebenarnya anggaran yang kami usulkan itu Rp 2,4 miliar. Tetapi yang disetujui hanya sebesar Rp 1,9 miliar, yang dibagi di dua kabupaten. Masing-masing dapatkan Rp 950 juta,” ungkapnya.
Teknis pelaksanaan anggaran itu, imbuh Hartono, dari pemerintah kabupaten. “Mulai proses lelang, penyusunan pengelolaan anggaran hingga bendaharanya. Semuanya ada di kabupaten. Kami di provinsi sebatas monitoring dari pelaksanaan revitalisasi pasar itu,” ungkapnya.
Beberapa daerah juga mendapat dana yang sama sebesar Rp 950 juta untuk perbaikan pasar rakyat tradisional itu.
“Jadi nilai anggaran itu merata seluruh Indonesia,” katanya.
“Minimal pertumbuhan ekonomi di dua pasar berkembang pesat. Apalagi tadinya Desa Mangkupadi Kabupaten Bulungan dan Desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan ini tidak miliki pasar yang representatif,” jelasnya.
Dia meminta dua kabupaten penerima anggaran untuk melaksanakan revitalisasi pasar tersebut dengan baik.
Ini Cara Pemprov Kalimantan Utara agar Investor Tak Hengkang | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Medan
Kalimantan Utara salah satu provinsi yang banyak dilirik investor dengan rata-rata nilai investasi yang cukup tinggi.
Salah satu investor yang akan menanamkan modalnya ialah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Untuk merealisasikan rencana investasi tersebut, pemprov mengklaim telah berupaya agar investor tak hengkang ke daerah lain.
Perusahaan plat merah ini rencananya mendirikan pabrik pemurnian (smelter) alumina di Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Kepastian yang diberikan Pemprov Kalimantan Utara membuat PT Inalum kata Hasan saat ini akan bakal mulai mendirikan kantor cabang yang dekat dengan pusat pemerintahan di Tanjung Selor.
"Itu artinya mereka serius. Yang jelas apapun kami sudah sampaikan baiki itu mengenai rencana akan adanya Kawasan Industri, Pembangkit Listrik Tenaga Air, dan potensi energi lainnya, semua data kami sampaikan. Jadi mereka tidak ada alasan untuk hengkang," ujarnya.
PT Inalum saat ini masih terus melakukan penjajakan baik perihal ketersediaan lahan, program pemprov dalam kegiatan investasi, termasuk status pelayanan perizinan.
"Kami beritahu, bahwa pemprov sangat konsen mendukung investasi. Apalagi BUMN. Kami selalu siap memberikan kemudahan data dan informasi yang dibutuhkan," tutur Hasan Basri, Kepala Bagian Ekonomi Setprov Kalimantan Utara saat disua, Senin (9/1/2017) siang tadi.
Sebelumnya, Winardi Direktur Utama Alumina saat kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno di lokasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor bulan Oktober lalu menyatakan potensi kelistrikan Kalimantan Utara yang besar membuat perusahaan BUMN ini berencana menjadikan Kalimantan Utara sebagai basis produksi aluminium di Indonesia.
“Sumber energi murah. Di sini ada potensi PLTA,” tutur Winardi.
Berbeda dengan smelter PT Inalum di Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara yang saat ini hanya mampu produksi aluminium sebanyak 300 ribu ton per tahun.
Sesuai perencanaannya, PT Inalum menargetkan produksi aluminium dari smelter alumina di Kalimantan Utara nantinya mampu tembus 500 ribu sampai 700 ribu ron per tahun. Rencana mulai beroperasinya smelter berkisar tahun 2023 mendatang.
Mendirikan smelter di Kalimantan Utara akan menghabiskan biaya sebanyak 3,5 miliar USD andai PT Inalum sendiri yang mendirikan PLTA. Berhubung ada investasi kelistrikan 9.000 Mega Watt oleh PT Kayan Hidro Energi, Inalum bisa menekan hingga 700 juta USD. Praktis nilai investasi mencapai 2,8 miliar USD.
Diharapkan Winardi proyek PLTA Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan bisa diakselerasi oleh investor yang menanamkan modalnya di bidang kelistrikan itu, dibantu pula upaya percepatan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Produksi satu ton alumina diperkirakan akan menghabiskan daya listrik 12.700 KwH. “Nanti listriknya kami beli,” sebutnya.
Selain PT Inalum dan PT Kayan Hidro Energi, investor lain yang melirik Kalimantan Utara diantara ialah PT Hyundai.ltd.co, China Harbour dan PT China Road and Bridge Corporation (CRBC) yang notabene BUMN Tiongkok, termasuk PT Pertamina Hulu Energi.
Sedang progres pembangunan PLTA tutur Hasan Basri, hanya menunggu terjalinnya kesepakatan relokasi dan ganti rugi bagi warga yang bermukim di area pendirian bendungan PLTA Sungai Kayan. "Perizinannya sudah tuntas semua. Hanya tinggal pembebasan lahan dan relokasi warga. Tetapi itu dikoordinir oleh Pemkab Bulungan," ujarnya.