Guna memastikan bahwa proses pelayanan di SPBU Pertamina | PT Rifan Financindo Berjangka
PT Pertamina (Persero) selalu mewajibkan setiap stasiun bahan bakar (SPBU) untuk melakukan prosedur pemeriksaan rutin harian terhadap kualitas pelayanan, termasuk fasilitas pendukung di SPBU. Seperti memastikan bahwa takaran BBM berkualitas yang diterima konsumen di setiap SPBU Pertamina sesuai dengan ketentuan. Mendukung kebijakan tersebut, Pertamina membuat program sertifikasi Pasti Pas yang terlaksana bekerja sama dengan TUV Rheinland dan Sucofindo.
Untuk melengkapi program Pasti Pas, Pertamina Marketing Operation Region III yang menaungi wilayah operasi Jawa Bagian Barat, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, kembali meluncurkan program inovasi terbaru, bernama Quality Quantity Cleanliness Inspection (QQCI). Program yang diluncurkan pada awal November 2016 ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di SPBU Pertamina sesuai prosedur dan memenuhi harapan konsumen.
"Setiap SPBU memang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan setiap hari secara rutin sesuai dengan prosedur. Pertamina juga punya program Pasti Pas yang bertujuan memastikan konsumen mendapat kualitas pelayanan terbaik di setiap outlet SPBU, baik dari sisi kualitas produk dan pelayanan serta fasilitas pendukung" ujar Yudi Nugraha, Area Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat, dalam rilisnya pada Merdeka.com, kemarin.
Sebagai permulaan, program QQCI baru dilaksanakan di SPBU di wilayah Jabodetabek. Pelaksanaan program QQCI dimulai dengan melakukan inspeksi rutin ke SPBU Pertamina yang dipilih secara acak setiap hari Senin-Jumat. Dalam setiap inspeksi rutin tersebut, para petugas QQCI yang berseragam lengkap selalu melaksanakan proses sesuai prosedur. Dimulai dengan pemeriksaan terhadap takaran BBM dengan menggunakan alat ukur sekaligus menilai langsung kondisi nozzle. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terkait kondisi kebersihan dan kelayakan fasilitas pendukung, seperti musola, toilet, toserba, halaman depan dan dalam SPBU serta fasilitas lainnya.
Kata Yudi, program QQCI akan berjalan seiring dengan program audit Pasti Pas, yang bekerja sama dengan TUV Rheinland dan Sucofindo. Setiap hasil QQCI akan diintegrasikan secara simultan dengan program audit Pasti Pas. Tujuannya, semua SPBU Pertamina harus lolos sertifikasi Pasti Pas dan Pasti Prima.
Untuk mendapatkan feedback langsung dari konsumen, para petugas QQCI juga melakukan wawancara langsung di lokasi ketika para konsumen selesai melakukan pengisian BBM atau menggunakan fasilitas yang ada di SPBU Pertamina. Hal ini dimaksudkan agar konsumen juga dapat secara bebas mengungkapkan komentarnya terkait kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh SPBU. Dengan cara tersebut diharapkan Pertamina dapat melakukan pengembangan pelayanan sesuai dengan harapan dari para konsumen.
Pertamina mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terkait pelayanan di SPBU dengan cara menghubungi Pertamina Contact Center dengan nomor 1-500-000 (24 jam).
"Intinya kalau ditemukan ada yang tidak sesuai, tim Pertamina langsung sigap bertindak, kalau hasilnya memuaskan, kami bekerja keras untuk menjaga agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen," tegas Yudi.
"Pertamina hadir untuk memastikan konsumen mendapatkan yang terbaik. Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik untuk konsumen," tutup Yudi.
BBM Satu Harga, Pemerintah Siap Bangun 22 SPBU Pedalaman | PT Rifan Financindo Berjangka
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tadinya anggaran pembangunan SPBU itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Tetapi, PT Pertamina (Persero) mengatakan siap untuk membangun SPBU dengan anggaran Rp54 miliar tersebut.
Ia melanjutkan, jumlah SPBU ini kemudian akan bertambah menjadi 45 lokasi di tahun 2018, 29 lokasi di tahun 2019, dan 20 lokasi tambahan di tahun 2020. Seluruh pembangunan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) ini dibayar menggunakan dana Pertamina.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 22 titik lokasi demi mendukung program BBM satu harga mulai tahun 2017, yang diutamakan di wilayah timur Indonesia.
