Sri Mulyani menantang para banker | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan minimnya partisipasi perbankan nasional untuk membiayai proyek infrastruktur. Padahal, pembangunan infrastruktur perlu ditopang oleh pembiayaan yang memadai.
"Jadi saya ingin menantang para banker. Dari mereka yang hidupnya keren tiap hari, coba untuk bisa memberikan lebih," tutur Sri Mulyani saat menghadiri Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Hotel Four Season, Kamis (22/12).
Sri Mulyani mengungkapkan berdasarkan data terakhir partisipasi bank untuk membiayai proyek infrastruktur hanya berkisar 8 sampai 10 persen.
Sementara, pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan jatuh tempo (maturity mismatch). Belum lagi pembiayaan perbankan juga harus memikirkan masalah exposure terhadap nilai tukar.
"Kalau cuma datang ke Menteri Keuangan dan bilang, 'Bu, sumber pembiayaan saya adalah tabungan enam bulan dan saya harus commit 20 tahun ada maturity mismatch itu bisa enggak?,' ya kalau begini saya saja yang jadi banker," tambahnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memahami pelaku perbankan kerap beralasan bahwa sebagian besar sumber pembiayaan berasal dari tabungan dan deposito dalam jangka pendek.
"Tapi kan saya [pemerintah] itu punya bank BUMN yang digaji tinggi-tinggi dan pintar-pintar untuk memikirkan bagaimana mengatasi itu," ujarnya.
Di sisi lain, saat pemerintah menerbitkan obligasi atau sukuk, peminatnya membludak, bahkan bisa oversubscribed empat hingga lima kali. Hal ini menunjukkan adanya potensi pembiayaan dari masyarakat.
Pembiayaan obligasi korporasi ke sektor infrastruktur juga relatif rendah, yaitu hanya hanya sekitar 18 persen.
"Yang dibutuhkan masyarakat hanya instrumen saja yang cocok dengan preferensi. Itu pekerjaan Anda (pelaku keuangan) untuk menciptakan penghubung antara aspirasi masyarakat yang memiliki sumber pembiayaan dengan proyek infrastruktur," ujarnya.
"Tetapi saya juga meminta Anda melakukan bagian Anda untuk berinovasi, untuk lebih mendorong batasan sedikit, jangan cuma hidup di zona nyaman," tukasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperdalam pasar keuangan.
Sri Mulyani Sindir Bank BUMN Ogah Beri Pendanaan Infrastruktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menantang kepada para perbankan untuk bisa meningkatkan pembiayaan di sektor infrastruktur.
Dari data Kementerian Keuangan pihak perbankan hanya menggelontorkan 8 sampai 10 persen untuk pembiayaan infrastruktur.
Sri Mulyani menilai bank terutama dari BUMN yang pegawainya punya gaji tinggi sering beralasan sulit memberikan pendanaan.
Sedangkan sisanya dibiayai APBN, BUMN Karya, dan swasta memakai dana internal.
"Gaji mereka (bank BUMN) kan sudah tinggi, saya mau tantang para bankir yang hidupnya keren setiap hari," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Pejamin Infrastruktur Indonesia, Kamis (22/12/2016).
Menurut Sri Mulyani hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk malas memberikan bantuan pendanaan kepada infrastruktur.
Sri Mulyani pun sering mendengar keluhan perbankan beralasan pendanaannya berasal dari tabungan, deposito, dan giro.
Mantan Managing Director Bank Dunia itu pun menilai pemerintah dan swasta sudah bekerja maksimal mencari pendanaan sampai mengoperasikan sebuah proyek infrastruktur.
"Kalau cuma datang ke Menkeu terus bilang bu source of funding saya cuma tabungan, kamu (perbankan BUMN) harus menyelesaikan masalah ini," katanya.
"Saya mau perbankan BUMN lakukan pekerjaan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menunggu peran dari perbankan membantu dari segi finansial.
Menperin Beberkan Progres Pembangunan 14 Kawasan Industri | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2015 mencanangkan program mengembangkan 14 kawasan industri yang difokuskan di luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk melakukan pemerataan kawasan industri serta memperkuat industri hilir.
"Hingga tahun 2016 sudah ada tiga kawasan industri yang telah beroperasi, yaitu, Sei Mangkei, Morowali, dan Bantaeng," katanya di Kemenperin Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2016).
Dari 14 kawasan industri tersebut, berdasarkan keterangan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartato sudah ada tiga kawasan yang sudah selesai dibangun.
Sekedar informasi, berdasarkan pernyataan Menperin hingga saat ini sudah ada 73 kawasan industri yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjut Menperin, saat ini ada tiga kawasan industri yang sedang dalam tahap pembangunan, di antaranya di Palu, Bitung, dan Konawe. Sementara delapan kawasan industri lainnya masih dalam tahap perencanaan.
"Untuk tiga tahun ke depan, juga akan dilakukan percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton, Dumai, Berau,Tanah Kuning, JIIPE (Gresik), Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar di Serang (Banten)," sambung Airlangga.