Rupiah berhasil menguat ke bawah Rp13.000 per USD | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Bloomberg melansir, Rabu, 28 September, nilai tukar rupiah diperdagangkan ke posisi Rp12.934 per USD jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin di level Rp12.955 per USD.
Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan uang tebusan yang terus bertambah seiring dengan naiknya deklarasi dan repatriasi tax amnesty terus mendorong optimisme di pasar keuangan domestik bahkan mampu menutupi sentimen negatif dari pencapaian target pajak yang sangat minim hingga September 2016.
"Hari ini penguatan rupiah bisa tertahan oleh dolar AS yang kuat serta harga minyak yang terkoreksi cukup tajam hingga dini hari tadi," pungkasnya.
Menurut dia, rupiah berhasil menguat ke bawah Rp13.000 per USD pada perdagangan Selasa bersamaan dengan pelemahan dollar di pasar Asia. Fokus sedikit teralih ke angka inflasi September 2016 yang diperkirakan naik kisaran tiga persen YoY -dirilis Senin pekan depan.
Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah bergerak di posisi Rp12.919 per USD. Rupiah menguat sebesar 34 poin atau setara 0,2625 persen.
Adapun posisi rupiah terus menguat ke posisi Rp12.932 per USD atau menguat 23 poin atau setara 0,18 persen. Rentang gerak rupiah berada di Rp12.910-Rp12.940 per USD.
Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Karena Amnesti Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (AS) sebesar 86 poin atau 0,66 persen ke level Rp12.955 per dolar AS didukung oleh arus dana asing ke dalam negeri dan program pengampunan pajak (tax amnesty).
Tidak hanya karena dana asing yang masuk ke dalam negeri dan program tax amnesty, ia mengatakan, pengaruh eksternal, seperti kondisi ekonomi AS ikut memberi andil terhadap penguatan rupiah.
"Kepastian suku bunga The Fed yang akan dinaikkan dan kondisi ekonomi Amerika yang datanya belum kuat setidaknya memberikan ruang bagi kepercayaan pada perekonomian Indonesia," jelas Sri Mulyani.
"Arus modal yang masuk ke dalam negeri ditambah dengan tax amnesty, maka jumlah rupiah menjadi relatif sangat kuat dibanding pola yang sama pada tahun lalu. Ini yang bisa menjelaskan kenapa dari sisi mata uang rupiah kita mengalami penguatan," ujarnya, Selasa (27/9).
Namun, ia mengingatkan, penguatan rupiah juga akan memberikan implikasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada penerimaan negara dalam bentuk rupiah.
Mantan direktur Bank Dunia itu memastikan, penguatan rupiah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama karena persepsi kerentanan ekonomi Tanah Air menurun.
Penguatan rupiah diyakini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, masyarakat luas, termasuk bagi pasar yang kemudian menimbulkan dampak lanjutan.
Adapun, pengaruhnya akan terasa dari sisi penerimaan negara yang berasal dari sektor ekspor maupun sumber daya alam. Meski, penguatan rupiah membuat inflasi menjadi lebih stabil karena pertumbuhan impor menjadi sangat rendah.
"Ini mungkin perlu kita waspadai, tapi rakyat menikmati keuntungan dari penguatan rupiah. Walaupun, dari sisi APBN tentu akan ada implikasinya dari sisi penerimaan," jelas Sri Mulyani.
Dari seluruh indikator dan gambaran dampak penguatan rupiah ini, Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan memanfaatkan dinamika positif ini untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada ekonomi Indonesia.
Dengan masuknya investasi, Sri Mulyani meyakini, beban pemerintah untuk mengisi pundi-pundi keuangan menjadi lebih ringan, bersamaan dengan adanya tambahan penerimaan dari bentuk rupiah yang saat ini lebih kuat dari dolar AS.
Bila dikompensasikan dengan dana asing yang masuk ke dalam negeri, tentu penguatan rupiah dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan investasi asing yang masuk ke dalam negeri.
"Mereka (investor asing) masuk dalam jangka pendek, mereka membeli surat-surat berharga pemerintah, dan kita sudah melihat (bunga) yield-nya turun," imbuh dia.
Menkeu Janjikan Lunasi DAU Januari 2017 | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan komitmennya untuk membayar DAU yang tertunda untuk 169 daerah dengan total nilai Rp 19,4 triliun, pada Januari 2017. Sri menjelaskan, transfer dana ke daerah akan dilakukan secara bertahap mulai Desember tahun ini.
Pemerintah melakukan penundaan transfer daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016. Dalam PMK itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.
Dengan kriteria seperti itu, Menkeu menetapkan penundaan dilakukan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp 19, triliun. Dalam lampiran PMK itu disebutkan, penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016.
Angin segar datang dari pemerintah pusat setelah sebelumnya sempat menunda Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah daerah, dalam tahun anggaran 2016 ini. Langkah itu diambil pemerintah lantaran kas negara makin sempit bahkan defisit, akibat penerimaan pajak yang seret serta pemangkasan anggaran hingga Rp 137,6 triliun tahun ini.
Sri menambahkan, pemerintah terus memantau kondisi kas negara, termasuk penerimaan pajak dari program amnesti pajak. Sementara itu, ia juga menyebutkan apabila Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam berpotensi lebih rendah akibat penerimaan dari sektor sumber daya alam yang ikut menyusut. Meski begitu, di sisi lain Sri meyakini daerah bisa ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kondisi kas negara dipantau terus, bayar kembali di Desember. Yang ditunda lainnya, kita bayarkan di Januari 2017. Dari sisi belanja yang dilakukan. DBH hasilnya sedikit, yang dibagikan sedikit, berarti yang dibagihasilkan sedikit. Sedangkan DAK bisa berfungsi mengejar ketertinggalan. Untuk 2016 fokus mengelola penerimaan perpajakan dan amnesti pajak," ujar Sri.
Proyeksinya, akan ada Rp 4 triliun dana yang akan ditransfer akhir tahun ini, mengingat setiap daerah membutuhkan suntikan dana tambahan untuk penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan sisa utang pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp 15,4 triliun akan dilunasi pada Januari tahun depan.
"Kami komitmen membayar Januari. Pasti Januari karena itu sudah tahun anggaran lakukan cashflow untuk seluruh DAU prioritas. (Kami) berikan kepastian untuk laksanakan APBD 2017," ujar Sri, Rabu (28/9).