Sebagian besar kue perekonomian baru dinikmati sebagian kecil masyarakat | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berdampak positif pada tiga persoalan utama di Tanah Air, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan produktivitas yang berdaya saing.
Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara, menurutnya, berperan sentral dalam meletakkan konteks tersebut dalam desain kebijakan pemerintah. Ia mengemukakan, saat ini rasio Gini yang menjadi indikator ketimpangan ada di level 0,39 persen.
"Untuk itu kita harus mampu berinvestasi di sumber daya manusia sebab SDM adalah the most important assets. Di negara mana pun, mereka yang punya kemakmuran bercirikan manusia yang berkualitas," papar Sri panjang lebar saat memberi arahan dalam Rakernas Kementerian Keuangan di Jakarta, kemarin.
Itu menunjukkan sebagian besar kue perekonomian baru dinikmati sebagian kecil masyarakat. Kemudian, tingkat kemiskinan di Indonesia terus turun secara konsisten dalam 10 tahun terakhir.
"Namun, jika diperhatikan, akselerasi penurunan kemiskinan ini makin lama makin landai. Menggambarkan kemampuan kita dalam mendesain ekonomi untuk semakin menurunkan kemiskinan, semakin harus ditingkatkan," paparnya.
Sebelumnya, di Istana Bogor, pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tahun ini fokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Kita tahu rasio Gini membaik, tetapi masih tinggi. Kita harus kerja keras mati-matian menurunkan tingkat kesenjangan. Ini concern pemerintah.
dealnya, kata dia, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan dengan lebih cepat. Bukan lebih lambat. Adapun selama sedekade terakhir, Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,7 persen. Tahun ini pemerintah mematok pertumbuhan konservatif, 5,1 persen karena lingkup global masih dipenuhi ketidakpastian. Ekonomi Indonesia pun masih di tahap pemulihan.
"Kita lihat pulau-pulau di Indonesia, semakin wilayah itu punya aktivitas ekonomi yang terdiversifikasi, ia makin memiliki daya tahan jika mengalami tekanan," tegas Sri. Untuk mendorong diversifikasi diperlukan konektivitas. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur disebutnya menjadi amat krusial.
Menkeu: APBN Harus Jadi Instrumen Fiskal Terpercaya | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen fiskal yang terpercaya dan kredibel agar berdampak positif kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sri Mulyani menjelaskan pengelolaan APBN dengan lebih akuntabel menjadi penting karena saat ini kondisi lebih transparan dan defisit anggaran harus dijaga agar tidak melebihi target yang diperkenankan dalam UU yaitu tiga persen terhadap PDB.
"Kami ingin APBN menjadi instrumen fiskal yang kredibel, yaitu yang dipercaya. Kalau dipercaya, artinya what you say, its what to happen," kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Kementerian Keuangan 2017 di Jakarta, Selasa (10/1).
Sri Mulyani memastikan salah satu upaya untuk menjaga kinerja anggaran agar lebih kredibel adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan pajak, yang selama ini realisasinya selalu di bawah target yang ditetapkan dalam APBN.
"Pajak terhadap PDB hanya 10 persen atau hampir 11 persen. Indonesia termasuk yang sangat kecil 'tax ratio'nya. Orang katakan itu jelek, atau potensi untuk menjadi bagus. Saya ingin kita implementasikan keduanya, dengan menaikkan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan," katanya.
Ia menambahkan upaya itu telah dilakukan pemerintah tahun lalu dengan melakukan penyesuaian dalam postur belanja kementerian lembaga, setelah penerimaan dari sektor pajak diperkirakan tidak mencapai target karena berbagai hal.
"Dalam mengelola APBN, penerimaan tidak harus persis, tapi belanjanya persis. Jadi hidup kita jadi tidak pasti, maka ini harus kita kelola. Kami belajar sangat banyak dari 2016. Kami harapkan 2017, bisa tercipta kepastian yang lebih baik," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Selain itu, tambah dia, mewaspadai risiko global dengan memperhatikan kondisi ekonomi di Amerika Serikat maupun Cina juga penting, karena secara tidak langsung hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi kredibilitas APBN.
Dengan penyusunan APBN yang lebih realistis tersebut, maka APBN tidak hanya menjadi instrumen yang bisa membawa dampak positif terhadap pembangunan, namun juga bisa menjawab persoalan terkait kesenjangan, kemiskinan maupun pengangguran.
"Lingkungan global masih sangat tidak pasti, dan saya lihat pertumbuhan ekonomi di 2014-2016 masih early recovery, maka perlu berhati-hati untuk desain APBN 2017. Apalagi ada faktor 'shock' karena penerimaan negara tidak mencapai target," kata Sri Mulyani.
Miris, Pertumbuhan Ekonomi Hanya Dinikmati Segelintir Penduduk | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketimpangan kemakmuran yang ditunjukkan dengan rasio Gini yang masih tinggi.
Dia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada upaya meraih kemakmuran.
’’Gini ratio kita 0,4 dan agak menurun ke 0,39. Artinya, ada indikator sebagian besar ekonomi dinikmati sebagian kecil di antara masyarakat,’’ katanya di Jakarta.
Saat ini, tingkat kemiskinan mencapai 10,2 persen. Dia meminta seluruh pihak tidak pernah puas dengan pertumbuhan ekonomi yang baik atau tinggi. Sebab, pertumbuhan ekonomi sejatinya juga harus dirasakan masyarakat kecil dalam bentuk penurunan tingkat kemiskinan.
’’Suatu ekonomi yang didesain dengan pertumbuhan yang tidak inklusif. Bisa saja pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kemiskinan stagnan dan kesenjangan makin timpang. Kita tak bisa berpuas diri pada pertumbuhan ekonomi yang baik,’’ ujarnya.
Dulu, lanjutnya, setiap satu persen angka pertumbuhan ekonomi mampu berdampak besar pada penurunan tingkat kemiskinan nasional. Namun, belakangan, pertumbuhan belum berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan.
’’Tingkat kemiskinan Indonesia menurun secara konstan selama sepuluh tahun ini. Tetapi, akselerasinya makin lama makin landai. Ini menggambarkan kemampuan kita dalam mendesain ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus meningkat. Setiap 1 persen pertumbuhan harus lebih bisa mengurangi kemiskinan,’’ tuturnya.
Sri meyakini, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen di APBN adalah yang paling realistis. Meski beberapa pihak memiliki prediksi lebih agresif, pemerintah tetap memegang proyeksi konservatif yang telah menjadi konsensus bersama parlemen tersebut.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,0–5,4 persen. Sedangkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, proyeksi pertumbuhan tersebut dipilih karena masih memerlukan kehati-hatian dalam menyikapi kondisi ekonomi global.
’’Setelah 2014, 2015, 2016 masih early recovery sehingga kita hati-hati mendesain pertumbuhan 2017,’’ jelasnya.