2017 anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp 346,6 triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Melalui Kementerian PPN/Bappenas, strategi pembangunan infrastruktur nasional diarahkan untuk membangun empat dimensi secara menyeluruh.
"Infrastruktur yang dibangun harus tepat guna sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan langsung hasil kerja nyata yang diupayakan pemerintah," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kala memaparkan capaian dua tahun kinerja di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 triliun.
Dua tahun memerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus bekerja untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Yakni, dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Mantan Menteri Keuangan ini menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kementerian PPN/Bappenas fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dia menjelaskan kebutuhan dana tersebut terdiri dari kebutuhan belanja Kementerian/lembaga dan transfer daerah (APBN dan APBD) mencapai Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen) dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).
Di 2016, nominal tersebut meningkat hingga menyentuh angka Rp 313,5 triliun. Sementara di 2017, anggaran infrastruktur dipatok pada angka Rp 346,6 triliun.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peran sumber pembiayaan swasta dinilai cukup signifikan.
Selain skema KPBU, alternatif pembiayaan yang terus didorong oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada 2015, infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp 290,3 triliun.
Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 1.500 triliun, angka tersebut masih berada di bawah prakiraan kebutuhan dana dari APBN dan APBD, yakni Rp 1.978,6 triliun.
Dalam rangka mendorong peran swasta, salah satu skema yang penting adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Bambang Brodjonegoro telah bergerak cepat untuk memetakan potensi sumber-sumber pembiayaan yang dapat digali.
"Bila ini semua berjalan sesuai yang direncanakan, maka kami berharap tol Trans Jawa dapat diselesaikan pada akhir 2018," jelas Menteri Bambang.
Dia menjelaskan sejumlah pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam dua tahun ini di antaranya, Rusunawa Terbangun (Unit Sarusun) sebanyak 10.497 pada 2015.
Pembangunan infrastruktur berupa penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan seluas 3.140 Ha di 2015 dan 2.162 Ha untuk 2016.
Terkait hal tersebut, capaian 2015-2016 mencakup dampak langsung pembiayaan ekuitas oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen dan BPJS Kesehatan sebanyak 14 ruas tol sepanjang kurang lebih 700 km.
Menteri Bambang juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur sepanjang dua tahun ini.
Sedangkan untuk tahun 2016, target berdasarkan rencana kerja Pemerintah 2016 akan ada sebanyak 11.642 Rusunawa Terbangun.
Capaian pembangunan infrastuktur lainnya, yakni berupa Pembangunan Irigasi di tahun 2015 tercapai 152.402 Ha. Sedangkan target untuk 2016 adalah seluas 60.402 Ha.
Kemudian Bantuan Subsidi Perumahan/FLPP sebanyak 76.489 Unit terealisasi pada 2015 dan targetnya di 2016 adalah 87.390 unit.
Dua Tahun Jokowi-JK Diklaim Realisasikan Proyek Mangkrak | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, proyek infrastruktur yang berhasil direalisasikan pemerintah adalah proyek yang menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Dalam dua tahun pertama, pemerintahan Jokowi sudah berhasil mengerjakan proyek-proyek tersebut.
Sementara ada juga proyek mangkrak yang berhasil dikerjakan pemerintah, sambung mantan Wamenkeu ini, yakni proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang mangkrak hampir 10 tahun lamanya. Proyek berkapasitas 2X1.000 megawatt (MW) ini sudah financial closing pada Juni 2016.
Selain PLTU Batang, proyek yang berhasil direalisasikan kabinet Jokowi adalah proyek pembangunan jaringan serat optik nasional (fiber optic), Palapa Ring baik untuk paket barat, tengah dan timur dengan skema KPBU. "Dan ini tentunya sangat berguna untuk mengoneksikan jaringan telekomunikasi seluruh Indonesia," tuturnya.
"Jadi kita sudah melangkah lebih jauh. Ada proyek pembangkit listrik, ada proyek fiber optic, dan sistem binaan air minum. Total KPBU yang sudah berjalan secara nilai adalah Rp63,86 triliun," tandasnya.
Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN) mengklaim bahwa selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah telah berhasil merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya hanya sekadar wacana. Proyek-proyek tersebut telah direncanakan namun tidak pernah menjadi proyek yang konkrit.
"Ini salah satu capaian penting yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Kita tahu wacana ini atau mekanisme ini sudah mekanisme lama dan pernah dibahas sebelumnya. Tapi tidak pernah menjadi proyek konkrit," katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
"Nilai proyeknya cukup besar Rp54 triliun dan sekarang sudah berjalan," imbuh dia.
