Izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia akan habis pada 11 Januari | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, inti dari adanya relaksasi ekspor mineral mentah ini agar tak mengulangi permasalahan yang sama seperti sebelum-sebelumnya.
"Mudah-mudahan ada jalan tengah yang terbaik, besok pagi (hari ini) akan dilaporkan ke Presiden, setelah itu ada rapat terbatas,” ungkap Luhut, Senin (9/1) kemarin.
Pemerintah akan mengambil kebijakan final relaksasi ekspor mineral mentah dan kewajiban pembangunan smelter bahan galian tambang di kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. RI 1 dijadwalkan bakal menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait untuk mengambil keputusan atas isu tersebut pada pukul 15.00 WIB nanti.
Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah berkali-kali memperpanjang izin ekspor konsentratnya dan selalu disetujui oleh pemerintah. Untuk bulan ini, izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia akan habis pada 11 Januari mendatang.
Dalam kajian relaksasi ekspor mineral ini juga dibahas mengenai perusahaan tambang yang memiliki izin KK perlu mengubah izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk bisa melakukan ekspor. Dua perusahaan yang masih menggunakan izin KK tersebut diantaranya Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
"Kita ini menerima masalah lalu yang menurut saya kita kebanyakan melanggar Undang-Undang (UU). Tapi sudah kejadian mau diapain, tapi kami cari solusi, tapi dia juga jangan atur kita. Kalau ini jadi, Freeport Indonesia harus menyesuaikan, jangan iya saja tapi tidak bangun smelter," papar Luhut.
Seperti diketahui, PT Freeport Indonesia yang masih mendapatkan izin melakukan ekspor konsentrat meski belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, Freeport belum merealisasikan pembangunan smelter-nya, sehingga hasil produksi smelter dan ekspor konsentrat nya tidak seimbang. Padahal, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi demi memberikan nilai tambah terhadap hasil tambang dalam negeri.
"Freeport kan punya smelter di Gresik tapi kapasitasnya kecil, karena kapasitas kecil diharapkan ekspansi. Kami juga membahas komitmen Freeport tentang itu," ungkap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, secara terpisah.
Hari Ini Jokowi akan Putuskan Kebijakan Relaksasi Ekspor Mineral Mentah | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah akan diserahkan kepada Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas pada hari ini, Selasa (10/1).
Jika tidak ada revisi mengenai kebijakan tersebut, maka perusahaan tambang tidak diperkenankan untuk melakukan ekspor mineral mentah. "Besok (hari ini, Red) ada ratas. Intinya kami cari solusi. Mudah-mudahan besok akan dilaporkan ke Presiden," katanya di Jakarta, Senin (9/1) sore.
Luhut menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, izin perusahaan tambang diperbolehkan melakukan ekspor mineral mentah akan berakhir 11 Januari 2017 dengan harapan bisa segera membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Menurut Luhut, tanpa bermaksud menyalahkan pihak mana pun, banyak pelanggaran yang terjadi dalam keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah tersebut. "Kami tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima masalah lalu yang menurut saya, kita banyak melanggar UU Minerba. Tapi sudah kejadian, mau diapain? Kita cari solusi, jalan tengah," ujarnya.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai relaksasi tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu.
"Kami cari solusi terbaik. Kami tau mana yang terbaik dari pilihan yang sulit. Tapi yang jelas, kalau aturannya jadi, Freeport juga harus comply (taat) dengan aturan yang kami buat jangan seperti yang lalu, bilang ya tapi tidak juga bangun smelter," katanya.
Relaksasi ekpor konsentrat (mineral olahan yang belum pemurnian) milik Freeport, diakui Luhut, kerap jadi sorotan karena telah enam kali diperpanjang. Ia mengatakan pemerintah akan berupaya untuk memilih keputusan terbaik.
Ekspor Mineral Mentah, Luhut Bakal Ngadu ke Presiden | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman hari ini, Senin 8 Januari 2017.
"Intinya, besok ada ratas (rapat terbatas) dengan Presiden. Intinya kita cari solusi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima bahwa masalah lalu yang menurut saya, kita (pemerintah) banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain. Kita cari solusi," kata Luhut di kantornya, Senin 9 Januari 2017.
Pertemuan empat menteri itu membahas aturan relaksasi ekspor mineral mentah yang akan habis pada 11 Januari 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 . Jika aturan tersebut tidak segera direvisi maka ekspor mineral itu akan dihentikan pada tanggal tersebut.
Luhut enggan memberikan kisi-kisi lebih jauh terkait aturan yang akan direvisi tersebut. Intinya, lanjut Luhut, pemerintah tidak ingin diatur oleh perusahaan-perusahaan tambang tersebut. "Tapi dia (perusahaan tambang) jangan ngatur kita. Mudah-mudahan besok ada jalan tengah yang terbaik. Besok pagi akan dilaporkan (hasilnya) ke presiden," ujar Luhut.
"Kita enggak mau nyalah-nyalahin. Misal seperti UU Minerba 2009, memang sudah tidak jelas dari awal. Dari zaman kodok dulu sudah melanggar UU. Tapi jangan marah-marah, Tolong simak baik-baik. Kita ingin cari solusi. kami (pemerintah) juga punya tanggung jawab, atau moral obligation kepada anak cucu kami," kata dia
Luhut mengatakan, spirit dari pemerintah adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik ke depannya. Ia meminta kepada masyarakat agar hal itu dipercayakan kepada pemerintah.
Untuk diketahui, pembangunan smelter merupakan salah satu syarat bagi Freeport untuk melakukan ekspor mineral mentah. "Jadi memang kita nyari solusi yang terbaik buat negeri dan buat semua pihak. Kita tau kira-kira mana yang terbaik diantara pilihan paling sulit. Kalau ini jadi, freeport harus comply dengan peraturan yang dibuat. Karena selama ini kan, (Freeport) iya aja tapi enggak bangun smelter," kata Luhut.
Mengenai nasib Freeport yang akan berakhir izien ekspor mineral mentahnya, Luhut mengatakan akan mencarikan solusi yang terbaik. Jika selama ini Freeport selalu berkelit untuk membangun smelter, kali ini pemerintah menyiapkan sanksi yang tegas.