Aktivitas tersebut tergolong modern dan jarang dilakukan di Indonesia | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir modus transaksi pelaku teror dalam memfasilitasi aksi-aksinya, yakni melalui pembayaran virtual, dalam hal ini, PayPal dan BitCoin. Keduanya merupakan produk sistem pembayaran yang diasuh perusahaan teknologi berbasis keuangan (financial technology/fintech).
Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavand mengatakan, penggunaan PayPal dan BitCoin dimaksudkan agar para teroris dapat menghindari pantauan penegak hukum yang umumnya menelusuri aliran dana melalui sistem perbankan.
"Prinsipnya teroris itu, bagaimana memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa melalui sistem perbankan. Karena kalau lewat perbankan kan mudah dideteksi melalui PPATK. Tetapi, kalau menggunakan PayPal, fintech, virtual currency, itu kan di luar sistem perbankan," ujarnya, Senin (9/1).
Hasil penelusuran PPATK mendeteksi bahwa PayPal dan Bitcoin sering dimanfaatkan para teroris, ketimbang menggunakan layanan keuangan perbankan. PayPal merupakan sistem atau mekanisme pembayaran yang dilakukan secara online. Sementara, BitCoin adalah mata uang virtual untuk transaksi online.
Asal tahu saja, pemanfaatan PayPal dan BitCoin untuk aksi-aksi terorisme ini terendus ketika tersangka terorisme Bahrun Naim ditelusuri menerima sejumlah dana masuk ke dalam negeri.
Ivan mengakui, tak mudah untuk melacak transaksi yang melibatkan sistem pembayaran internasional tersebut. Maklumlah, sistem pembayaran lewat udara ini masih terbilang teknologi baru, terutama di Indonesia.
Namun demikian, PayPal dan BitCoin sebagai sistem pembayaran oleh teroris juga masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelemahan tersebut terkuak setelah Bahrun Naim mengirim BitCoin via PayPal dan diterima oleh end user.
Aktivitas tersebut tergolong modern, mengingat transaksi jenis virtual tersebut jarang dilakukan di Indonesia. Sayangnya, Ivan enggan merinci berapa nilai yang ditransfer Bahrun Naim pada saat itu.
Setelah dana transferan diterima oleh end user, BitCoin tersebut harus dicairkan dan dikonversi di dalam negeri menjadi uang tunai dengan kurs rupiah melalui jasa perbankan.
Sebetulnya, Ivan melanjutkan, modus tranfer dana melalui transaksi digital sudah mendunia. PPATK pun sudah memantau sejumlah transaksi mencurigakan dari sistem tersebut sejak 2013 silam.
Secara keseluruhan, tahun lalu, PPATK setidaknya telah menerima sebanyak 25 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dari 25 LTKM tersebut, di dalamnya termasuk transaksi menggunakan jasa layanan keuangan Fintech termasuk PayPal dan BitCoin.
Saat itulah, aktivitas perbankan tersebut bisa dilacak oleh Densus 88 sehingga dapat ditindaklanjuti oleh PPATK.
"Pada saat mau dipergunakan dengan end user nya di sana, end user nya itu tidak punya akses internetnya segala macam, terpaksa dia harus pakai sistem konvensional, yaitu perbankan. Ujung-ujungnya, mereka harus punya uang yang bisa ditenteng. Kan kami tidak semua punya akses ke teknologi yang sudah canggih seperti itu," terangnya.
Fintech Berisiko Digunakan untuk Pencucian Uang hingga Aksi Terorisme | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Keberadaan Financial Technology (Fintech atau Teknologi Keuangan) yang berkembang saat ini dinilai sarat dengan aksi pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hal itu pun disayangkan, karena kehadiran Fintech sebenarnya diperuntukkan memudahkan masyarakat terkait kegiatan mengenai keuangan.
Hal tersebut seperti dikatakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Menurutnya, di balik kemudahan yang disediakan oleh fintech, memiliki risiko penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggungjawab.
"Keberadaan fintech sejatinya bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan," jelas Kiagus.
"Risiko yang sudah terasa di balik kemudahan yang disediakan financial technology (Fintech) dan cyber crime adalah risiko penyalahgunaan untuk aksi terorisme dan tindak pidana ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PPATK Jakarta, Senin (9/1/2017).
"Desk ini akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan aparat penegak hukum lainnya," tambahnya.
Untuk menangani masalah-masalah tersebu, PPATK telah membentuk desk terkait masalah-masalah itu, di antaranya desk fiscal, desk narkotik dan terorism, serta desk fintech dan cyber crime.
Selama 13 Tahun, PPATK Catat 267 Transaksi Mencurigakan Terkait Terorisme | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Axa
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sejak tahun 2003 sampai dengan November 2016, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) terkait terorisme mencapai 267.
“Dari hasil itu, pada periode yang sama kami menyerahkan hasil analisis (HA) terkait terorisme sebanyak 105 HA,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakata, Senin (9/1/2017).
Jumlah tersebut diperoleh dari laporan dari penyedia jasa keuangan (PJK) bank maupun nonbank yang melapor ke lembaga analisis keuangan tersebut.
Menurut Kiagus, saat ini pola pendanaan terorisme mengalami sejumlah transformasi, dari awalnya menggunakan cara konvensional, mereka sekarang telah menggunakan financial technology (Fintech).
Dikatakan, jumlah hasil analisis tersebut terdiri dari 47 HA proaktif dan 58 HA inquiry. ‘Itu sudah kami serahkan kepada penyidik semuanya,” jelasnya.
PayPal, kata dia, merupakan jenis pembayaran virtual yang bisa digunakan untuk transaksi oleh seluruh pengguna internet di berbagai negara.
Bahrun Naim merupakan salah satu orang yang mendanai berbagai aksi teror di Indonesia menggunakan sejumlah akun pembayaran online PayPal dengan mengguakan Bit Coin.