Saat ini gencar membangun infrastruktur di sekitar tambang | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Direktur Keuangan United Tractors, Iwan Hadiantoro, menjelaskan melalui entitas usahanya tersebut, perseroan sudah menjalankan eksplorasi di satu blok dari total delapan blok tambang emas.
Ia menambahkan, perusahaan dan entitas usaha tengah gencar membangun infrastruktur pertambangan tersebut. Hal itu agar dapat memudahkan perusahaan dan entitas usaha melakukan aksi pertambangan emas.
PT United Tractors Tbk (UNTR) mengaku serius menggarap bisnis tambang emasnya melalui entitas usahanya yakni PT Pamapersada Nusantara dan dan PT Sumbawa Jutaraya (SJR).
"Dari hasil eksplorasi tersebut, kita temukan 350 ribu-400 ribu ons emas. Dan kita ke depan akan mengeksplorasi semua blok, namun secara bertahap. Mudah - mudahan hasilnya apa yang kita inginkan," kata Iwan dalam acara Workshop Wartawan Pasar Modal Astra Grup, di Bogor, Jumat, 4 November 2016.
Sebagai informasi, SJR ini telah diakuisisi perseroan melalui anak usahanya yakni Parmapersada Nusantara. Nilai dari akuisisi yang telah dilakukan pada Februari 2015 lalu tersebut sebesar US$2,57 juta.
"Saat ini kita sedang fokus membangun infrastruktur. Diharapkan akhir 2017 atau awal 2018 kita bisa produksi di SJR," ujarnya.
Sebagai informasi, SJR ini telah diakuisisi perseroan melalui anak usahanya yakni Parmapersada Nusantara. Nilai dari akuisisi yang telah dilakukan pada Februari 2015 lalu tersebut sebesar US$2,57 juta.
PT Sumbawa Jutaraya berada di Nusa Tenggara Barat. Perseroan telah melakukan kegiatan tambang di kabupaten Sumbawa yakni di blok Meas, Kecamatan Ropang dan Gapit kecamatan Empang seluas 10 ribu hektare.
Pasca akuisisi tersebut Pamapersada yang bergerak di bidang kontraktor penambangan batubara, resmi menjadi saham pengendali dengan total kepemilikan saham Sumbawa Jutaraya sebesar 75,5 persen.
Indonesia Penerima Remitansi Terbesar Keempat di Dunia | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Besarnya penerimaan remitansi dari tenaga kerja Indonesia (TKI), sesuai data BNP2TKI menunjukkan remitansi atau aliran uang dari TKI pada 2015 mencapai USD8,65 miliar atau lebih kurang setara dengan Rp119,7 triliun" ujar dia saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Jumat.
Jumlah ini, kata dia, bisa jadi lebih dari angka itu, mengingat banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi dan pergi melalui jalur-jalur keberangkatan ilegal.
Pakar Migrasi Internasional dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara penerima remitansi terbesar keempat di seluruh dunia.
Menurut dia, data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 2011-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, ada lebih dari 2 juta penduduk (2.299.187) yang pergi meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
Lebih jauh, Sukamdi menambahkan, satu hal yang seringkali luput adalah persoalan biaya pelatihan yang harus dikeluarkan oleh para TKI kepada perusahaan penyalur tenaga kerja.
Sementara itu, alokasi untuk menabung bahkan investasi, minim sekali karena gaji TKI harus dipotong lagi untuk membayar biaya pelatihan.
Jumlah ini, kata dia, bisa jadi lebih dari angka itu, mengingat banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi dan pergi melalui jalur-jalur keberangkatan ilegal.
"Oleh karena itu, pelatihan bagi pekerja migran sebaiknya diambil alih oleh negara, melalui Kementerian Pendidikan. Mengapa? Karena biaya paling besar dalam pengiriman migran adalah pelatihan guna mempersiapkan tenaga kerja ke luar negeri. Seharusnya biaya ini tidak ditanggung oleh migran," ucap Sukamdi.
Pasalnya, hasil penelitian yang dilakukan pihaknya dengan Asia Research Institute, National University of Singapore menunjukkan, sebagian besar remitansi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau "basic needs" atau sebesar 35%, serta biaya pendidikan anak 26%.
Keran PMN Ditutup, Rini Minta BUMN Cari Opsi Lain Pendanaan | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa BUMN ke depannya tidak lagi mendapatkan kucuran dana dari pemerintah lewat Penyertaan Modal Negara (PMN). Oleh karena itu, perusahaan pelat merah dituntut untuk mencari opsi pendanaan dengan cara lain.
Pada tahun ini, pihaknya juga masih mendorong BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur seperti jalan tol Trans Sumatera yang telah dibangun dari Bakauheni hingga Palembang. Proyek tersebut menurutnya tentu membutuhkan modal yang besar sehingga tahun ini perusahaan negara tetap mendapatkan PMN.
Dia mengatakan sejak 2015, BUMN memang dirancang untuk menggarap proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara hingga elektrifikasi. Namun, modal yang dimiliki BUMN tidak cukup karena itu dibutuhkan suntikan modal dari negara.
"BUMN tetap dituntut untuk terus menjadi agen pembangunan. Kita harus terus dorong pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa, karena Presiden bilang kita harus Indonesia sentris. Kita harus perkuat kemampuan untuk dapat pendanaan, dapat dana untuk danai proyek ke depan," tandasnya.
"Kita lihat BUMN modalnya masih kurang cukup. Maka kita minta modal dari negara. Pangan seperti Bulog juga dapat modal," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Namun ke depannya, BUMN tak lagi bisa mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) karena akan dikonsentrasikan untuk memperbaiki indeks gini rasio dan menurunkan angka kemiskinan. Perusahaan pelat merah diminya harus bisa memperkuat diri sendiri untuk tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.