Pengusaha Jamu berharap jamu bisa masuk ke program BPJS Kesehatan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Pada duta besar ini mulai mengenalkan produk jamu ke negara-negara yang memang membutuhkan jamu, di antaranya ke Arab dan Hongkong. "Banyak juga tawaran untuk bisa menjual ke sana. Jadi ekspor jamu Indonesia semakin hari semakin baik karena mereka sudah menyadari bahwa produk ini menunjang kesehatan masyarakat," katanya.
"Meski demikian kami sebagai pengusaha juga mengharapkan adanya kecepatan pengurusan izin. Sekarang ini kan semua serba online, kalau kami mengurus dan semua sudah sesuai dengan yang disyaratkan ya segera dikeluarkan izinnya, ini yang masih kami harapkan," katanya.
Pihaknya juga berharap produk jamu ini bisa masuk ke program BPJS Kesehatan, yaitu ketika masyarakat berobat ke tenaga medis jika sakitnya ringan misalnya hanya masuk angin, batuk atau flu bisa diobati dengan jamu.
"Kalau penyakit berat silahkan pakai obat impor, kalau masih ringan diharapkan tenaga medis merekomendasikan jamu," katanya.
Jamu asli Indonesia mulai dipasarkan ke luar negeri di antaranya kawasan Timur Tengah dan ASEAN. "Kalau untuk memperkenalkan jamu ke luar negeri saat ini sudah mulai aware. Banyak para duta besar yang sosioekonominya dikerjakan termasuk terkait produk jamu ini," kata Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Jateng Nyoto Wardoyo, Rabu (19/10).
Sementara itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang sudah memberikan kemudahan dan mendorong industri jamu agar maju.
Dengan upaya tersebut diharapkan pasar jamu semakin luas baik di dalam maupun luar negeri.
Terkait dengan sisi bisnis, GP Jamu sendiri berharap adanya sinergi antara petani, pengusaha dan peneliti dari perguruan tinggi. "Kalau saat ini semua sudah support industri jamu," katanya.
DARMIN NASUTION: Penguatan Fundamental Ekonomi Nasional Penting | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penguatan fundamental ekonomi nasional sebagai langkah penting untuk mengatasi tekanan global yang saat ini berpotensi mengganggu kinerja pertumbuhan perekonomian.
"Soal ekonomi dunia masih akan lambat atau tidak, kita akan berusaha untuk menambah perbaikan yang ada saat ini. Bukan hanya di infrastruktur, SDM, dan pangan, tapi soal industri manufaktur dan lainnya," ujarnya.
Darmin mengatakan pembenahan dalam jangka pendek telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan produksi pangan yang penting untuk menjaga kelangsungan ekonomi.
"Kita tetap berusaha betul memperbaiki apa yang telah kita capai sekarang ini sehingga sekarang kita ada di angka lima persen," katanya menanggapi masa dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dengan berbagai upaya untuk menjaga fundamental ekonomi tersebut, termasuk menerbitkan paket kebijakan ekonomi, ia menyatakan, maka pemerintah bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi terjaga meski ekonomi global melambat.
"Kita juga mengevaluasi serta mengidentifikasi apa yang terjadi agar pelaksanaan deregulasi bisa didorong sebagai prioritas," demikian Darmin Nasution.
Selain itu, ia mengharapkan adanya upaya menengah dan jangka panjang untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor yang terdampak langsung dari perlemahan ekonomi global.
"Ekspor walau kita tidak bisa berharap akan membaik, tapi perlambatannya makin lama makin kecil. Investasi kita relatif tumbuh, kecenderungannya naik terus. Itu tentu saja sebagai hasil deregulasi dan upaya menyakinkan pasar," kata Darmin.
Usulan Ekspor Kayu Bulat Masih Dikaji | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Usulan deregulasi kebijakan terutama untuk mengatasi permasalahan distorsi harga kayu yang cukup besar antara dalam dan luar negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan telah mendiskusikan hal tersebut dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.
Anggota APHI Hadi Siswoyo menyebut distorsi harga kayu bulat dalam negeri karena dampak kebijakan atau regulasi bidang perdagangan yang tidak tepat lagi dengan kondisi saat ini, yaitu tentang larangan ekspor kayu bulat keseluruhan. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, perlu terobosan baru untuk kebijakan tersebut sehingga punya dampak.
Pemerintah masih mengkaji usulan deregulasi kebijakan perdagangan hasil hutan yang memungkinkan Indonesia kembali membuka keran ekspor kayu log atau kayu bulat dengan kuota tertentu atau terbatas.
”Disparitas harga sangat tinggi di pasar internasional dengan pasar dalam negeri terutama kayu hasil hutan alam. Kerugiannya bukan hanya dialami pengusaha hasil hutan melainkan juga negara kehilangan potensi pendapatan karena tidak mendapat harga optimal dan ada potensi yang tidak bisa dipanen,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah bersama dunia usaha masih harus berjuang bersama agar keputusan yang diambil lebih meyakinkan dan memberi win-win solition. ”Nanti kita lihat masa transisi atau peralihannya berapa lama dan bisa dimulai tahun berapa (ekspornya). Misalnya dimulai 2019 atau 2020, tapi persiapannya dari sekarang,” ujarnya di sela acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta.
Sementara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, industri pulp dan kertas di dalam negeri akan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendorongnya adalah upaya pemerintah yang mengusulkan agar sektor ini masuk dalam kelompok sektor industri yang mendapatkan harga gas kompetitif.
Dia melanjutkan, peluang pengembangan industri pulp dan kertas di dalam negeri cukup terbuka, didukung dengan ketersediaan sumber bahan baku kayu dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat serta bahan baku nonkayu seperti tandan kosong kelapa sawit, kenaf, dan abaca. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Nurlaila Nur Mahmud mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membuat regulasi yang juga mendukung industri hulu agar berkembang.
”Kementerian Perindustrian telah mengusulkan industri pulp dan kertas untuk dimasukkan dalam kelompok bidang industri pengguna gas harga tertentu pada revisi Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” ujar Airlangga.
Namun, apabila menteri LHK menyatakan belum akan membuka keran ekspor kayu bulat, maka Kemendag juga satu suara. Nurlaila mengungkapkan, saat ini ekspor produk kehutanan berada di urutan ketiga setelah sawit dan karet. Produk hasil hutan terbanyak diekspor dalam bentuk kertas, pulp, plywood dan furnitur. Menurut Nurlaila, nilai ekspor sektor kehutanan dalam dua tahun terakhir memang belum bergerak alias stagnan.