Semua Menkeu dunia semua berlomba-lomba cari pajak | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, saat ini bukan hanya negara berkembang saja yang berusaha mengumpulkan pajak. Setelah masa krisis tahun 2008, banyak negara maju yang berusaha menyelamatkan APBN mereka.
"Maka dia mencoba menurunkan debt to GDP ratio, kurangi fiscal deficit, tax lebih dan berharap bahwa ekonomi tumbuh, makanya semua berlomba-lomba cari pajak," sambungnya.
Karena kasus ini, Apple dituding memiliki utang pajak USD18 miliar. Hal ini membuat Menkeu AS marah, kata Sri Mulyani.
"APBN mereka semua berdarah-darah dan mereka tahu bahwa enggak mungkin dengan situasi fiscal deficit dengan debt to GDP ratio yang begitu besar terus menerus," katanya Selasa (8/11/2016) malam.
Salah satu contoh reformasi pajak adalah yang dilakukan Eropa terhadap perusahaan Apple. Perusahaan AS tersebut seolah meregistrasikan headquarternya di Irlandia untuk menghindari pajak.
"Menkeu AS marah. 'Siapa Anda kok mau ngambil pajak perusahaan Apple yang berasal dari AS'. Tax supposed to be my tax revenue. No that's supposed my tax revenue because headquaternya di Irlandia, mereka berantem," ucapnya.
"Minta PECD melakukan assesment dan seluruh negara sedang melakukan persiapan apa yang dibutuhkan agara AEoI bisa berjalan. untuk bisa saling bersam-sama meng-compare,"tukasnya.
Untuk itu, forum G20 sepakat bersatu untuk melawan pengindaran pajak. Salah satunya dengan mengaplikasikan Automatic Exchange of Information (AEoI)
"Menkeu di seluruh dunia sekarang sedang merasa bahwa kalau kita saling berantem, untuk rebutan pajak. bahkan kalau berantem untuk menurunkan tax rate, maka enggak ada yang menang," tambah dia.
Menkeu: Ingatlah Jasa Pahlawan dengan Tidak Korupsi | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peringatan hari pahlawan pada 10 November besok haruslah menguatkan komitmen pejabat pemerintahan untuk membangun bangsa.
"Konsep kepahlawanan haruslah terasosiasi dengan komitmen kita membangun bangsa, terutama untuk tidak korupsi," kata Sri dalam dialog perpajakan bersama direksi dan pemegang saham perbankan di The Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Selasa malam, 8 November 2016.
"Saya sebagai menkeu yang menerima pekerjaan menkeu lagi untuk kedua kali, perasaan ini terus menerus harus saya ingatkan pada diri saya. Karena, kalau saya mengatakan kok capek ya kerjanya banyak banget," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Ia juga mengajak agar para pejabat pemerintah mengingat perjuangan para pahlawan zaman dahulu sebagai cambuk bagi setiap pejabat untuk tidak melakukan tindakan negatif khususnya korupsi.
Sri menyatakan akan mengemban amanat sebaik-baiknya setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan untuk kedua kalinya. Ia pun mengakui jabatan menteri keuangan adalah sebuah tanggung jawab pekerjaan yang cukup berat.
"Anak saya bilang, 'ma inget saja waktu dipanggil Jokowi terus yang mama pikirin apa'. Itu yang jadi semangat saya. maksud anak saya untuk semangatin jangan cepat mengeluh dan putus asa. Pasti ada cita-cita yang ingin dicapai," kata dia.
Dengan rutinitas kesibukan yang cukup tinggi sebagai Menteri Keuangan, Sri pun mengaku sering dimotivasi oleh anaknya untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas. Bahkan, kata Sri anaknya mengingatkan kepada dirinya untuk tidak cepat mengeluh dan putus asa.
