Pemerintah Indonesia menunggu kebijakan ekonomi Presiden Trump | PT Rifan Financindo Berjangka
Menurut Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, jika kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan Trump sesuai dengan janji kampanyenya seperti pemangkasan pajak, ditambah kenaikan suku bunga The Fed, maka itu akan menguatkan nilai tukar dolar.
"Kalau fiskalnya ekpansif kemudian direspon oleh The Fed maka ini resep untuk penguatan dollar," kata Juda Agung, dalam diskusi Economic Outlook, di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat yang baru, Donald Trump, ditunggu-tunggu pemerintah Indonesia. Beberapa peluang dan tantangan ekonomi yang ada pada tahun ini muncul dari kebijakan Donald Trump.
Ia mengatakan, harga komoditas seperti batubara dari kuartal III hingga akhir tahun lalu mengalami kenaikan 30%. Kenaikan itu terjadi karena China mengurangi produksi batu baranya, tetapi ia mempertanyakan apakah ini sebagai suatu hal yang suistainable atau tidak.
"Kuartal III sampai akhir tahun lalu saja batubara naiknya hampir 30% jadi ini seebuah peluang, apakah harga ini sustainable? Ada yang mengatakan ini karena penurunan produksi batu bara dari China yang kemudian China impor dan harga naik, China dari sisi rebalancaing ekonomi, yang dia mau mengarah ke domestik ekonominya kelihatannya kembali kepada investasi ekspor sehingga membutuhkan natural resources yang diimpor dari luar negeri," imbuhnya.
Jika dolar menguat, nantinya mata uang lain seperti rupiah diperkirakan melemah. Namun, ada kabar baiknya bagi Indonesia, yaitu harga-harga komoditas ekspor akan membaik.
"Good newsnya adalah bahwa harga-harga komoditas khususnya ekspor kita mengalami kenaikan yang luar biasa," ujar Juda.
"Di sektor investasi, ada korelasi yang kuat di harga komoditas. Investasinya yang baik, walaupun volume ekspsor yang sama, sektor itu ada peluang, jadi dari segi ekspor baik, konsumsi baik, investasi baik," ujarnya.
Ia menyebut jika harga komoditas meningkat, maka akan memperbaiki sektor investasi. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan naik sehingga menjadi peluang Indonesia di tahun ini.
Bea Cukai Gandeng LPEI Dorong Peningkatan Ekspor Industri Kecil | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam rangka menyukseskan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kemarin (30/01) secara resmi diluncurkan di Desa Tumang, Boyolali Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar LPEI turut membantu sektor usaha kecil dan menengah.
"Fasilitas KITE IKM akan disinergikan dengan fasilitas pembiayaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk modal usaha dan pembiayaan untuk ekspor kepada IKM yang diberikan oleh LPEI," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Bea Cukai memberikan fasilitas insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor bagi para pelaku IKM untuk mengimpor bahan baku dan mesin yang digunakan dalam proses produksi dan penyederhanaan prosedur impor, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus.
LPEI membantu IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. LPEI juga memberikan dukungan kepada IKM melalui jasa konsultasi, salah satunya dalam bentuk program Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang merupakan program berkelanjutan bagi rintisan eksportir baru dengan cara melatih dan mempersiapkan pelaku IKM untuk menjadi eksportir baru melalui pelatihan, pameran dan bimbingan.
“Ini merupakan langkah awal, ke depannya diharapkan akan semakin banyak IKM yang berorientasi ekspor dan bergabung dalam memanfaatkan fasilitas ini. Bea Cukai dan LPEI akan memberikan dukungan secara penuh dari segi kemudahan prosedur dan pembiayaan kredit,” ungkap Plt. Ketua Dewan Direktur LPEI Susiwijono.
Tercatat ada 5 IKM yang telah mendapatkan fasilitas kuota KITE IKM dan pembiayaan kredit dari LPEI di antaranya adalah UD Daffi Art mendapatkan kuota Rp350 juta, kredit Rp1 miliar, CV Inducomp Dewata mendapatkan kuota Rp1 miliar, kredit Rp300 juta, CV Yudhistira mendapatkan kuota Rp 1 miliar, kredit Rp5 miliar, PT Banyan Internasional mendapatkan kuota Rp1 miliar, kredit Rp5 miliar, dan PT Bali Tangi kuota Rp1 miliar, kredit Rp2 miliar.
LPEI akan ikut menyukseskan fasilitas KITE IKM ini dengan memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultansi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, dan meningkatkan kemampuan pelaku IKM untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. Patut diketahui, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang di dalamnya terdapat IKM telah menyumbang 61,41% PDB Indonesia, dan telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 97%.
Bank Indonesia Nantikan Kebijakan Fiskal Donald Trump | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung mengatakan, tantangan perekonomian dalam negeri masih dari global, dimana terjadi peningkatan ketidakpastian setelah terpilihnya Trump menjadi Presiden AS.
"Tantangan global terkait kebijakan ekonomi Trump, apakah kebijakan yang dikampanyekan akan dilakukannya atau tidak? Kami menunggu kebijakan fiskal dan perdagangan," tutur Juda di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Bank Indonesia saat ini masih mencermati setiap kebijakan yang akan diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama terkait fiskal atau perpajakan.
Terkait fiskal, Trump dalam kampanyenya akan memangkas pajak pribadi dari tujuh golongan dengan tarif antara 10 persen hingga 40 persen menjadi tiga golongan berkirsar 12 persen sampai 33 persen.
"Ini ada risiko yang cukup besar, kebijakan yang agresif ini merupakan sebuah resep penguatan dolar AS," tutur Juda.
Kemudian untuk pajak korporasi, Trump akan memangkasnya dari sebelumnya 35 persen menjadi 15 persen guna mendorong menahan dana-dana perusahaan AS bertahan di negeri Paman Sam.
"Ini berita baiknya, ini peluang tapi apakah ini berlangsung lama atau tidak, atau ini naik hanya karena penurunan produksi batubara di China," papar Juda.
Sementara sisi positif dari Trump, kata Juda, yaitu mampu mendongkrak harga komoditas seperti batubara yang telah naik 50 persen dari awal kuartal III 2016 hingga akhir tahun kemarin.