Pemerintah mengaku khawatir hasil OTT oleh KPK | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hasil OTT KPK yang meringkus salah satu oknum setingkat Eselon III DJP akan memberi dampak pada penerimaan pajak.
Bersamaan dengan itu, pemerintah buru-buru membentuk Tim Reformasi Perpajakan yang melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga (k/l) agar tak ada lagi ruang bagi pejabat pemerintahan yang ingin melancarkan aksi 'main mata' memperkaya diri sendiri.
Pemerintah mengaku khawatir hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinisial HS, akan mempengaruhi aliran penerimaan perpajakan.
"Tentu itu sesuatu yang dampaknya tidak baik. Ada pengaruhnya iya tapi ini semua tinggal bagaimana kita meyakinkan orang bahwa kita serius melakukan perbaikan," ungkap Darmin di Kementerian Keuangan, Selasa (22/11).
"Makanya pajak juga kebetulan sedang menyiapkan reformasi. Tapi mereka saja yang bicara. Jangan saya yang menceritakan," imbuh Darmin.
Namun begitu, Darmin masih enggan merinci seperti apa tugas dan seluas apa kewenangan Tim Reformasi Perpajakan itu.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi menyebutkan, pemerintah telah membuat Tim Reformasi Perpajakan, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menetapkan siapa saja individu yang akan tergabung dalam tim tersebut.
"Ya, mudah-mudahan tidak ada sentimen. Masih ada kepercayaan dari masyarakat," katanya.
Namun begitu, Ken masih optimis dan berharap bahwa kecolongannya terhadap salah satu stafnya tak akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak untuk membayarkan pajaknya.
"Reformasi setiap hari berubah, setiap hari harus ada perubahan. Kebetulan tadi sudah dibentuk, cuma orang-orangnya masih dipilih," ujar Ken usai menghadap Sri Mulyani.
Darmin: Masih Ada Ruang Untuk 'Main-main' di Ditjen Pajak | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, karena diduga menerima suap Rp 1,3 miliar dari Wajib Pajak (WP). Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan masih ada ruang untuk main-main di Ditjen Pajak.
"Ya memang pajak itu belum selesai sistemnya dibuat, ya kan, sehingga masih ada saja ruang untuk main-main," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Darmin mengatakan, pemerintah akan menghidupkan kembali reformasi di sektor perpajakan.
Mantan Dirjen Pajak ini mengatakan, siang ini dirinya akan membicarakan soal penghidupan kembali reformasi perpajakan.
"Iya kayaknya mau rapat nih siang ini untuk membicarakan hal itu, membicarakan seperti apa sih, apa yang mau, tapi intinya sebenarnya bagaimana menghidupkan kembali reformasi di perpajakan," papar Darmin.
Pernyataan Darmin tersebut menanggapi soal peristiwa penangkapan pegawai Ditjen Pajak oleh KPK.
"Jadi tim ini akan dibuat bahkan Pak Darmin sebagai Menko Perekonomian dan bekas Dirjen Pajak beliau juga ingin membantu. Jadi nanti saya umumkan lagi kalau sudah selesai formatnya," ujar Darmin.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan hari ini dirinya akan melakukan pengumuman tim Reformasi Perpajakan. Tujuannya, untuk melakukan perubahan menyeluruh kepada Ditjen Pajak.
Ini kata Menko Darmin soal pejabat pajak terkena OTT KPK | PT Rifan Financindo Berjangka Pusat
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, peristiwa ditangkapnya pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kendati demikian, pihaknya langsung bergerak cepat untuk menyiapkan reformasi di bidang perpajakan.
Diakuinya, jauh sebelum peristiwa tersebut, pemerintah tengah melakukan pembahasan terkait reformasi di sejumlah sektor, salah satunya pajak. Hal ini merupakan tindak lanjut kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.
Di tengah upaya pemerintah menyukseskan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, kasus suap menerpa instansi penyelenggara. Hal ini dikhawatirkan mengganggu upaya pemerintah dalam meyakinkan wajib pajak pada program Tax Amnesty.
"Ya (kasus) itu memang tentu tidak bagus ya. Tapi ya pemerintah memang sedang menyiapkan reformasi lanjutan itu," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/11).
Perihal kepercayaan, lanjut Menko Darmin, dirinya enggan berspekulasi. Menurutnya, ini baru terjadi sekali sehingga belum tentu memberi banyak pengaruh. "Ini kan baru satu kasus aja. Saya sih tidak bisa bilang ya," pungkasnya.
"Sebetulnya kita sedang membahas itu dalam beberapa minggu terakhir ini. Pada akhirnya yang dilihat bagaimana upaya dan kesungguhan pemerintah dalam reform perpajakan. Mungkin akan diumumkan dalam minggu ini," kata dia.