Pemerintah akan mendorong BUMN masuk ke BEI | PT Rifan Financindo Berjangka
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla bilang, perusahaan BUMN yang mau go public tidak semudah perusahaan swasta sebab ada prosedur yang harus dilewati dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemerintah akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, untuk melakukan initial public offering (IPO), perusahaan pelat merah tidak semudah perusahaan swasta.
"Kalau aset BUMN yang dilepas lebih dari Rp 100 miliar itu harus melalui proses persetujuan di DPR dulu. Jadi ada proses seperti itu yang harus dilewati," ujar JK dalam sambutan pembukaan pasar saham 2017, di BEI, Selasa (3/1).
Manfaat perusahaan BUMN melepas sahamnya ke publik, lanjut JK, tentunya akan mendapatkan dana segar dan juga tentunya akan lebih transparan. Kemudian, masyarakat bisa mengontrol BUMN jika ada kesalahan. "Kita akan dorong BUMN untuk IPO agar mendapatkan modal jangka panjang," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong anak usaha dan cucu usaha BUMN untuk ikut IPO. Sebab potensinya masih sangat banyak, dari 160 BUMN yang ada baru 21 BUMN yang sudah IPO. Dengan angka itu menunjukan bahwa kesempatanya masih terbuka lebar.
OJK Sebut Kemungkinan 5 Anak Usaha BUMN "Go Public" Tahun Ini | PT Rifan Financindo Berjangka
Sebelumnya, OJK pada 2016 telah melakukan edukasi kepada anak-anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai prosedur initial public offering (IPO) dan manfaat melantai di bursa efek Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kemungkinan lima anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan "go public" pada tahun ini.
Dalam pembukaan perdagangan hari ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap semakin banyak anak usaha BUMN yang mau masuk ke pasar modal.
"Kita dorong dengan dua alasan. Pertama, mendapatkan modal jangka panjang yang lebih baik. Kedua, transparansi. Kalau masuk bursa dia lebih transparan dan masyarakat juga dapat mengevaluasi atau mengoreksi," kata Kalla.
Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menyampaikan, respons mereka positif.
Namun ia menambahkan, kepastian kelima anak BUMN tersebut menjadi emiten baru tahun ini tergantung pembahasan di internal perusahaan dan Kementerian BUMN.
"Kalau saya dengar dari salah satu deputi di Kementerian BUMN, tahun 2017 ini mereka mencoba memasukkan lima anak BUMN," kata Nurhaida ditemui usai pembukaan perdagangan bursa 2017, di Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Dia bilang, apabila separuhnya saja sudah bisa masuk ke bursa tahun ini, itu sudah prestasi yang sangat baik. Menurut Nurhaida, sebetulnya mendorong anak BUMN melantai di bursa relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan BUMN.
"Kalau perusahaan BUMN mau go public harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tetapi, kalau anak BUMN atau cucu BUMN, mereka tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sehingga itu lebih mudah," ucap Nurhaida.
Nurhaida mengatakan, OJK telah bertemu dengan 12 anak BUMN dan Kementerian BUMN untuk mendorong mereka masuk ke pasar modal.
Prosedur untuk IPO juga terus dipermudah. Tetapi, yang masih perlu dibenahi adalah kemudahan saat mereka sudah menjadi emiten bursa.
"Ada beberapa isu yang menjadi perhatian otoritas yang disampaikan oleh emiten yang sudah di dalam atau calon emiten. Mereka merasa berat dengan kewajiban setelah menjadi emiten," sambung Nurhaida.
Terhambat Izin, Pemerintah Dorong Anak Usaha BUMN IPO pada 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) karena dua alasan. Pertama, tentu mendapatkan modal jangka panjang yang lebih baik. Kedua, soal transparansi.
“Kalau masuk bursa berarti perusahaan akan lebih transparan sehingga masyarakat bisa mengevaluasi dan mengoreksi bila ada yang terjadi dalam BUMN,”ujarnya dalam pidato usai pembukaan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/1/2017).
Pemerintah berkomitmen mendorong lebih banyak perusahaan milik negara, terutama anak dan cucu usaha untuk melantai di bursa efek pada 2017, demi mendorong perkembangan pasar modal nasional.
Sampai saat ini, tercatat hanya 21 BUMN yang terdaftar dalam papan bursa dari 150 lebih korporasi yang dimiliki negara. Menurut Kalla, data itu menunjukkan masih terdapat banyak potensi dari BUMN untuk bergabung menjadi perusahaan terbuka.
Terkait penentuan korporasi yang layak IPO, dia mengaku menyerahkan kebijakan kepada Menteri Negara BUMN Rini Soemarno untuk menentukan perusahaan pelat merah mana saja yang siap menjual saham ke publik pada tahun Ayam Api ini.
Sampai saat ini, tercatat hanya 21 BUMN yang terdaftar dalam papan bursa dari 150 lebih korporasi yang dimiliki negara. Menurut Kalla, data itu menunjukkan masih terdapat banyak potensi dari BUMN untuk bergabung menjadi perusahaan terbuka.
Dalam pemberitaan sebelumnya, setidaknya delapan anak BUMN konstruksi yang bergerak di berbagai sektor bakal melakukan IPO dengan target dana sekitar Rp17,4 triliun pada 2017.
Kendati demikian, pelaksanaan IPO BUMN tak semudah proses yang dilakukan perusahaan swasta. Pasalnya, terdapat aturan bahwa pemerintah harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tentu membutuhkan waktu tak singkat.
“Go public butuh persetujuan DPO, maklumlah itu butuh waktu dan soal fleksibilitas. Ke depan, bukan hanya BUMN tapi juga anak dan cucu usaha karena lebih mudah prosesnya,”katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, anak usaha itu antara lain PT Wijaya Karya Realty dan PT Wijaya Karya Gedung milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT PP Peralatan, PT PP Pracetak dan PT PP Energi (anak usaha PT PP (Persero) Tbk.), PT Adhi Persada Gedung (milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk.) dan PT HK Realtindo (milik PT Hutama Karya (Persero).
Kementerian BUMN tidak mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2017. Sebagai ganti dari upaya mendapatkan dana tambahan itu, BUMN akan melakukan aksi korporasi seperti IPO anak usaha dan penerbitan obligasi pada 2017.
Apabila rencana tersebut terealisasi, maka jumlah itu akan mencapai rekor baru, karena dalam kurun 2014-2016 rerata hanya ada satu entitas yang go public setiap tahun. Namun, dari pengalaman tahun sebelumnya, pemerintah seringkali membatalkan rencana.