Kementerian ESDM menyiapkan posko pengaduan pencabutan subsidi listrik | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Subsidi listrik untuk 18,7 juta pelanggan 900 VA yang tergolong rumah tangga mampu dicabut tahun ini. Hanya 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 VA saja yang dinilai miskin dan layak menerima subsidi.
Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat miskin yang ikut menjadi korban pencabutan subsidi listrik. Agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, tidak ada orang miskin yang jadi korban, Kementerian ESDM menyiapkan posko pengaduan sejak 1 Januari 2017.
Subsidi listrik lebih efektif disalurkan terpisah | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, berdasarkan evaluasi PLN, selama ini subsidi listrik banyak yang tidak tepat sasaran. Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan subsidi hanya sekitar 15,7 juta keluarga sasaran.
Wacana pemerintah untuk menggabungkan penyaluran subsidi listrik dengan program keluarga harapan (PKH) sepertinya harus dikaji lebih mendalam. Pasalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menilai penyaluran subsidi listrik akan lebih efektif bila diberikan dengan kartu tersendiri dan dipantau oleh PLN.
Nah, dengan penyaluran subsidi listrik lewat kartu tersendiri, Sofyan yakin subsidi listrik akan lebih tepat sasaran. Sebab, PLN bisa memantau dari data pelanggan. "Di dalam data, ada nomor KTP, didatangi setiap bulan, kami ambil rekening listriknya. Jadi tak mungkin salah," ujarnya.
Tapi kini, jumlah penerima subsidi listrik mencapai 45 juta keluarga. "Kalau 46 juta itu artinya 190 juta jiwa, apa iya 80% rakyat Indonesia harus disubsidi listriknya?" kata Sofyan, akhir pekan lalu.
Sekretaris TNP2K Bambang Widiyanto menyatakan, agar subsidi lebih tepat sasaran, kini pemerintah tengah menyisir rumah tangga yang berhak menerima subsidi listrik. Caranya, TNP2K akan mengambil 40% masyarakat yang termiskin. "Kalau tidak masuk dalam daftar 40% termiskin, tidak boleh menerima subsidi listrik," katanya.
Presiden Joko Widodo bilang, berdasarkan evaluasi pemerintah banyak penerima subsidi listrik golongan pelanggan 900 VA yang justru berasal dari keluarga mampu dan tidak berhak menerima subsidi. "Ini harus diperbaiki, supaya tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Catatan saja, pemerintah berencana menggabungkan penyaluran subsidi energi, yakni untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg), ke program keluarga harapan (PKH). Tujuannya agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Siapa Saja yang Layak Menikmati Subsidi Listrik? | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
PT PLN (Persero) pada Januari sampai Maret 2016 lalu telah melakukan verifikasi terhadap 4,1 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA yang dinilai layak subsidi.
Data yang dicek kebenarannya oleh PLN berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K menyusunnya berdasarkan data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Dari 40% masyarakat termiskin di Indonesia itu, diperoleh adanya 4,1 juta pelanggan listrik 900 VA.
Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar atau tidak, jangan sampai subsidi salah sasaran pada masyarakat yang sudah mampu.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, menegaskan bahwa hanya 40% masyarakat termiskin di Indonesia itu yang layak memperoleh subsidi listrik.
"Kriterianya diambil dari berbagai variabel, misalnya rumahnya dinding dan atapnya dari apa," ucap Sujatmiko.
"Penerima subsidi hanya rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin," kata Sujatmiko
Ada kriteria-kriteria yang dibuat TNP2K untuk menetapkan 40% penduduk termiskin diIndonesia. Misalnya penilaian soal kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.