Komponen harga yang bergejolak jadi fokus pengendalian | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru
Gubernur BI Agus Martowardojo menjabarkan, harga pangan bergejolak (volatile food) akan ditekan hingga berada di kisaran 4-5 persen. Pada tahun lalu, volatile food tercatat berkontribusi 5,92 persen terhadap inflasi sepanjang tahun 2016 lalu.
“Kalau bisa dijaga segitu, kalau ada penyesuaian BBM (bahan bakar minyak) akan tetap buat target inflasi 2017 terjaga,” kata Agus dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017
Bank Indonesia bersama pemerintah akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga laju inflasi 2017. Hal ini dilakukan, agar kisaran sasaran inflasi pada tahun 2018 mampu berada di level 3,5 plus minus satu persen.
Lalu, penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran pemerintah daerah dalam stabilisasi harga, sampai dengan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya konsumsi cabai dan bawang segar, dengan mendorong inovasi produk olahan.
“Penguatan kerja sama antar daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, dan memperbaiki pola tanam pangan,” ujarnya.
Berbagai langkah yang dilakukan untuk menekan volatile food di antaranya adalah penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Kemudian, membangun sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan.
Selain menekan volatile food, BI bersama pemerintah akan mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan administered prices (harga yang diatur pemerintah), seperti pengendalian tarif angkutan umum, dan sequencing kebijakan admnistered prices.
Otoritas moneter dan pemerintah pun akan memperkuat kelembagaan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi dan TPI Daerah melalui Peraturan Presiden menjadi Tim Pengendalian Inflasi Nasional, serta memperkuat koordinasi antar kelembagaan.
“Termasuk dengan rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai,” katanya.
Daftar Target Inflasi hingga 2021 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati sasaran inflasi 2019, 2020 dan 2021. Pada 2019, inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,5% sampai 4,5% atau 3,5% plus minus 1%.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, sasaran inflasi yang lebih rendah tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan prospek dan daya saing perekonomian.
"Penetapan sasaran inflasi tersebut juga bertujuan untuk terus mengarahkan ekspektasi inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil," kata dia di Gedung BI, Rabu (25/1/2017).
Sementara pada 2020 inflasi diharapkan 2% sampai 4% atau 3% plus minus 1% dan 2021 inflasi berada di kisaran 3% plus minus 1%. Target inflasi tersebut memang lebih rendah dibandingkan tahun ini yang dipatok 4% plus minus 1%.
"Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, terutama dalam hal penentuan besaran dan timing kebijakan energi, pengendalian dampak lanjutan (second round effect), dan penguatan kebijakan pangan untuk menekan inflasi Volatile Food menjadi di kisaran 4%-5%," tukasnya.
Menurutnya, BI dan pemerintah akan terus berkoordinasi dalam menjaga inflasi. terlebih sudah ada enam langkah yang ditetapkan dalam menjaga inflasi tahun ini dalam pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).
Enam Langkah Strategis Pemerintah dan BI Jaga Inflasi 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Pekanbaru
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, ke depan, pengendalian inflasi di 2017 menghadapi beberapa tantangan, baik berasal dari eksternal maupun domestik, yang perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini. Tantangan dari eksternal terutama terkait dengan kenaikan harga komoditas global.
"Sementara tantangan domestik berasal dari kelanjutan kebijakan reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran yaitu berupa penyesuaian harga untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA, dan penyesuaian harga jual BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan kenaikan harga minyak dunia," katanya di Gedung BI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati enam langkah strategis untuk menjaga inflasi 2017, agar tetap berada dalam kisaran 4%±1%. Kesepakatan atas langkah strategis dan penetapan sasaran inflasi ke depan sejalan dengan upaya membawa inflasi tetap rendah dan stabil.
Pertama, pemerintah dan BI akan menekan laju inflasi volatile food melalui penguatan infrastruktur logistik pangan, khususnya pergudangan untuk penyimpanan komoditas. Membangun sistem data lalu lintas barang khususnya komoditas pangan, serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam stabilitas harga.
"Kami juga akan melakukan penguatan kerja sama daerah, mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat khususnya untuk cabai dan bawang, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan memperbaiki pola tanam pangan," imbuh dia.
Meskipun demikian, kata dia, kebijakan reformasi tersebut perlu didukung untuk mewujudkan aspek pemerataan dan menciptakan keuangan negara yang lebih sehat. Oleh karena itu, pemerintah dan BI pun telah sepakat menetapkan enam langkah strategis untuk mengendalikan inflasi di tahun ini.
Kedua, pihaknya akan mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, BI dan pemerintah akan melakukan sekuensi kebijakan administred price termasuk implementasi konvesrsi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai.
"Kita ketahui bahwa Presiden Jokowi dua tahun terakhir senantiasa ikut memimpin Rakornas TPID. Kita harapkan Juli akan tetap dipimpin Presiden," tegas dia.
"Keempat, kami akan memperkuat kelembagaan Tim Pengendali Inflasi, dan Kelompok Kerja Nasional TPID melalui Perpres Tim Pengendalian Inflasi Nasional," tuturnya.
Kelima, memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyelenggarakan Rakornas VIII TPID tahun 2017 pada Juli 2017. Keenam, memperkuat bauran kebijakan BI dengan memastikan tetap terjaganya stabilitas makro ekonomi.