Program PINA didesain untuk mengisi kekuarangan pendanaan | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Presiden Joko Widodo, membuka financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) Proyek Waskita Toll Road, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan dukungannya terhadap terobasan-terobosan seperti yang dilakukan Waskita ini.
Presiden mendukung pembiayaan ini, mengingat fokus pemerintahan yang ia pimpin memang mengenai infrastruktur. Jokowi yakin, dengan infrastruktur yang baik, maka pemerataan kesejahteraan sosial juga bisa dicapai.
"Saya harap ini menjadi awal baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di Tol Waskita toll road senilai Rp70 triliun," ujar Jokowi dalam pembukaannya.
"Saya kira cara seperti ini dilakukan akan banyak sekali infrastruktur, yang dulunya hanya tergantung APBN sekarang tidak. Bisa dengan investasi murni atau dalam bentuk lainnya," katanya.
Namun untuk membangun infrastruktur dengan mengandalkan APBN saja, tidak akan bisa selesai. Sehingga perlu terobosan dalam bentuk lain.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, PINA dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Jokowi. Seperti dalam rapat kabinet di Istana Bogor pada 16 Februari 2015, Presiden mengharapkan lembaga yang memiliki dana besar bisa berinvestasi di Indonesia.
"Bapak Presiden sebelumnya telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelola jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional," kata Bambang dalam sambutannya.
Begitu juga pada rapat kabinet 9 November 2016, dimana Bapennas diminta untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan. Sehingga tidak tergantung lagi dari ketersediaan anggaran di APBN.
Saat ini, kata Bambang, program PINA sudah mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun. "Di mana lima diantaranya adalah tol trans Jawa," kata dia.
"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan, dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar tol trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional, dan juga memberi daya ungkit perekonomian," ujar dia.
Saat ini, kata Bambang, program PINA sudah mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun. "Di mana lima diantaranya adalah tol trans Jawa," kata dia.
Pemanfaatan dana-dana tersebut, lanjut dia, juga untuk proyek-proyek infrastruktur. Ini bukan hanya menguntungkan, tetapi bisa menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.
"Program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas, yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial," katanya.
9 Proyek dengan Nilai Rp70 Triliun Dibangun Tanpa APBN | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini pun telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja sejak 16 Februari 2015 lalu. Bahkan, pada tanggal 12 Agustus 2016 Presiden juga telah mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dengan investasi Non Anggaran Pemerintah.
Pemanfaatan dana-dana bukan hanya untuk proyek yang menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.
"Semangat Presiden tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)," kata Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp70 triliun. Adapun 5 ruas di antaranya adalah Tol Trans Jawa.
Menurut Bambang, program PINA ini didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur pun harus memiliki kecukupan modal minimum.
"Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri," imbuh Bambang.
Hanya saja, skema yang menjadi pilot project ini bukanlah satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investor yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas.
"Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif," tuturnya.
Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) tercatat memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 sehingga total ekuitas mencapai Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.
"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian," jelas Bambang.