Data spasial menjadi kunci utama untuk mengambil satu kebijakan. | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data spasial atau keruangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sebab data spasial menjadi kunci utama untuk mengambil satu kebijakan.
"Karena ya memang nggak bisa kelihatannya soal produksi pangan pakai data saja, nggak bisa, harus pakai peta. Supaya kemudian lebih jelas irigasi menyambung dengan sawahnya, atau irigasinya dibuat besar. Sawah itu sedikit apalagi luar Jawa, di Jawa mungkin nggak masalah sawah di Jawa luas-luas," kata dia dalam Rakornas Kadin di Jakarta, Senin (28/11/2016).
Darmin mencontohkan, terkait pembangunan irigasi. Pemerintah harus mengetahui secara detil kebutuhan wilayah akan sarana infrastruktur tersebut.
"Yang betul-betul ingin ditingkatkan kalau mau ketahanan pangan diperbaiki ditingkatkan perencanaan spasial betul-betul penting. Tidak ada pilihan lain," imbuh dia.
Dia menambahkan, dengan data spasial yang akurat maka pemerintah bisa mengambil alternatif lain dalam mengambil keputusan. Misal, apabila irigasi dinilai mengambil alokasi dana terlalu besar maka ada pengganti seperti pembuatan embung.
"Kita itu 60 berapa hampir 70 persen kawasan hutan. Kawasan hutan itu tidak selalu artinya hutan ada wilayah terdegradasi, yang dimasuki dan dirambah masyarakat. Sekarang ini semua harus kita lihat kembali, duduk dengan Kementerian Kehutananan, Agraria mau diapakan," tandas Darmin.
Kondisi saat ini, Darmin mengatakan data spasial belum terlalu baik. Sebagai contoh, luas hutan Indonesia yang tercatat saat ini sekitar 60-70 persen. Padahal hutan itu sudah bukan lagi hutan seutuhnya.
Menko Darmin: Setiap tahun negara keluarkan Rp 50 T untuk persawahan | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
"Setiap tahun kita keluarkan anggaran Rp 50 triliun untuk 3 input pangan. Yaitu subsidi pupuk, pencetakan sawah, dan pembangunan irigasi. Tapi hasilnya berapa? Sepadan tidak dengan itu? Kita sangat risau melihat itu," kata Darmin di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (28/11).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ketahanan pangan masih menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Sebab, meski pemerintah telah mengeluarkan anggaran lebih untuk hal ini, namun masalah pangan di Indonesia tetap tidak selesai.
Dia menambahkan, sistem irigasi juga harus dilengkapi dengan embung atau cekungan penampung. Hal ini untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait, seperti sungai dan danau.
Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan fungsi irigasi di persawahan. Menurutnya, masih banyak sistem irigasi yang tidak melewati sawah, sehingga air tidak mengaliri sawah dengan baik.
"Menteri Pertanian selalu bilang 60 persen atau 70 persen sawah teririgasi. Kita sudah hitung tidak keluar angka itu, kalau bisa hanya 40 persen," pungkasnya.
Darmin Yakin Sistem Irigasi Tepat Berbuah Swasembada | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menilai permasalahan yang krusial untuk menuju ke ketahanan pangan adalah irigasi lahan. Pengairan melalui irigasi kerap tidak tepat sehingga banyak sawah yang tidak teraliri air.
“Kita sangat risau setelah melihat setahun ini, ini sangat penting agar irigasi dibangun untuk mengairi sawah. Kita ingin perencanaan duduk pakI peta, ini sawahnya, ini irigasinya,” katanya, di Acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Jakarta, Senin (28/11/206).
Padahal, pemerintah telah mengeluarkan banyak biaya untuk subsidi pupuk yang mencapai Rp30 triliun per tahu, ditambah dengan alokasi anggaran untuk pencetakan sawah dan irigasi sehingga keseluruhannya mencapai Rp50 triliun. Namun, dia menyatakan, hasil dari anggaran itu tidak sepadan dengan produksi pangan yang dihasilkan.
“Kita tidak bisa nambah konsumsi beras per kapita terus-terusan. Enggak usah bercita-cita mau nyetak sawah, yang dibikin adalah embung dan irigasi mengairi sawah yang ada yang belum terairi. Sekarang 40%, bikin jadi 60%-70%, pasti swasembada,” ujarnya.
Darmin berpendapat, saat ini sawah yang dialiri oleh sistem irigasi hanya 40% secara nasional, sementara apabila yang teraliri mencapai 60%-70% bisa menjadi swasembada pangan. Dengan perencanaan spasial, kebutuhan irigasi dan embung akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah sehinngga pembiayaan akan lebih efektif dan efisien.