Reformasi struktural pemerintahan Jokowi belum pernah dilakukan oleh negara mana pun | PT Rifan Financindo Berjangka
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut upaya yang dilakukan pemerintah mengembangkan ekonomi sektor riil ditunjukkan dengan mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketigabelas paket ini diharapkan memberi stimulus mendorong perekonomian nasional.
Lebih lanjut, upaya pemerintah juga didorong oleh pelaksanaan program amnesti pajak. Dengan dana yang masuk dari program tersebut, diyakini mampu memberikan dampak guna menggerakan perekonomian melalui private sector.
"Akan banyak aset repatriasi yang masuk sehingga menggerakkan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga ingin pastikan Indonesia adalah tempat yang bagus untuk bisnis, growing middle class, diversifikasi ekonomi, serta menarik untuk aktivitas produksi," pungkasnya.
Dirinya menambahkan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo belum pernah dilakukan oleh negara mana pun. Bahkan upaya pemerintah dinilai yang paling ambisius di tengah masih terjadinya perlambatan akibat tekanan ekonomi dunia.
"Saya sebelumnya di Bank Dunia, saya tidak melihat negara di dunia yang punya reformasi seambisius untuk mengembangkan diri meski ada krisis finansial. Indonesia melakukan ini saat ekonomi normal bukan didorong krisis," jelas dia.
"Untuk kebijakan sektor riil, pemerintah merespons untuk menarik lebih banyak modal dan keyakinan, dengan mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi," kata Sri Mulyani, dalam seminar Challenges to Global Economy yang diadakan LPS, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Menkeu: Biaya Penyelamatan Perbankan Indonesia Tertinggi di Dunia | PT Rifan Financindo Berjangka
Berlandaskan pada krisis keuangan yang dialami Indonesia tersebut, pemerintah dan parlemen pun terdorong untuk menerbitkan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
Kemudian, diterbitkan pula Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
“Ini adalah perubahan fundamental tentang bagaimana kita mengelola krisis. Saya harap kita tidak akan menghadapi krisis lagi, setidaknya ketika saya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu),” ungkap Sri.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis dalam beberapa waktu terakhir.
Sri menjelaskan, kala itu pemerintah Indonesia harus merogoh kocek amat dalam untuk menyelamatkan sistem perbankan Indonesia dari jurang krisis. Biaya penyelamatan tersebut pun disebutnya sangat besar sepanjang sejarah.
“Biaya penyelamatan sistem perbankan Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Saya rasa hanya dibandingkan degan Argentina,” ungkap Sri.
“Indonesia juga mengalami krisis finansial. Yang paling buruk adalah tahun 1998 sampai 1999,” kata Sri saat memberi sambutan pada seminar Challenges to Global Economy yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kamis (22/9/2016).
Yang paling besar adalah krisis keuangan pada periode 1998 dan 1999 serta krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009.
Menurut Sri, pada 2008 dan 2009 Indonesia kembali mengalami krisis keuangan. Pada periode krisis tersebut, Indonesia harus mengalami tekanan kepercayaan diri.
Tax Amnesty Kesempatan RI saat Ekonomi Dunia Melemah | PT Rifan Financindo Berjangka
Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran saat ini yang 2,7% di luar perkiraan pemerintah. Sebab target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). "Defisit dari penerimaan tidak setinggi dari yang kita perkirakan sebelumnya. Kami menggunakan kebijakan fiskal sebanyak mungkin untuk merangsang pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Dia menerangkan, defisit anggaran pemerintah sangat ketat, maksimal sebesar 3% tiap tahunnya. Indonesia berusaha menggunakan ruang fiskal yang ada di saat secara bersamaan terjadi perlambatan ekonomi dunia dan kekurangan penerimaan pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, program tax amensty atau pengampunan pajak bisa menjadi kesempatan Indonesia di tengah ekonomi dunia yang sedang melemah. Terutama, dalam menarik minat investasi dari luar negeri.
Menurutnya, tax amnesty bisa menjadi alat untuk menarik uang warga negara Indonesia (WNI) yang terparkir di luar negeri. Selain itu, juga dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membangun infrastruktur.
"Dalam situasi kebijakan, kita membuat tax amnesty, ini kesempatan untuk menarik banyak uang ke Indonesia melalui repatriasi. Ini untuk membuat penerimaan pajak naik dan pembangunan infrastruktur," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/9/2016).