Said Didu: Pertimbangkan pembentukan induk perusahaan BUMN | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan induk perusahaan BUMN pangan atau holding pangan yang fokus pada kegiatan hulu sekaligus hilir.
Said mengatakan, dengan adanya BUMN yang turut menentukan biaya pertanian, seperti alsintan, pupuk, benih, dan perdagangan, maka tidak akan ada pedagang komoditas pertanian yang seenaknya mempermainkan pasokan dan harga.
“Jadi menurut saya, (fokus Pak Harto) ini harus kita ulang. Hulu betul-betul diambil pemerintah, karena ini yang menentukan (harga pangan). Jangan serahkan pakan ternak pada swasta murni karena dia akan menakar semua biaya peternakan. Jangan serahkan benih dan bibit ternak pada swasta karena nanti konglomerasi dunia masuk ke Indonesia,” kata Said.
Said mengatakan, Presiden RI kedua Soeharto, sebenarnya telah sangat baik membentuk perusahaan-perusahaan BUMN sektor pangan yang fokus di produksi atau hulu. Dengan begitu, pemerintah mengambil peran lebih besar pada produksi pangan, ketimbang swasta.
“Kita tahu Pak Harto dulu membentuk (BUMN) itu lengkap sekali. Ada Pertani yang memproduksi alsintan, ada SHS yang memproduksi bibit, Bulog di perdagangan (hilir), Bina Mulia Ternak yang memproduksi ternak tapi sekarang hilang. Semua itu dirancang Pak Harto,” kata Said dalam sebuah talk show on air Sabtu (17/9/2016).
Jika Superholding Terbentuk, Kementerian BUMN Harus Dibubarkan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Mantan Sekmen BUMN Said Didu mengatakan, jika jadi terealisasi pembentukan super holding BUMN maka rencana pembubaran Kementerian BUMN harus terlaksana. Sebab fungsi dan kewenangannya akan bertentangan dengan Direktur Utama super holding BUMN.
Menurutnya upaya pemerintah yang ingin membentuk super holding BUMN mengikuti negara lain seperti Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia sangat baik. Sebab hampir di semua negara tidak ada Kementerian BUMN, karena pemerintah seharusnya tidak mencampuradukan kepentingan birokrasi dengan korporasi.
"Satu-satunya negara yang memiliki menteri BUMN adalah Indonesia. Mereka China, Singapura, tidak mencampuradukan birokrasi dengan korporasi," pungkasnya.
Rencana pemerintah untuk membentuk holding-holding BUMN sudah hampir terealisasikan. Nantinya, akan ada pembentukan super holding BUMN yang akan membawahi seluruh BUMN di Indonesia.
"Kementerian BUMN kan tidak ada peran korporasi selain mengintervensi korporasi. Jadikan Dirut super holding itu setara menteri tapi bukan menteri. Seperti Jaksa Agung, Panglima TNI, tapi dia bagian dari kabinet juga," tuturnya di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Pertumbuhan Ekonomi RI Mayoritas Disumbang Sektor Pangan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengungkapkan, setengah atau 50% dari nilai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, berasal dari perkembangan sektor pangan. Maka, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5%-an, maka setengahnya disokong dari pangan.
Said menyarankan, pemerintah harus segera mengambil langkah agar Indonesia tidak selalu menjadi negara importir untuk pangan. Apalagi disaat demand masyarakat meningkat namun ketersediaan supply tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Karena, percuma saja kita hidup di negara agraris tapi kita masih suka impor beberapa komoditas pangan kalau supply dalam negerinya kurang," pungkas dia.
Dia juga menekankan bahwa holding BUMN pangan tentunya akan menggerakkan sektor ekonomi ke arah yang lebih baik, bahkan suatu saat Indonesia akan menjadi negara pengekspor pangan. Said mengumpamakan, masyarakat Indonesia mungkin bisa puasa menggunakan listrik berhari-hari, namun mustahil bertahan hidup jika tanpa pangan alias tidak makan berhari-hari.
"Mustahil orang bisa hidup tanpa makan kan? Orang bisa hidup tanpa listrik karena masih ada siang hari, tapi kalau tanpa pangan, enggak makan, siapa yang lantas bisa hidup," imbuhnya.
"Ekonomi kita itu tumbuh karena pangan, sektor pangan kita menyumbang banyak untuk pertumbuhan ekonomi. 2%-an dari hasil pangan Indonesia. Maka, pembentukan holdng pangan ini jauh lebih penting ketimbang lainnya," kata dia di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).
Dia dengan tegas mengungkapkan bahwa pembentukan holding BUMN pangan jauh lebih penting daripada pembentukan holding untuk BUMN sektor lain. Hal ini lantaran kondisi BUMN yang bergerak di sektor pangan sedang terseok-seok alias banyak yang tidak sehat.