Sri Mulyani melakukan evaluasi terhadap para Kepala Kanwil Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menegur Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak di setiap daerah, jika pelayanan pajak terhadap masyarakat peserta wajib pajak (WP) tidak dilakukan dengan baik.
Rencana peneguran tersebut bukan tanpa alasan. Pada Rabu malam, Sri Mulyani mengunjungi tempat pelayanan tax amnesty di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
"Nanti saya tegur, sekaligus ucapan selamat. Ucapan selamat, tetapi ada tapinya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (28/12/2016) malam.
Ternyata penyebab lamanya pelayanan di kantor Ditjen Pajak karena terjadi antrian yang cukup panjang, lantaran banyaknya wajib pajak yang datang dari berbagai penjuru di wilayah Jakarta dan sekitar.
Pada saat itu, Sri Mulyani mendapati peserta tax amnesty yang sudah datang sejak pukul 10.00 pagi, namun hingga malam hari tak kunjung mendapat pelayanan.
Berdasarkan hasil pantauan tersebut, Sri Mulyani berencana melakukan evaluasi terhadap para Kepala Kanwil Pajak. Jika benar pelayanannya buruk, dirinya berjanji akan langsung melakukan peneguran.
"Nanti kami evaluasi, kami sampaikan ke Kanwil. Tapi sekarang saya belum mau ganggu kepala Kanwil, karena fokus mereka mengejar target yang dijanjikan ke saya," terangnya.
Padahal di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga menyediakan tempat pendaftaran tax amnesty. Hal itu disinyalir lantaran pelayanan di KPP lain tidak sebaik di Gedung Pusat Ditjen Pajak.
Sekadar mengingatkan, dalam program tax amnesty ini, pemerintah menargetkan bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017.
Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.
Meski demikian, Sri Mulyani mengaku tak mempermasalahkan wajib pajak yang mendaftar tax amnesty tidak sesuai dengan wilayahnya. Menurutnya yang paling penting para wajib pajak bersedia ikut tax amnesty.
"Setiap wajib pajak bisa memiih lokasi yang nyaman. Kalau di Grogol pilih di sini karena di sana antriannya lebih banyak, buat kami enggak masalah. Mau bayar di Papua, Kalimantan, yang penting uang masuk," pungkasnya.
Panen Klien Tax Amnesty, Sri Mulyani Tagih Pajak Konsultan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Apalagi, selama program amnesti pajak pendapatan perusahaan konsultan kemungkinan meningkat karena semakin banyak yang menggunakan jasanya.
Sri Mulyani tidak mempermasalahkan kecenderungan wajib pajak (WP) meminta bantuan konsultan untuk menjadi kuasa dalam pelaporan dokumen persyaratan amnesti pajak.
"Jasa konsultan pajak juga harus bayar pajak dari penerimaan yang diterimanya. Saya sudah minta Pak Ken (Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi), banyak jasa konsultan yang Nomor Pokok Wajib Pajaknya harus diperiksa, mereka kan panen dari amnesti pajak ini. Tadi ada yang melaporkan 20-30 Surat Pernyataan Harta," tutur Sri Mulyani usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), tadi malam.
Menurutnya, penggunaan jasa konsultan pajak mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat Indonesia soal prosedur pajak. Hal itu dapat dimakluminya mengingat keterbatasan waktu WP dan tidak semua WP familiar dengan formulir pajak terkait serta cara penghitungan kewajibannya. Bahkan, WP di negara maju pun banyak menggunakan konsultan pajak.
Saat melakukan sidak tersebut, Sri Mulyani memang mendapati banyak perwakilan konsultan pajak yang bertugas sebagai kuasa WP dalam mengantarkan dokumen Surat Pernyataan Harta (SPH) amnesti pajak. Hal itu terkonfirmasi dari data DJP yang mencatat sebanyak 1.000 nomor antrean layanan telah diberikan kepada kuasa WP. Sementara, nomor antrean WP yang datang langsung tak sampai separuh dari nomor antrean kuasa WP.
“Ini menggambarkan bahwa masyarakat secara umum, awam, memang mereka tidak familiar dengan pajak. Saudara-saudara saya saja pada pusing sehingga mereka mending membayar konsultan pajak saja untuk menghitung pajaknya,” ujarnya.
"Kalau yang dilaporkan WP Badan jangan bantu WP menurunkan aset supaya jadi UMKM ya, kasihan negaranya dong kalau cuma bayar uang tebusan 0,5 persen [tarif tebusan UMKM]," canda Sri Mulyani kepada salah satu kuasa yang tengah dilayani oleh petugas pajak.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga meminta para konsultan pajak agar menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Jangan sampai membantu WP melakukan tindakan penghindaran pajak dengn mengecilkan kewajiban yang harus dibayarnya.
Pengemplang Pajak Siap-Siap Terima Konsekuensi | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan akan melakukan tindakan lebih tegas kepada asosiasi, kantor akuntan, dan pihak-pihak yang tidak membayar pajak. Hal itu sebagai konsekuensi bagi para pengemplang pajak.
Dengan berbatik dan celana panjang hitam, Sri Mulyani tiba pukul 19.25 WIB bersama Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto, dan beberapa direktur Ditjen Pajak.
Hal tersebut diungkapkannya seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) mengecek antrean amnesti pajak di lantai 2 Gedung Utama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, jika di akhir periode II amnesti pajak jumlah deklarasi harta, tebusan, dan repatriasi belum sesuai harapan, ia berjanji akan berkampanye lebih banyak lagi pada tahap terakhir.
"Kalau lewat dari periode II ini respons tidak cukup baik, kami akan melakukan secara lebih spesifik dengan memberikan nama kepada para asosiasi. Lalu kepada para akuntan pajak, terutama kantor akuntan, saya sudah meminta tim melihat kantor akuntan pajak yang tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak. Bukan hanya menegur, kalau perlu cabut saja izin akuntansinya," katanya tegas.
"Siang hari ini saya dengar di sini mencapai 1.000 antrean. Tentu saya berharap volumenya lebih besar lagi untuk sampai dua hari ke depan kami akan buka sampai hari Sabtu pukul 15.00. Tentu kami akan menghitung berapa potensial penerimaan dari amnesti pajak ini dan diharapkan semaksimal mungkin," ujar Sri Mulyani.
Pada laman amnesti pajak Ditjen Pajak mencatat realisasi uang tebusan amnesti pajak berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) mencapai Rp105 triliun atau sekitar 63,6 persen dari target Rp165 triliun.
"Kenaikan tebusan memang tidak akan sespektakuler yang pertama. Namun amnesti pajak ini akan membuka basis pajak," tukas Sri.
Menurut Menkeu, hal itu dilakukan untuk memberikan pesan dan juga mengingatkan adanya konsekuensi bagi para pengempalng pajak.
"Ini termasuk kepada perusahaan resmi, bila tertangkap SPT tidak benar, tidak punya NPWP tapi tetap beroperasi, kami akan lakukan tindakan-tindakan yang ada di dalam UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Apakah dia mendapatkan denda atau masuk dalam faktor kriminal pidana."