Proyek ketiga yang berhasil diwujudkan pemerintah adalah proyek penyediaan air minum unggulan. Proyek yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut sudah digagas sejak 1970-an, namun baru tahun ini terealisasi. Proyek ini juga mendapatkan dana talangan dari pemerintah (viability gap fund) sebesar Rp818 miliar, dan dimenangkan oleh PT Meta Aditirta Unggulan.
Bambang Brodjonegoro Sebut Banyak Proyek yang Masih Nihil | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Bandung
Dalam masa pemimpinan dua tahun Presiden Jokowi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan beberapa progress pembangunan infrastruktur, yang rata-rata belum menyentuh target 50 persen atau bahkan masih ada yang belum terealisasi.
Sementara itu, capaian rehabilitasi irigasi dari tahun 2015 hingga saat sebesar 27,8 persen dari target RPJMN seluas 3 juta ha. Sementara, jumlah bendungan yang ditargetkan mencapai 65 bendungan pada tahun 2019 hingga saat ini telah mencapai setengahnya, yakni 57 persen.
Sementara, untuk cetak sawah sendiri baru mencapai delapan persen dari target 2019 yaitu satu juta ha. Namun, dari semua proyek kedaulatan pangan tersebut, baru pengembangan irigasi tersier yang sudah hampir selesai yakni sudah mencapai 93,63 persen dari target 2019 tiga juta ha.
Realisasi yang masih rendah juga terjadi pada pengembangan jalan tol yang baru mencapai 26,8 persen dari target 1.000 km pada 2019 mendatang dan 21,2 persen untuk proyek terbangunnya jalur kereta api termasuk jalur ganda dari target 2019 sepanjang 3.258 km.
Salah satu pembangunan yang belum mencapai 50 persen yakni, pembangunan irigasi hingga saat ini baru menyentuh 21,28 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2019 seluas 1 juta hektare (ha).
"Bendungan sudah 57 persen atau sudah 37 dari 65 bendungan. 65 bendungan itu terdiri dari 49 baru dan 16 lanjutan," terang Bambang, Jumat (21/10).
Selanjutnya, untuk kedaulatan energi sendiri untuk target rasio elektrifikasi baru menyentuh 48,4 persen dari target 2019 sebesar 96,6 persen, sedangkan konsumsi listrik per kapita baru mencapai 40 persen dari target 2019 yakni 1.200 kWh per kapita.
Selanjutnya, peningkatan pangsa pasar angkutan umum juga terbilang masih rendah yaitu hanya 30 persen dari target 2019, sedangkan pengembangan jaringan kereta api perkotaan juga baru 37,5 persen dari target 10 kota pada 2019, dan 17,7 persen untuk pengembangan sistem BRT dan Transit dari target akhir tahun 2019 yaitu 34 kota.
"Kawasan industri sendiri tahun 2015 2016 targetnya difokuskan pada lima kawasan, yaitu Sei Mangkei, Bitung, Bantaeng, Ketapang, Morowali. Untuk pembangunan destinasi wisata pada 2015 2016 difokuskan tiga kawasan, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika," papar Bambang.
Bila dirinci, anggara infrastruktur pada tahun 2015 sebesar Rp290,3 triliun, kemudian tahun ini tumbuh menjadi Rp313,5 triliun. Kemudian untuk 2017 sendiri anggaran infrastruktur pada angka Rp346,6 triliun.
Sayangnya, tak hanya realisasi yang masih rendah tetapi beberapa proyek juga belum ada realisasi satu persen pun, beberapa diantaranya pembangunan kawasan industri yang ditargetkan ada 14 kawasan industri pada 2019, pembangunan destinasi wisata yang memiliki target 2019 sebanyak 10 kawasan, pembangunan jalan perbatasan, subsidi perintis angkatan laut, subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan, subsidi perintis angkutan udara, subsidi perintis kereta api, dermaga angkutan penyeberangan, dan peningkatan akses jalan ke 24 pelabuhan utama.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, peran swasta amat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri. Hal ini karena kebutuhan anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.
"Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp1.500 triliun, angka tersebut masih berada dibawah prakiraan kebutuhan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) sebesar Rp1.978,6 triliun," ungkap Bambang.
Tak hanya skema KPBU, Kementerian PPN/Bappenas juga menyediakan skema alternatif pembiayaan lainnya yaitu melalui pembiayaan investasi non APBN (PINA). PINA ini memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana pensiun (Dapen) dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Pemerintah pun membangun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong peran swasta yang terbilang belum signifikan. Hingga saat ini, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 sebesar Rp63,86 triliun.