Pemerintah memprediksi adanya percepatan belanja di kuartal IV setiap tahunnya | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Taksiran ini memang melebar dari perkiraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.
Ia mengungkapkan, pemerintah memprediksi adanya percepatan belanja di kuartal IV setiap tahunnya. Tak ayal, pemerintah telah mengantisipasi jika defisit makin melebar mulai bulan lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan keyakinannya bahwa defisit anggaran hingga akhir 2016 masih mengarah ke 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Perkiraan defisit 2,7 persen masih belum ada perubahan," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Direktorat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Senin (7/11) petang.
"Kalau dilihat, pada kuartal terakhir, jalan satu bulan Oktober ini, defisitnya tentu akan meningkat karena itu tempat di mana belanja mengalami percepatan dan itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan," ujarnya.
Jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya, realisasi defisit fiskal ini memang melebar. Tercatat, defisit fiskal per 30 September 2016 baru mencapai Rp224,3 triliun (1,79 persen PDB) atau 75,3 persen dari perkiraan defisit APBNP 2016.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengonfirmasi pelebaran defisit bulan lalu dibandingkan realisasi defisit September 2016.
Kendati demikian, realisasi ini lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang tercatat Rp284 triliun atau sekitar 2,4 persen dari PDB.
"Defisit per 31 Oktober Rp268,9 triliun atau 2,1 persen dari PDB," tutur Askolani
Sementara, realisasi belanja negara - terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - telah mencapai Rp1.455,1 triliun atau 69,9 persen dari target Rp2.082,9 triliun.
Askolani mengungkapkan, realisasi pendapatan negara per akhir Oktober tercatat sebesar Rp1.186,2 triliun atau 66,4 persen dari target Rp1.786,2 triliun. Sekitar Rp870, 95 triliun diantaranya disumbang dari penerimaan pajak.
Jika dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat dilaporkan sebesar Rp857 triliun atau sekitar 65,6 persen dari target Rp1.306,7 triliun. Komponennya terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp481 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp376 triliun.
"Secara nominal, realisasi TKDD tersebut lebih tinggi Rp43,8 triliun dari realisasi periode yang sama tahun 2015, Rp554,2 triliun atau 83,39 persen dari pagu alokasi Rp664,6 triliun," tutur Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso, melalui pesan singkatnya.
Berikutnya, realisasi penyaluran TKDD per 31 Oktober 2016 tercatat sebesar Rp598,1 triliun atau 77,04 persen dari pagu alokasi Rp776,3 triliun.
Menkeu Minta Ditjen Pajak Amankan Penerimaan Rutin |PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengamankan penerimaan pajak rutin, di samping pelaksanaan amnesti pajak sebagai salah satu upaya tambahan (extra effort) untuk mencapai target pajak Rp1.355 triliun dalam APBN-P 2016.
Kepala kantor pajak di seluruh Indonesia harus memeriksa kembali besaran pajak yang diterima dari para wajib pajak besar pada tahun-tahun sebelumnya, dan jika diperlukan melakukan koreksi berdasarkan kondisi ekonomi faktual.
"Penerimaan rutin harus diamankan, extra effort harus ditingkatkan," ujar Menkeu dalam Rapat Pimpinan Nasional X Ditjen Pajak Kemenkeu di Jakarta, Senin.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi masyarakat tumbuh cukup sehat, sebenarnya masih ada potensi (pajak) dari segi itu," kata Menkeu.
Untuk kantor pelayanan pajak tingkat pratama dan madya, Menkeu akan meminta jumlah penerimaan pajak yang lebih banyak didasarkan pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDB yaitu mencapai 55,32%.
Dalam hal upaya tambahan, Sri Mulyani mengarahkan agar penerapan amnesti pajak dikombinasikan dengan data ekonomi makro secara regional dan sektoral, dimana masing-masing kepala kantor pajak bisa menggali tambahan informasi adanya peningkatan atau penurunan penerimaan pajak.
Hingga 31 Oktober 2016, Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp870,95 triliun atau 64,27% dari target keseluruhan Rp1.355 triliun.
"Kalau ada data intelijen tambahan juga harus berdasarkan bahan faktual. Extra effort harus ada dasarnya, tidak boleh dilakukan dengan membabi buta karena itu akan merusak kepercayaan masyarakat dan iklim investasi," kata Menkeu.
Data makro di setiap provinsi bahkan kota/kabupaten dan sektor-sektor ekonomi di dalamnya, ditambah profil wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak diharapkan menjadi basis pajak baru.
"Secara umum ekonomi kita denyutnya masih melemah, yang tumbuh tinggi hanya sektor jasa sehingga pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan," ujar Menkeu.
Dari target tersebut, pemerintah memprediksi kekurangan penerimaan pajak (shortfall) sebesar Rp218 triliun, berdasarkan pemantauan objektif dari sisi produksi, perbankan, dan pertambangan yang pertumbuhannya negatif.
Pengaruhi Investasi, Sri Mulyani Minta Peserta Pilkada Tidak Bikin Gaduh | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para peserta Pilkada untuk bisa tenang dalam pelaksanaannya. Karena jika terjadi kegaduhan akan berdampak terhadap perekonomian negara ke depannya.
Sri Mulyani memaparkan suasana tenang pun hal yang diinginkan para pemenang Pilkada nantinya. Iklim tersebut menurut Sri bisa dicapai sejak masa kampanye berlangsung.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2017 bisa mencapai angka 5,1 persen. Hal itu pun harus didukung dengan adanya suasana iklim investasi yang kondusif.
"Kita berharap pimpinan partai maupun yang ikut dalam Pilkada untuk tetap menjaga keamanan maupun suasana," ujar Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak pusat, Senin (7/11/2016).
"Karena siapapun yang memenangkan Pilkada kan dia membutuhkan suasana yang positif," ungkap Sri Mulyani.
"Semangat kompetisi adalah bagaimana menawarkan terbaik untuk daerah masing-masing. Sehingga secara total untuk nasional pengaruhnya positif," papar Sri Mulyani.
Mantan Managing Director Bank Dunia yakin semua calon adalah pemimpin yang baik untuk masyarakat. Karena itu Sri Mulyani berharap Pilkada bisa memberi dampak positif langsung terhadap perekonomian negara.