Kalla: Jangan Kembali ke Rezim Upah Rendah

Demi mengundang investasi masuk ke dalam negeri  | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

"Indonesia mengusulkan agar ASEAN tidak kembali ke zaman kuno bersaing upah rendah. Kita menyerukan buruh yang produktif dan upah yang layak. Karena itu, dibutuhkan konsultasi dengan negara-negara mengenai upah regional yang baik," ujar Kalla di Nusa Dua, Selasa (6/12/2016).

Hal itu diutarakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menjadi pembicara kunci dalam Asian and Pacific Regional Meeting (APRM) ke-16 di Nusa Dua, Bali, kemarin. Acara tersebut dihadiri sekitar 400 perwakilan 35 negara di Asia, Pasifik dan Arab.

Negara-negara ASEAN tidak kembali ke zaman rezim upah murah demi mengundang investasi masuk ke dalam negeri. Upah layak bagi kelompok buruh harus dipertahankan. Persaingan antarnegara harus diarahkan ke peningkatan kompetensi dan produktivitas buruh.

"Karena itu, harus dikonsultasikan bersama bagaimana menetapkan upah minimum yang layak. Yang paling bagus dan yang sesuai dengan keadaan negara," imbuhnya.

Menurut Kalla, tiap negara di Asia dan kawasan Pasifik umumnya memiliki standar upah yang berbeda. Hal itu tidak terlepas dari berbedanya keadaan masing-masing negara, baik dari sisi politik dan ekonomi.

"Artinya, meskipun inflasi, daya beli tidak berkurang. Dan ini dievaluasi terus," imbuhnya.

Dijelaskan Kalla, Indonesia telah memiliki patokan dalam menetapkan upah layak bagi buruh. Upah minimum buruh di Indonesia umumnya disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Menurut Kalla, standar upah tersebut sudah cukup baik dan adil.

Hal itu misalnya, bisa dilihat dari besarnya jumlah kelompok buruh yang dikategorikan sebagai kelas menengah di ketiga kawasan tersebut, yakni mencapai 50 persen dari populasi. Selain itu, angka kemiskinan juga menurun drastis. Pada 2006, kelompok masyarakat miskin mencapai sekitar 21 persen jumlah pekerja, sedangkan pada 2015 hanya 10 persen kelompok buruh yang dikategorikan sebagai warga miskin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) International Labour Organization (ILO), Guy Ryder, mengatakan, negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Arab telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

Wapres Harapkan Kesejahteraan yang Adil bagi Buruh dan Pengusaha | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan yang adil bagi warga negara, termasuk bagi para buruh.

Kalla mengatakan bahwa tripartit pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan kesejahteraan bersama secara adil.

Hal itu disampaikan oleh Wapres dalam sambutan pembukaan acara Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ke-16 di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/12/2016).

"Seperti Undang-Undang Dasar bahwa tujuan kita berbangsa adalah kemakmuran yang adil. Saya kira itu tujuan tripartit bagaimana meningkatkan kesejahteraan yang adil," kata dia.

Terkait dengan upah, kata Kalla, Indonesia seperti negara lain di mana upah buruh disesuaikan pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Rumusan ini dinilai sudah fair.

Menurut Kalla, selama ini ada kepentingan yang sama, tetapi selalu ada perbedaan pandang dan ini harus bisa diatasi dengan baik.

Kalla juga menyoroti tentang tantangan teknologi masa kini dan ia berharap ada kerja sama antara negara anggota ILO untuk menghadapi kemajuan teknologi tersebut.

Ia berharap pertemuan ini bisa melahirkan kesepakatan bersama yang menguntungkan bersama semua pihak.

Delegasi yang hadir di acara pertemuan Asia Pasifik ini berjumlah sekitar 400 orang, termasuk 20 menteri dari beberapa negara.

Agenda APRM ILO ini akan meliputi diskusi-diskusi mengenai penciptaan lapangan kerja, kebijakan ketenagakerjaan, standar-standar internasional, perusahaan multinasional, pengembangan keterampilan dan migrasi kerja.

Sebelum pembukaan oleh Jusuf Kalla, acara diawali dengan Panel Tingkat Tinggi bertajuk "Pertumbuhan Inklusif untuk Keadilan Sosial" yang dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja RI Muhamad Hanafi Dhakiri.

Pemerintah Minta Pengusaha Setop Beri Upah Murah kepada Pekerja | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat

Jusuf mengatakan, Indonesia sudah mengirim banyak sekali tenaga kerja ke negara lain. Namun agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pengupahan maka diperlukan standarisasi upah minimum regional. Diharapkan ada upaya antar negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan bersama yakni menyediakaan pekerjaan yang layak sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Jusuf menegaskan, Indonesia sendiri sudah menerapkan upah minimum setiap tahunnya dengan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pemerintah meminta seluruh pengusaha di Indonesia agar memberikan upah yang layak kepada pekerja dan buruh. “Kita harus hilangkan upah murah. Hal ini bisa dengan mendorong adanya standar upah minimum ditingkat regional ASEAN,” kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sesuai membuka acara Asian and Pacific Regional Meeting (APRM) ke -16 di Nusa Dua Bali, Selasa (6/12). Acara tersebut dihadiri oleh 400 perwakilan 35 negara di Asia, Pasifik dan Arab.

“Zaman buruh murah sudah lewat. Sekarang masuk ke produktivitas dan pekerjaan layak. Oleh karena itu maka secara regional ada upaya konsultasi untuk membuat upah minimum regional yang lebih baik sehingga tidak terjadi persaingan dalam pengupahan,” kata dia.

Ia mengatakan, yang perlu menjadi pembahasan adalah bagaimana mewujudkan pekerjaan yang layak dimana ada perbedaan kondisi ekonomi disetiap negara. Pekerjaan layak itu tentunya tidak hanya bagi pekerja didalam negeri namun juga kepada pekerja negara berkembang yang dikirim ke negara-negara maju.

Wapres menilai, upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah sudah menerapkan prinsip keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Upah minimum diterapkan pemerintah indonesia agar ada kepastian bagi pengusaha dan buruh. Sebab, jelas Jusuf, jika tidak ada kepastian akan muncul keraguan bagi invetasi sehingga lapangan pekerjaan akan berkurang.

“Katakanlah ada pabrik sepatu dari negara lain. Merknya disana dan di Indonesia sama namun upahnya beda. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu gagasan Wapres menarik. Kita juga sudah membicarakan hal itu secara bilateral kepada beberapa negara dan lakukan pendekatan agar ada ruang bagi negara ditingkat Asean untuk membicarakan soal ini,” katanya.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menjelaskan, gagasan Wapres tentang upaya standarisasi upah regional sangat menarik. Dia berharap standarisasi upah ini tidak hanya dilevel ASEAN melainkan juga di semua negara sehingga selisih atau kesenjangan upah antara satu negara dengan negara lain tidak merugikan pekerja.

Rifanfinancindo