Program sapu bersih pungutan liar dan korupsi bagi pejabat dan pegawai Kemenkeu | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut lembaganya akan bersikap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima suap dari wajib pajak.
"Saya sangat menghargai langkah KPK. Ketamakan staf di Kementerian Keuangan memang harus diperangi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11).
Sri mengatakan, kebiasaan menyalahgunakan kewenangan para anak buahnya memang sudah sepatutnya ditindak tegas.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan tidak akan menghalangi proses hukum terhadap para pejabat dan pegawai Kemenkeu yang menerima suap atau mencuri uang negara.
"Kalau di dalam tidak mau berubah sendiri, berarti akan ada institusi lain yang akan melakukan itu," ucapnya.
"Orang-orang yang baik harus memerangi yang jelek ini. Kalaupun diperlukan intervensi dari institusi lain, itu untuk pembersihan secara lebih cepat dan efektif," kata dia.
Sri menuturkan, ia telah memaparkan program sapu bersih pungutan liar dan korupsi yang dicanangkan pemerintah kepada para pejabat dan pegawai Kemenkeu. Ia berkata, pelaksanaan program itu merupakan momentum tepat untuk menihilkan penyalahgunaan kewenangan.
"Yang dilakukan selama ini, informasi intelijennya berasal dari internal kami. Di dalam Kemenkeu ada unit-unit pengawasan yang bekerja," ujarnya.
Lebih dari itu, Sri menyebut operasi tangkap tangan KPK terhadap anak buahnya berawal dari informasi internal Kemenkeu. Ia berkata, kementeriannya memiliki unit pengawasan yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.
Senin tengah malam kemarin, KPK dikabarkan meringkus seorang oknum Ditjen Pajak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum yang diduga setingkat eselon III itu diringkus di sebuah lokasi di Jakarta usai melakukan transaksi suap.
Ketua KPK Agus Rahardjo berkata, pagi hingga siang ini hasil operasi tangkap tangan tersebut diekspos di forum pimpinan. Setelahnya, KPK akan segera mempublikasikan perkara itu.
Dalam operasi itu, KPK dikabarkan mengamankan sejumlah orang, termasuk sang oknum Ditjen Pajak. Tak hanya itu, KPK juga menyita sejumlah uang lebih dari Rp1 miliar yang ditengarai berkaitan dengan kasus tersebut.
Sambut Baik KPK Tangkap Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Korupsi Harus Diperangi | PT Rifan Financindo Berjangka
"Saya senang bahwa yang selama ini dilakukan KPK sebetulnya kerja sama dengan Irjen, jadi di dalam Kemenkeu ada unit dan pengawasan yang bekerja kemudian untuk melakukan penindakan sama-sama dengan KPK, jadi saya sangat menyambut positif langkah ini yang sebetulnya menjadi suatu signal yang sangat jelas kepada seluruh jajaran kita," kata Sri Mulyani usai hadiri pembukaan Rakor BLU di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).
"Saya sangat menghargai langkah KPK seperti saya sebutkan bahwa penyakit korupsi dan ketamakan dari staf di Kemenkeu harus diperangi," imbuh Sri Mulyani.
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan yang kali ini menyasar ke seorang pejabat Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik operasi ini.
Menurut Sri Mulyani, sebagian besar pegawai pajak adalah orang-orang yang baik. Tetapi karena ulah segelintir orang, nama institusi tersebut tercoreng.
"Kalau orang korupsi dan tamak tidak akan ada batasnya, dan mereka lah yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik dari internal, baik itu di pajak, bea cukai, orang-orang yang baik harus memerangi orang yang jelek ini," ungkap Sri Mulyani
Kemenkeu sudah berikan peringatan kepada Ditjen Pajak yang berada di bawah naungannya agar tak ada praktik pungli, suap, dan lain sebagainya. Sri Mulyani berharap tertangkapnya pejabat Ditjen Pajak ini tak pengaruhi tax amnesty.
Respons Sri Mulyani terkait Pejabat Pajak Tertangkap KPK | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait salah seorang pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu berinisial HS, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sri Mulyani pun menghargai langkah KPK dalam kasus tersebut. Menurutnya, penyakit korupsi dan ketamakan staf Kementerian Keuangan memang sudah harus diperangi.
Pejabat tersebut ditangkap saat sedang melakukan transaksi suap, namun belum diketahui berapa nilai suap. Beredar informasi dalam operasi itu, KPK menyita uang sebesar Rp1,3 miliar. Kabarnya, uang tersebut untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pengusaha berinisial MH.
Menurutnya, komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan di tubuh Ditjen Pajak berulang kali dikatakan. Di mana, jika petugas pajak tetap tidak mau berubah, maka dia menyerahkan hal tersebut kepada institusi berwenang.
"Jadi, adanya langkah yang dilakukan KPK waktu kami menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa Presiden sangat komitmen untuk memerangi berbagai macam praktik pungli dan korupsi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
"Saya senang bahwa yang selama ini dilakukan KPK sebetulnya kerja sama dengan Irjen, selama ini informasi intelnya berasal dari kami di internal. Jadi, di dalam Kemenkeu ada unit dan pengawasan yang bekerja kemudian untuk melakukan penindakan sama-sama dengan KPK, jadi saya sangat menyambut positif langkah ini," imbuh dia.
"Mereka yang harusnya dihilangkan atau diperangi bersama, baik dari internal, baik itu di pajak, bea cukai, orang-orang yang baik harus memerangi orang yang jelek ini. Kalaupun diperlukan intervensi dari institusi lain adalah pembersihan secara cepat dan efektif," terang Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, OTT KPK ini menjadi sinyal kepada seluruh jajaran Ditjen Pajak maupun Kemenkeu secara umum bahwa sebagian besar pegawai adalah orang yang baik. Jika ada segelintir yang melakukan pengkhianatan, maka itulah yang harus diperangi.