Amunisi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan uang tebusan amnesti pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, amunisi utama yang akan digunakan pemerintah adalah memanfaatkan uang tebusan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Namun begitu, Sri Mulyani menginginkan, uang tebusan tersebut dapat digunakan untuk memompa ekonomi dengan menjadikannya stimulus bagi masyarakat.
Di saat yang bersamaan, Sri Mulyani mengungkapkan, uang tebusan untuk membangun infrastruktur, juga menjadi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) berupa konsumsi pemerintah yang juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah memastikan akan menggencarkan seluruh amunisi terakhir untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di akhir tahun 2016 sebesar 5,1 persen.
"Kami dapat Rp96 triliun dari tebusan, itu terserap oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kas yang cukup," ungkap Sri Mulyani di kantornya, kemarin.
"Tapi kami ingin kas ini bisa dibayarkan kembali agar masyarakat merasakan dampak dari aktivitas pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur atau pembiayaan keluarga miskin," jelas Sri Mulyani.
Pasalnya, menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya masih di bawah 95 persen dari total anggaran. Namun, dengan aliran tax amnesty, Sri Mulyani optimis dapat mendongkrak belanja pemerintah.
Kedua, pemerintah akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melakukan ekspansi usaha.
"PMN membuat BUMN lebih kuat, tentu mereka mampu melakukan ekspansi. Hal ini yang kami pantau dan lanjutkan," katanya.
"KUR selama ini masih lemah di ekonomi riil. Jadi, kita lihat apa yang bisa diperbaiki," tambahnya.
Di saat yang bersamaan, Sri Mulyani mengungkapkan, uang tebusan untuk membangun infrastruktur, juga menjadi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) berupa konsumsi pemerintah yang juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Jadi, tingkat belanja pemerintah bisa lebih dari 95 persen. Beberapa K/L kami lihat hampir mencapai 100 persen. Tentu ini tambahan positif untuk kuartal III dan kuartal IV," tandasnya.
Pasalnya, Sri Mulyani menilai, PMN yang diberikan negara kepada BUMN dalam dua tahun terakhir memiliki besaran yang signifikan.
Terakhir, Sri Mulyani memastikan, pemerintah juga akan mengevaluasi dan memaksimalkan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kelas menengah.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga tak ingin kalah peran dalam menggenjot perekonomian masyarakat dengan memberikan pelonggaran suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan kredit.
"Pertumbuhan kredit relatif tidak tinggi kalau dibandingkan negara di ASEAN. Filipina saja yang tinggi, yang lain kreditnya lebih rendah dari kita," kata Agus pada kesempatan yang sama.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, penurunan ini guna mengimbangi posisi pertumbuhan kredit Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya.
Sebagai informasi, BI kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen dari semula 5 persen.
"Obligasi korporasi menunjukkan kenaikan yang baik karena memanfaatkan bunga yang rendah. Maka kami perkirakan sampai akhit tahun, ada Rp120 triliun dari obligasi korporasi yang diterbitkan. Ini menunjukkan bahwa ada potensi di pasar," jelas Agus.
Selanjutnya, geliat pasar modal, khususnya penerbitan obligasi korporasi, juga diyakini BI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun penurunan ini menambah sejarah pelonggaran suku bunga dari BI yang terhitung sudah enam kali sepanjang tahun, dengan penurunan mencapai 150 bps secara akumulasi.
Sri Mulyani Yakin Serapan Anggaran Pemerintah Pusat Lebih dari 95 Persen Tahun Ini | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan telah memantau progres penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. Hasilnya, ia yakin anggaran belanja akan terserap maksimal.
Dibandingkan serapan anggaran pemerintah pusat tahun-tahun sebelumnya, Ani mengatakan bahwa serapan tahun ini akan lebih baik. Sebab serapan anggaran tahun lalu berada di angka 91,5 persen.