Sri Mulyani Bidik Pemegang Saham dan Bos Bank Ikut Amnesti | PT Rifan Financindo Berjangka
Sri Mulyani memaparkan, berdasarkan data periode pertama amnesti pajak, baru 19 persen dari 1.221 orang komisaris perbankan yang ada di Indonesia, yang telah mengikuti amnesti pajak. Sementara, 81 persen selebihnya belum mengikuti program ini.
Ia menyebut uang tebusan terendah dari komisaris perbankan nilainya Rp499 ribu dan paling tinggi Rp46 miliar. Rata-rata uang tebusan yang dibayarkan jajaran komisaris perbankan nilainya Rp848,9 juta dengan total kontribusi uang tebusan mencapai Rp194,4 miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengincar para pemegang saham, manajemen, direksi, sampai komisaris perbankan untuk ikut program amnesti pajak (tax amnesty). Pasalnya partisipasi Wajib Pajak (WP) yang bergelut di bidang perbankan selama periode I dan II pengampunan pajak, terbilang masih minim.
"Saya berharap yang 81 persen itu sudah membuat Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang patuh. Jadi, bisa saja, karena mereka tidak perlu ikut tax amnesty karena, selama ini, sudah melaporkan dengan baik," tutur Sri Mulyani dalam dialog Kementerian Keuangan dengan Perbankan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/11) malam.
Selanjutnya, untuk jajaran direksi, dari 2.352 orang direksi perbankan, baru 12 persen yang ikut tax amnesty. Nilai uang tebusan terendah dari jajaran direksi perbankan nilainya Rp78 ribu.
Adapun nilai uang tebusan tertinggi yang dibayarkan jajaran direksi perbankan yaitu Rp45,1 miliar. Jika diakumulasi, total uang tebusan jajaran direksi mencapai Rp186,8 miliar dengan rata-rata senilai Rp664,6 juta.
“Kalau satu uang yang warnanya merah, Rp100 ribu, itu berarti masih saya susuki (kasih uang kembalian),” canda Sri Mulyani diikuti gelak tawa tamu undangan.
Nilai uang tebusan terendah yang dibayarkan para investor tersebut adalah Rp25 ribu dan yang tertinggi Rp1 triliun. Total uang tebusan dari pemegang saham perbankan yaitu Rp3,3 triliun dengan rata-rata senilai Rp3,3 miliar.
Berikutnya untuk pemegang saham, baru 19 persen dari 5.378 orang pemegang saham perusahaan perbankan, yang mengikuti tax amnesty.
Selain itu, manajemen bank juga diminta untuk terus menginformasikan soal amnesti pajak tidak hanya kepada nasabah tetapi juga kepada karyawannya.
Selanjutnya, Sri Mulyani berharap, mengajak 241 orang top management perbankan yang hadir dalam diskusi semalam untuk segera mengikuti amnesti pajak. Pasalnya, pasca amnesti pajak pemerintah bakal tegas dalam menindak upaya penghindaran pajak.
Dari sisi perusahaan perbankan, Sri Mulyani juga masih melihat minimnya partisipasi. Dari 1.801 wajib pajak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), baru 110 bank yang mengikuti amnesti pajak. Rata-rata uang tebusan yang dibayarkan sebesar Rp7,7juta dengan total nilai sebesar Rp849,2 juta.
“Kami mengimbau, kalau Anda merasa perlu untuk melakukan tax amnesty, ini adalah kesempatan yang terbaik,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Dalam wawancara terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, mendorong pelaku industri perbankan untuk mengikuti amnesti pajak.
Sementara, baru 11 bank dari 118 bank non BPR/BPRS yang mengikuti tax amnesty. Masing-masing bank rata-rata membayar uang tebusan senilai Rp3,5 miliar dengan total mencapai Rp38,5 miliar.
“Kami juga baru tahu karena angka partisipasi itu yang tahu Direktorat Jenderal Pajak. Kami akan dorong agar semakin banyak persentasenya, kalau memang ada sesuatu yang belum dilaporkan,” tutur Muliaman.