2.500 desa belum teraliri listrik | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta PT PLN (Persero) untuk fokus menerangi 2.500 desa yang belum teraliri listrik hingga saat ini. Jonan dalam acara "Diskusi Akhir Tahun Ketenagalistrikan: Kinerja 2016 dan Outlook 2017" di Jakarta, Kamis (8/12), mengatakan, fokus mengalirkan listrik ke 2.500 desa itu juga sejalan dengan target rasio elektrifikasi yang ditetapkan pemerintah mencapai 97 persen pada 2019.
Mantan Menteri Perhubungan itu menuturkan keinginannya agar pemerataan elektrifikasi juga menjadi prioritas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggandeng pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) untuk membangun pembangkit listrik sesuai dengan pasokan energi yang bisa dimanfaatkan di sekitar usaha mereka. Misalnya, IPP yang punya tambang batubara bisa membangun pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang.
"Kita ini ada 2.500 desa yang kira-kira listriknya belum masuk sama sekali. PLN bilang ada 10.000 desa yang listriknya ala kadarnya. Nah saya bilang fokus di 2.500 desa yang tidak dapat aliran listrik sama sekali," katanya.
"Jadi diajukan atas dasar pasokan energi yang 'reasonable'," katanya. Kementerian ESDM sesuai rencana strategis 2015-2019 menargetkan rasio elektrifikasi pada 2017 mencapai 92,75 persen. Ada pun hingga September 2016, rasio elektrifikasi nasional mencapai 89,86 persen dari target total 90,15 persen.
Wilayah pesisir seperti Maluku atau Maluku Utara, menurut Jonan, bisa memanfaatkan pasokan gas, terutama jika nanti Blok Masela sudah bisa dikembangkan. Ada pun wilayah daratan yang letaknya lebih jauh bisa mikro hidro, solar panel atau lainnya karena dipastikan akan sulit dan tidak efisien jika memaksakan diri mengalirkan gas ke wilayah tersebut.
Serahkan DIPA 2017, Menteri Jonan: Gunakan Anggaran dengan Cermat | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Percepatan Penyerahan DIPA Kementerian ESDM TA 2017 tersebut merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA TA 2017 oleh Presiden pada tanggal 7 Desember 2017 kepada seluruh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Gubernur seluruh Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 kepada 11 unit di lingkungan Kementerian ESDM.
Berdasarkan Pagu Defintif tahun 2017, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7,03 Triliun. Alokasi anggaran dalam DIPA tersebut digunakan untuk membiayai 12 program yang terdepat pada 11 unit organisasi di lingkungan KESDM
“Di dalam pelaksanaan APBN, Bapak Presiden mengamanatkan kualitas harus baik, waktu harus tepat, dan juga kemanfaatannya harus bisa dinikmati masyarakat baik langsung maupun tidak langsung," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/12/2016) malam.
Alokasi anggaran sebesar Rp7,03 triliun tersebut didistribusikan kepada 11 unit organisasi dan 30 Satuan Kerja (Satker), yang tertuang dalam 11 DIPA Induk (mencerminkan masing-masing unit organisasi) dan 30 DIPA Petikan (mencerminkan masing-masing Satker), berikut:
1. Setjen KESDM (3 Satker): 1 DIPA Induk dan 3 DIPA Petikan.
2. Itjen KESDM (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
3. Ditjen Migas (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
4. Ditjen Ketenagalistrikan (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
5. Ditjen Minerba (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
6. Ditjen EBTKE (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
7. Balitbang ESDM (5 Satker): 1 DIPA Induk dan 5 DIPA Petikan.
8. Badiklat ESDM (7 Satker): 1 DIPA Induk dan 7 DIPA Petikan.
9. Badan Geologi (8 Satker): 1 DIPA Induk dan 8 DIPA Petikan.
10. Setjen DEN (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
11. BPH Migas (1 Satker): 1 DIPA Induk dan 1 DIPA Petikan.
“Anggaran yang dialokasikan harus betul-betul digunakan untuk membiayai program-program yang sudah direncanakan dengan cermat,” katanya.
Kementerian ESDM telah melaksanakan pengumuman lelang tahap I – III pada bulan November dan Desember 2016 sebanyak 324 paket dengan nilai Rp3,03 Triliun dan pengumuman lelang tahap IV direncanakan dilaksanakan pada awal tahun 2017 sebanyak 53 paket senilai Rp324 Miliar. Sedangkan tanda tangan kontrak I direncanakan pada bulan Januari 2017.
“Bapak Presiden menghendaki pelaksanaan DIPA itu agar sesuai aturan dan dengan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, lelang sudah diadakan sejak tiga minggu yang lalu," tegasnya.
ESDM Segera Keluarkan Aturan Baru Perjanjian Jual-Beli Listrik | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, salah satu poin yang ada dalam beleid baru ini yakni mengenai denda yang harus dibayar pihak yang tidak melaksanakan komitmen, baik dari PLN maupun IPP.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pada tahun ini mengeluarkan aturan baru perjanjian jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA).
"Kalau IPP on time tetapi PLN enggak ready, artinya PLN yang kena denda," kata Arcandra di Jakarta, Kamis (8/12/2016).
Selama ini, kata dia, denda hanya dikenakan pada IPP apabila terjadi keterlambatan proyek kelistrikan. Dalam aturan baru itu nantinya, pihak PLN juga bisa dikenai denda apabila terlambat dalam penyediaan infrastruktur.
Regulasi baru ini ditujukan agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/IPP) bisa melaksanakan komitmen.
Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi pada 2019 mencapai 96,6 persen. Data Kementerian ESDM menunjukkan rasio elektrifikasi per Oktober 2016 baru mencapai 88,4 persen, atau lebih rendah dari target RUPTL yang harusnya pada Oktober sudah mencapai 90,4 persen.
Namun demikian diakui Jonan, cadangan listrik di Sumatera tidak cukup hanya 30 persen, melainkan 60 persen. Hal itu dikarenakan keandalan yang rendah. Oleh karenanya, regulasi baru nanti juga mengatur denda apabila pembangkitan listrik baik milik PLN maupun IPP tidak andal.
Tambahan kebutuhan 19 GW tersebut sudah memperhitungkan cadangan sebesar 30 persen dan juga asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun hingga 2019.
"Kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini sekitar 51-52 giga Watt (GW). Target 2019 minimal mencapai 70 GW," kata Jonan.