Kasus pungli menyeret citra Kemenhub | PT Rifan Financindo Cabang Palembang
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sehingga kasus pungli yang dilakukan oleh oknum Kementerian Perhubungan tidak terjadi pada lembaganya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, dirinya telah menginstruksikan pada setiap atasan untuk selalu mengawasi setiap bawahan apakah ada indikasi terjadinya penyelewengan.
"Saya sudah minta seluruh jajaran eselon satu untuk memperhatikan ke bawah berbagai macam masukan feedback bahkan berbagai informasi kalau masih adanya keluhan. Semua direktorat yang memiliki interaksi dengan luar dan bisa berpotensi memunculkan tindakan pungli," tutur dia.
Kasus pungutan liar atau pungli yang menyeret citra Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi pelajaran bagi lembaga negara lainnya, salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kita akan terus melakukan perbaikan apa yang terjadi di Kemenhub menjadi pelajaran yang penting bagi seluruh jajaran pemerintah termasuk di bawah Kemenkeu," kata Ani ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober.
Sebelumnya, pihak kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pegawai Kementerian Perhubungan, satu orang pegawai swasta, dan tiga orang pekerja harian lepas di lingkungan Kementerian Perhubungan, atas kasus dugaan pungutan liar dalam pengurusan perizinan perhubungan laut.
Tiga perusahaan swasta dan satu Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran di Jakarta diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka diduga melakukan pengurusan dokumen tak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Bahkan, dirinya telah meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk langsung melakukan tindakan jika ada temuan-temuan hasil dari identifikasi agar bisa diminimalisir dampak yang lebih luas.
"Kalau terjadi penyelewenangan segera lakukan tindakan, kalau ada masalah lebih besar harus laporkan ke atasan yang lebih tinggi lagi," jelas dia.
Menkeu: Sinergi Kebijakan Fiskal-Moneter Antisipasi Perlambatan | PT Rifan Financindo Cabang Palembang
"Sinergi kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, dan reformasi struktural harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja," kata Sri Mulyani saat memaparkan hasil pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Rabu (12/10).
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut masih mengemuka kekhawatiran mengenai situasi perekonomian global yang belum pulih sepenuhnya pada 2016 dan kondisi itu diprediksi terus berlangsung hingga 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang beriringan dengan reformasi struktural sangat penting untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang masih terjadi pada 2017.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut sebagai Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia-IMF seusai memimpin pertemuan yang dihadiri 25 anggota terdiri atas para gubernur (menteri keuangan dan menteri ekonomi) yang mewakili 189 negara anggota.
"Masih ada tantangan yang menyebabkan perlemahan ekonomi, maka kebijakan moneter yang didukung oleh fiskal dan reformasi struktural bisa menstimulasi permintaan dan menciptakan lapangan pekerjaan," papar Sri Mulyani
Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan pendanaan investasi dalam bidang infrastruktur yang berkualitas serta investasi dalam bidang usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari dukungan kepada proses pembangunan yang inklusif.
Perekonomian global yang lesu tersebut disebabkan oleh penurunan investasi ke negara berkembang, rendahnya harga komoditas di pasar internasional, dan ketidakpastian geopolitik global yang bisa mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan.
Pada kesempatan tersebut, rapat komite pembangunan juga membahas mengenai agenda pembangunan global seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi, dan pengungsi.
Sementara itu, sebagai ketua Komite Pembangunan, Sri Mulyani juga diundang dalam rapat International Monetary and Financial Committee (IMFC) untuk membahas respon kebijakan terkait komitmen global untuk mencapai pertumbuhan kuat, berkesinambungan, inklusif, dan seimbang.
Rapat ikut menyepakati penggunaan dana International Development Association (IDA) untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan yang sedang mengalami konflik kemanusiaan, serta sebagai upaya untuk mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
Rapat IMFC menyepakati untuk menetapkan prioritas yang mencakup kebijakan fiskal yang ramah pertumbuhan, kebijakan moneter yang suportif, reformasi struktural di area prioritas, kebijakan sektor keuangan yang efektif untuk memperkuat stabilitas dan penguatan kerja sama global.
Sri Mulyani hadir dalam rangkaian pertemuan tahunan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, Menteri Keuangan negara anggota G20 dan sebagai Ketua Komite Pembangunan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Kementerian Keuangan yang berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS pada 4-9 Oktober 2016.
Indonesia Mempunyai Fiskal dan Moneter Cukup Kuat | PT Rifan Financindo Cabang Palembang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia bisa meningkatkan ekonomi domestiknya. Dalil dia, Indonesia memiliki fundamental fiskal dan moneter yang cukup kuat. Hal itu juga disampaikannya saat pertemuan Bank Dunia dan IMF. Ani--panggilannya--memberi masukan bahwa setiap negara musti memiliki strategi masing-masing dalam mendorong pertumbuhan ekonominya.
"Keduanya kami akan optimalkan, kita punya fiskal dan moneter yang cukup kuat asal bisa dioptimalkan dengan baik, sesuai dengan prioritas arahan dari Presiden," kata Ani di kantornya, Rabu (12/10/2016).
Ani menambahkan, kedua jalur tersebut bisa dilakukan dengan mengandalkan APBN, namun penggunaannya harus sebijak mungkin. Pengoptimalan APBN bisa memicu perekonomian yang lebih membaik.
Selain itu, belanja modal juga harus digunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif dan bisa memberikan benefit untuk jangka panjang. Seperti yang diketahui, belanja pemerintah saat ini sudah mencapai Rp2.000-an triliun.
Untuk moneter, Ani yakin, Bank Indonesia telah megambil kebijakan strategis yang mampu menggenjot ekonomi Indonesia lebih baik lagi. BI sendiri telah mengeluarkan kebijakan suku bunga seven days repo rate, pelonggaran kredit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kualitas belanja menjadi catatan penting untuk ke depannya agar pemerintah bisa memetik manfaat dari belanja yang betul-betul memiliki manfaat. "Maka itu belanja yang sifatnya konsumtif harus kita kurangi dan tidak mengurangi belanja kesehatan dan pendidikan," sambung dia.
Jika fiskal dan moneter ini bisa sejalan, maka lambat laun, perekonomian domestik akan membaik meskipun dalam kenyataannya ekonomi global masih menunjukkan pertumbuhan yang melambat.