"Tentu saja yang membangun infrastruktur adalah yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM penugasan," jelas Wiratmaja di Kementerian ESDM, Rabu (23/11).
Sementara itu, Wakil Direktur Pertamina, Ahmda Bambang tak mempersoalkan penambahan anggaran demi BBM satu harga. Ia menuturkan, setidaknya dibutuhkan Rp1 triliun demi mengakomodasi BBM satu harga di tahun depan.
"Semua kabupaten harus ada APMS dan SPBU. Kalau sudah ada, kami lihat di tingkatan istrik juga harus ada. Saya minta tim untuk mengidentifikasi titik-titiknya, tapi utamanya sih di Indonesia timur," jelas Ahmad.
Rencananya, anggaran SPBU itu akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, BUMD itu yang akan menentukan lokasi dan membangun di wilayah-wilayah yang belum tersentuh APMS.
"Yang kami sumbang kan tidak semua, masih ada pengusaha daerah," jelasnya.
Namun, Pertamina juga masih membutuhkan bantuan tangan pengusaha lokal untuk membangun APMS dan SPBU ke lokasi terkecil, seperti desa dan kelurahan. Ia menyebut, pengusaha daerah bisa membantu pembangunan APMS dan SPBU di 46 lokasi lain.
Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan upaya tersebut bisa membawa BBM menjadi satu harga hingga pengguna akhir (end user). Apalagi, kewajiban ini sudah tertera di dalam Peraturan Menteri ESDM no. 36 tahun 2016.
"Mengenai BBM satu harga, arahan bapak presiden per 1 januari 2017 harus berlaku untuk Premium jenis 88 dan minyak solar 48. Operator yang dapat penugasan mengupayakan harga BBM sampai end user satu harga dari Sabang hingga Merauke," jelas Jonan.
BBM Campur Air, Ini Langkah KESDM | PT Rifan Financindo Berjangka
PT Pertamina (Persero) beberapa waktu lalu telah mengambil tindakan terhadap adanya keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar yang bercampur dengan air. Perseroan pun memastikan keadaan tangki pendam BBM Biosolar yang bercampur air di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sudah ditarik dari peredaran.
"Ada 7 titik dan kita sudah lakukan pengetesan. (Titik 1 ada 3 sampel di kompartemen tanker. Titik 2 ada 1 sampel di cargo pump, titik 3 ada 1 sampel, titik 4 ada 1 sampel di kruncis, titik 5 ada 2 sampel di tangki biodiesel, dan titik 6 ada 2 sampel di Biodiesel. Titik 7 di Cilincing)," tutur Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, Jumat (25/11/2016).
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM pun telah melakukan investigasi. Terdapat beberapa titik yang sudah dilakukan pengentasan oleh Kementerian ESDM.
"Kita ambil sampel di bottom, middle, dan top, tapi sementara enggak ada apa-apa," tuturnya.
Untuk sementara, belum ditemui adanya bukti BBM bercampur air. Hanya saja, Kementerian ESDM tetap menghormati proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian
Kementerian ESDM pun memastikan penyaluran biosolar pada 4 SPBU yang dihentikan sementara penyalurannya akan tetap dilanjutkan. Hanya saja, pemerintah masih menunggu pencabutan police line pada lokasi yang saat ini masih berada dalam tahap pemeriksaan.
Diharapkan, proses penyelidikan dapat segara diselesaikan. Dengan begitu, maka penyaluran biosolar tak lagi terganggu.
"Plumpang diusahakan secepatnya begitu police line sudah dibuka. Ini dalam penyelidikan kepolisian kita harus menghormati proses hukum. Tapi kalau police line dicabut Pertamina komitmen salurkan biosolar," tuturnya.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, ada empat SPBU yang selama ini BBM Biosolar-nya mengandalkan pasokan dari terminal BBM Plumpang, antara lain SPBU Cilincing, Cibubur, Depok, dan Tangerang. Keempat SPBU ini dipastikan tangki pendamnya sudah dikuras dan untuk sementara waktu tidak dulu menjual BBM Biosolar.
Karena di Plumpang busa mengurangi 5 ribu KL dengan kejadian itu," pungkasnya.