Terbaru

Bea Cukai Indonesia & Belanda Menandatangani Lol

Untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan devisa eskpor | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang


Penandatanganan LoI dilakukan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dan Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Lilianne Ploumen di Istana Negara Republik Indonesia, Rabu 23 November 2016.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di pasar internasional, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat menandatangani Letter of Intent (LoI) on Establishing the Exchange of Information on Risk Management.

Penandatanganan LoI ini merupakan bentuk kerjasama pertukaran data reputable traders antara kedua negara.

Dalam acara penandatanganan LoI tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa, ini merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan devisa ekspor Indonesia.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bea Cukai mengusulkan beberapa kriteria dalam penetapan reputable traders antara lain perusahaan mempunyai kategori risiko rendah, memiliki jumlah pemberitahuan ekspor maupun devisa ekspor yang cukup besar, menggunakan sistem inventory berbasis web, serta memanfaatkan teknologi Informasi dalam pengawasan dan transaksi.

“Reputable traders adalah perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi pada Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, ujar Sri Mulyani.

Adapun data yang dipertukarkan akan menjadi database untuk sistem manajemen risiko oleh Bea Cukai Indonesia dan Customs Administration of the Netherlands (CAN).

“Diharapkan kesepakatan yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dan Belanda dapat meningkatkan kemudahan dalam berbisnis yang dapat mendorong investasi. Serta, dapat menumbuhkan tingkat ekspor kedua negara yang diharapkan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga perdagangan akan tumbuh dan profit akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak,” kata Heru.  

“Untuk memperoleh status tersebut, perusahaan dapat mengajukan diri melalui aplikasi dan akan diverifikasi oleh Bea Cukai,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi.

Sri Mulyani mengatakan, eksportir dengan reputasi baik akan diberikan perlakuan khusus di antaranya adalah dokumen customs clearance dapat disampaikan dalam bentuk elektronik tanpa pemeriksaan fisik pada saat proses pengeluaran barang,” ujar Sri Mulyani.

Keluar dari Middle Income Trap, RI Harus Kembangkan Manufaktur | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang


Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi menjelaskan, untuk mendorong sektor manufaktur, dibutuhkan reformasi struktural. Diharapkan, reformas struktural bisa membuat Indonesia keluar dari middle income trap.

Bank Indonesia (BI) menyebut pengembangan industri manufaktur bisa membantu Indonesia keluar dari jebakan kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Sayangnya industri manufaktur di Indonesia tengah mengalami kemunduran.

Apalagi saat ini Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan sektor komoditas yang sedang melemah. Dia menilai Indonesia harus mencari sumber perekonomian baru salah satunya di sektor manufaktur.

"Kita harus lepas dari middle income trap, kita agak susah lepas dari itu. Oleh karena itu, keinginan untuk itu harus didorong oleh reformasi struktural melalui mendorong industri manufaktur," kata Yoga, di Surabaya, Kamis (24/11/2016).

"Kuncinya adalah reformasi struktural. Harus ada struktural yang mendukung dalam jangka panjang. Itu yang akan memberikan kenaikan taraf hidup ke masyarakatnya, dan ini terbukti di negara-negara besar," imbuhnya.

"Bagaiamana kita ingin manufaktur ini menjadi raja di negeri sendiri. Salah satunya dengan meningkatkan industri manufaktur di dalam negeri, dan meningkatkan kualitas di luar negeri. Ini akan mendorong taraf hidup ekonomi kita," cetusnya.

Dia berpendapat, guna mendorong sektor manufaktur, pelaku industri harus bisa meningkatkan kualitas dari produk manufaktur itu sendiri. Hal ini diperlukan agar produk-produk manufaktur yang berasal dari Indonesia akan diakui oleh negara luar.

'Anak Buah' Terima Suap, Sri Mulyani Minta Maaf | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang

PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Semarang


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia karena salah satu pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tertangkap tangan menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut, hal tersebut yang terkadang menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Satu kasus saja akan diingat cukup lama oleh masyarakat.

"Karena baru kemarin, saya terpaksa harus meminta maaf kepada publik, karena salah satu staf saya ditangkap menerima sogokan," ujarnya seperti dikutip Detik.com, Kamis (24/11).

Pun demikian, Sri Mulyani berkomitmen untuk terus membenahi kapasitas, sistem, serta sumber daya manusia di DJP Kemenkeu. Begitu juga dengan unit eselon I lain. Sehingga masyarakat semakin percaya kepada negara atas uang yang sudah disetor.

"Kadang, trust (kepercayaan) tidak hanya terpengaruh dalam satu event (peristiwa). Dulu, Gayus. Sekarang, namanya HS (Handang Soekarno). Itu menimbulkan prasangka. Itu di-confirm (konfirmasi). Dengan trust yang rendah, maka kemauan membayar pajak dan kepatuhan sangat terpengaruh," tegas Sri Mulyani.

Selain itu, srikandi di Kementerian Keuangan tersebut juga memastikan, penerimaan pajak tahun ini tidak akan terpengaruh kasus HS. Ia masih optimistis dengan target pajak Rp1.318,9 triliun (pajak penghasilan non migas).

DJP Kemenkeu mencatat penerimaan pajak sudah mencapai 68,83 persen dari target per 21 November 2016 atau sebesar Rp932,8 triliun. Pencapaian ini meningkat 10,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp841 triliun. 

"Kalau terbukti seperti itu yang dilakukan, pertama, dia dilepaskan dari posisinya. Kemudian, dilihat dari sisi unitnya tersebut, apa ada pola-pola yang sama," tutur Sri Mulyani.

Toh, menurut dia, sebagian besar pegawai pajak masih berkomitmen terus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Sebagian besar dari aparat kita sangat bangga dalam melakukan tugasnya selama ini," imbuhnya.