Lantaran hal itu pula, ia yakin pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak pada kuartal VI 2016 nanti. Sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2016 diprediksi lebih rendah dari kuartal II sebesar 5,18 persen.
Sebelumnya, pemerintah memangkas anggaran dalam APBNP 2016 mencapai Rp 137,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini yakni sebesar Rp 133 triliun.
Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.
"Mereka mampu membelanjakan jauh lebih besar dari tahun lalu dari sisi persentase. Jadi kemungkinan apa yang disebut tingkat belanja pemerintah bisa lebih dari 95 persen," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Jakarta, Senin (24/10/2016).
Keyakinan Sri Mulyani akan serapan anggaran yang lebih baik tahun ini bukan tanpa dasar. Sebab kata dia, sejumlah kementerian dan lembaga ada yang serapan anggarannya mencapai 100 persen.
"Ini pasti akan membantu pertumbuhan ekonomi kuartal VI," kata Ani.
Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah pusat yakni belanja Kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun.
Sri Mulyani Siapkan Lima Jurus Fiskal untuk Genjot Ekonomi yang Lesu | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, lima langkah untuk merespon pelemahan ekonomi adalah, pertama, mendorong dana repatriasi amnesti pajak memberikan dampak signifikan ke kegiatan perekonomian.
Kedua, memantau kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketiga, Sri akan meninjau kembali pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ia ingin memastikan KUR sudah sesuai tujuan yaitu mendorong perekonomian.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan lima strategi fiskal untuk mendorong ekonomi Tanah Air. Strategi ini diharapkan menjadi respon dari masih lemahnya perekonomian, walau pelonggaran moneter telah dilakukan.
"Saya sedang menganalisis agar dana repatriasi menjadi sumber pembiayaan pembangunan," ujarnya, Senin (24/10).
Sebab, dana PMN seharusnya bisa meningkatkan leverage perusahaan dan memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian.
Keempat, kebijakan fiskal juga akan dipakai untuk memangkas kesenjangan perekonomian antar daerah.
Dan kelima, pemerintah akan mengandalkan penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga agar menjadi stimulus perekonomian.
Sebab di era harga komoditas yang rendah, beberapa daerah yang bergantung dengan usaha di bidang komoditas mengalami pelambatan ekonomi.
Tahun ini, Sri yakin, penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga bisa mencapai 95%-100%.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan ada di kisaran 5%-5,1%, lebih rendah dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang sebesar 5,3%.
Penerimaan pajak Terobosan fiskal memang perlu dilakukan agar ekonomi bisa bergeliat lagi.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporannya mengatakan, belanja publik yang efisien merupakan kunci agar ekonomi Indonesia lebih kuat.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria bilang, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah penerimaan perpajakan.
OECD menilai perkembangan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cukup baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Sebab, menurut OECD, saat ini, dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, jumlah wajib pajak hanya 27 juta.
Menurut Gurria, agar masyarakat rela membayar pajak, kepercayaan ke institusi perpajakan harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus bisa meyakinkan, masyarakat tidak bisa lari dari pajak.
Penerimaan pajak di Indonesia dinilai terlalu rendah dibandingkan potensinya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbesar basis pajak, agar penerimaan pajak meningkat dan diikuti perbaikan tingkat kepatuhan.
Dari jumlah itu, hanya 900.000 orang yang membayar pajaknya. Untuk bisa meningkatkan basis pajak dan kepatuhan OECD merekomendasikan dilakukannya digitalisasi sistem perpajakan, mulai pelaporan hingga pemeriksaan.
OECD juga merekomendasikan peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah untuk memperbaiki belanja dan administrasi penganggaran daerah. "Perlu juga peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah," kata Gurria.
"Semua orang bisa bilang berapa pun pendapatan mereka, tetapi pemerintah pasti mengetahui sebenarnya," katanya.
Untuk jangka pendek, OECD merekomendasikan hibah diarahkan ke bidang-bidang prioritas nasional.